|
home>News

News From RI representatives

KJRI Jeddah Bertemu Ditjen Imigrasi Bahas Isu Keimigrasian Untuk Penanganan WNI Bermasalah

Untuk penguatan koordinasi dan konsolidasi dukungan penangangan keimigrasian dalam penyelesaian kasus WNI Bermasalah di KJRI Jeddah, telah dilakukan pertemuan KJRI Jeddah dan Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 13 Oktober 2017 di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Lt. 8, pukul 10.00-12.00 WIB.

KJRI Jeddah dipimpin Mohamad Hery Saripudin, Konsul Jenderal RI Jeddah dan I. Ismoyo, Konsul Imigrasi, sedangkan Direktorat Jenderal Imigrasi langsung dipimpin Ronnie F. Sompie, Dirjen Imigrasi dengan didampingi Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Kasubdit Penindakan Keimigrasian, Kasubdit Bina Perwakilan Republik Indonesia.

Isu perkembangan kekonsuleran dan keimigrasian menjadi topik bahasan utama. M. Heri Saripudin menyampaikan peran KJRI Jeddah sebagai laboratorium pelayanan dan perlindungan WNI diluar negeri yang sangat lengkap dengan umrah dan hajinya yang tidak dimiliki Perwakilan RI lainnya. Keberadaan keimigrasian sangat instrumental mendukung penanganan WNI Bermasalah tidak hanya sisi pelayanan, perlindungan dan dukungan penegakan hukumnya di Indonesia. Mengapresiasi tim Imigrasi dalam memberi dukungan merubah wajah KJRI Jeddah sebagai Perwakilan Indonesia WNI bermasalah untuk menjadi Perwakilan RI yang memajukan perekonomian dan perdagangan negara Indonesia.

Ronnie F. Sompie, Dirjen Imigrasipun menyambut baik diskusi dan update isu permasalahan WNI di wilayah KJRI Jeddah, terutama dengan upaya pencegahan TKI Non Prosedural. KJRI Jeddah telah menjadi salah 1 pionir yang mendorong rekomendasi penanganan penegakan hukum di Indonesia dengan intensitas kasus beserta rekomendasinya. Fungsi Keimigrasian KJRI Jeddah bekerja telah sangat profesionalnya.

M. Heri Saripudin menambahkan lagi pentingnya dukungan bagi investor dan buyer untuk lebih banyak datang ke Indonesia antara lain WN Yaman overseas yang menguasai perekonomian dan perdagangan di Timur Tengah. Untuk itu merekomendasikan kemungkinan diberikan fasilitas Visa on Arrival (VoA) bagi WN Yaman overseas ini.

Akhir dari pertemuan adalah penyerahan simbolis dokumen permasalahan temuan dan rekomendasinya dari Konsul Jenderal RI Jeddah kepada Dirjen Imigrasi, dan cinderamata. Disepakati komitmen membangun komunikasi dan koordinasi untuk terus mengupayakan penanganan kasus WNI bermasalah di wilayah KJRI Jeddah. Diperkenalkan pula simbol melayani dengan senyuman melalui jepitan jari tangan menggambarkan bibir yang selalu tersenyum dan ramah dalam melayani.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pertemuan-KJRI-Jeddah-dan-Ditjen-Imigrasi-Pembahasan-Isu-Keimigrasian-untuk-Penangangan-WNI-Bermasalah-.aspx )

More »

KJRI Jeddah Gelar Sosialisasi Keimigrasian dan Ketenagakerjaan Dengan WNI Di Kota Madinah

Madinah—Sebanyak 80 WNI yang umumnya bekerja di Rumah Sakit Al Dar Madinah Al-Munawwarah mengikuti sosialisasi keimigrasian dan ketenagakerjaan yang digelar Tim Pelayanan dan Perlindungan (Yanlin) KJRI Jeddah Sabtu (7/10/2017) di Kantor Urusan Haji Daker Madinah.

Materi sosialisasi menitikberatkan pada pemberian data yang benar dalam penerbitan paspor RI berbasis biometrik untuk perlindungan WNI di luar negeri dan kiatnya pascapembaharuan paspor RI dan perjanjian kerja di KJRI Jeddah.

Pada kesempatan tersebut disampaikan perlunya setiap WNI untuk memberikan data yang benar dalam pengajuan paspor.

"Bila data yang disampaikan pemohon bukan data dirinya yang sebenarnya, dia harus mengubahnya di SIMKIM dengan menyertakan dokumen pendukung. Jadi, satu orang satu identitas," terang Ibnu Ismoyo, Konsul Imigrasi KJRI Jeddah.

SIMKIM adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Sistem ini mulai diterapkan di KJRI Jeddah sejak 1 Maret 2015.

Selain itu, peserta sosialiasi yang terikat dengan kontrak kerja diingatkan agar memperhatikan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja (PK). Apabila terdapat hak-hak yang tidak terpenuhi sesuai kesepakatan agar disampaikan kepada pemberi kerja atau pengguna jasa, atau bila perlu, meminta bantuan mediasi kepada KJRI Jeddah.

Masa berkaku PK yang telah habis hendaknya segera diperbaharui tanpa menunggu habisnya masa berlaku paspor. "Paspor masa berlakunya lima tahun, sedangkan PK rata-rata 2 tahun," imbuh Ismoyo.

Para pekerja juga diimbau untuk menyimpan paspornya atau fotokopi paspornya dengan baik untuk menghindari kerusakan atau kehilangan. "Bila terjadi musibah paspor hilang, atau paspor anda rusak, anda masih punya fotokopinya. Oleh sebab itu, simpanlah fotokopi paspor anda di rumah, di HP, kirimkan kepada keluarga di Indonesia," sarannya.

Dalam kesempatan tersebut setiap WNI juga diingatkan agar mematuhi peraturan pemerintah setempat agar terhindar dari masalah hukum. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," demikian bunyi pepatah.

Disampaikan bahwa banyaknya WNI yang kini berada dalam penjara disebabkan melanggar hukum negara setempat, khususnya kasus kesusilaan (akhlakiyah). Oleh karena itu, pada setiap kesempatan KJRI Jeddah mengimbau masyarakat agar tidak tergoda untuk melakukan perbuatan asusila yang dapat berakibat sanksi hukum, selain juga dapat mencoreng nama baik bangsa Indonesia yang sangat kental akan adat dan budaya ketimuran.

KMILN Anwar Musyaddad, wakil konsul Imigrasi, dalam kesempatan yang sama memaparkan mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN). Dijelaskannya latar belakang dibuatnya kebijakan mengenai tersebut, apa fungsinya, siapa saja masyarakat Indonesia luar negeri tersebut, apa saja persyaratan untuk memperolehnya dan di mana tempat untuk mengajukan KMILN di wilayah Arab Saudi.

Pada prinsipnya para pekerja menyambut baik hadirnya KMILN tersebut dan berharap agar mereka segera dapat mengajukan permohonan KMILN itu.

Dalam sesi tanya jawab, para peserta menyampaikan permasalahan-permasalahan umunya menyangkut masalah ketenagakerjaan seperti gaji, lembur yang tidak sesuai kesepakatan di PK, hak cuti yang dihambat serta langkah yang harus ditempuh apabila masa berlaku kontrak kerja telah habis dan ingin pulang atau ingin memperpanjang kerjanya.

"Kami mohon agar kegiatan seperti ini sering diadakan untuk mempererat silaturahmi, sehingga hubungan antara WNI di Arab Saudi dengan pemerintah (KJRI Jeddah) semakin dekat," usul Nurjanah selaku perawat senior yang ditunjuk sebagai koordinator para pekerja di RS Al Dar.

Selain itu, peserta menyampaikan permohonan agar diadakan Pelayanan Terpadu (YANDU) di kota Madinah dalam waktu dekat.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Jeddah-Gelar-Sosialisasi-Keimigrasian-dan-Ketenagakerjaan-Dengan-WNI-Di-Kota-Madinah.aspx )

More »

Kenalkan Inovasi Sistem Layanan Keimigrasian, Tim Yanlin KJRI Jeddah Hadir di Thaif

Thaif—Dalam rangka memperkenalkan pelayanan keimigrasian dengan sistem biometrik, Tim Pelayanan dan Perlindungan (Yanlin) KJRI Jeddah terus melakukan kegiatan sosialisasi pelayanan keimigrasian di berbagai kota di wilayah kerja KJRI Jeddah, salah satunya di Kota Thaif.

Konsul Imigrasi KJRI Jeddah, I. Ismoyo bersama tim, menjadi narasumber pada kegiatan yang berlangsung Jumat (6/10/2017) dan dihadiri sekitar 170 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Guna menggalang masyakarat di Kota berhawa sejuk itu, KJRI Jeddah menggandeng paguyuban masyarakat Indonesia di Thaif yang tergabung dalam organisasi Buruh Migran Indonesia atau BMI-SA.

Materi yang disampaikan meliputi pelayanan keimigrasian dengan Sistem Biometrik, kiat pascaselesainya penerbitan paspor dan pembaharuan Perjanjian Kerja (PK), Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN), tata cara pengajuannya dan inovasi layanan informasi keimigrasian.

Inovasi layanan keimigrasian KJRI Jeddah yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut antara lain SMS Gateway dan KJRI Jeddah Mobile yang peluncurannya telah dilakukan sekitar setahun silam namun belum diketahui secara luas oleh masyarakat.

Acara ini juga diisi dengan tanya jawab seputar keimigrasian dan kewarganegaraan. Beberapa perwakilan WNI mengusulkan agar acara serupa lebih sering diadakan mengingat banyaknya permasalahan yang dialami WNI yang memerlukan solusi segera.

"Kami kadang kebingungan harus mengadu kemana. Maka dari itu, kehadiran KJRI Jeddah di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan," ujar seorang peserta yang tidak menyebutkan namanya.

Acara berlangsung khidmat dan lancar, diawali pembacaan Al Quran, lantunan sholawat Nabi dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pemaparan materi dan Tanya jawab dan diakhiri dengan makan malam bersama.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Kenalkan-Inovasi-Sistem-Layanan-Keimigrasian,-Tim-Yanlin-KJRI-Jeddah-Hadir-di-Thaif-.aspx )

More »

Galakkan Program Pemberdayaan TKI di Taiwan, KDEI Taipei gandeng BNI

Taipei, KDEI (02/10/17) — Memperingati hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2017 tahun ini, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbktelah menyelenggarakan kegiatan program pemberdayaan TKI di Taiwan. Puncak dari rangkaian kegiatan pemberdayaan dimaksud telah dilakukan pada hari Minggu 1 Oktober 2017 yaitu dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara KDEI Taipei dengan BNI tentang Layanan Jasa Perbankan bagi tenaga kerja Indonesia di Taiwan, serta ditandatangani pula Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia sekaligus Penerbitan Kartu Pekerja Indonesia (KPI) guna merealisasikan Nota Kesepahaman dimaksud.

Penanda tanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei dengan Ibu Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Bapak Herry Sudarmanto, Bapak Agusdin Subiantoro selaku Deputi Penempatan BNP2TKI dan Bapak Ilyas Lubis Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan.

Rangkaian kegiatan Pemberdayaan TKI tersebut diawali dengan Sosialisasi Program dengan pembicara dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI,BPJS Ketenagakerjaan dan BNI yang dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan TKIyang ada di Taiwan.

Dalam pemaparannya, BapakHerry Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan beberapa program yang sedang dan akan dilakukan oleh Kementerian untuk masyarakat khususnya TKI yang dimulai sebelum berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Salah satu program yang disampaikan adalah Desmigratif (Desa Migran Produktif) yang saat ini telah diimplementasikan di 120 Desa Kantong TKI di Indonesia. Semetara itu, Dari BNP2TKI yang disampaikan oleh Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan memaparkan upaya terobosan BNP2TKI untuk mendekatkan pelayanan penempatan dan perlindungan di masing-masing daerah asal TKI melalui program LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu), sehingga kedepannya, apabila TKI akan berangkat ke luar negeri, tidak perlu harus ke Jakarta tetapi dapat diberangkatkan langsung dari daerah asalnya. Disampaikan pula bahwa dalam pelaksanaan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan), BNP2TKI pun telah bekerja sama dengan BNI guna dapat menyampaikan materi terkait literasi keuangan dan pemberdayaan TKI.

Dalam kesempatan itu, Bapak Ilyas Lubis Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan program perlindungan TKIsetelah dilakukan transformasi sistem asuransi untuk TKI yang semula dikelola oleh Konsorsium Asuransi ke Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga TKI akan lebih banyak mendapatkan manfaat jika mengalami kecelakaan kerja, mulai sebelum berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Ibu Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, dalam sosialisasinya menyampaikan kembali peran dankomitmen BNI untuk selalu peduli dan mensukseskan Program Pemerintah diantaranya dengan memberikan pelayanan perbankan secara menyeluruh kepada para TKIdi luar negeri baik yang akan berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Bentuk kerjasama tersebut meliputi peningkatan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan TKImelalui pelatihan bahasa asing, wirausaha, pengembangan jaringan dan akses pembiayaan atau modal kerja. Selain itu, BNI juga akan melakukan pendampingan bidang usaha serta pengembangan kreatifitas bagi TKI yang akan pulang ke tanah air.

“Kegiatan ini terasa istimewa, karena dilakukan dengan melibatkan beberapa lembagapemerintah yang terkait dengan TKI di luar negeri yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan BUMN Perbankan yaitu BNI, dengan satu tujuan yang sama untuk memberikan kemudahan bagi TKI dalam mengakses kebutuhan informasi ketenagakerjaan dan kemudahan melakukan transaksi keuangan selama di Taiwan, hal ini sekaligus sebagai perwujudan dukungan dalam menggalakkan program Inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri.” Demikian disampaikan oleh bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei.

Pada sore harinya, pembicara dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan BNI beserta anggota delegasi mengunjungi Pelatihan Keterampilan TKI (Exit Program) yang telah terlebih dahulu telah dimulai oleh KDEI Taipei. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing pembicara menyampaikan kembali materi terkait pemberdayaan TKI.

Sebagai informasi bahwa KDEI Taipei pada tahun ini menyelenggarakan dua pelatihan dengan durasi selama 10 sesi pertemuan yakni pelatihan baking (kue/snack khas Taiwan dan negara lainnya) serta pelatihan e-commerce(bisnis online). Pelatihan tersebut diharapkan dapat membekali TKI dengan keterampilan yang berguna yang dapat diterapkan setelah kembali ke Indonesia. Dalam kesempatan ini, pihak BNI menyampaikan bahwa dapat mendukung untuk kelanjutan program pemberdayaan yang telah dimulai tersebut, antara lain akses permodalan maupun channeling marketing untuk pemasaran produk, serta jika memungkinkan dapat dibuatkan portal khusus. Acara ini mendapat respon yang positif dari peserta yang berjumlah sekitar 40 orang.

Di akhir acara, Ibu Adi Sulistyowati selaku Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI berjanji akan memberikan paket tabungan kepada 10 orang peserta pelatihan terbaik sebagai bentuk apresiasi bagi para TKI yang menjadi peserta pelatihan pemberdayaan TKI tersebut.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/berita/item/1440-galakkan-program-pemberdayaan-tki-di-taiwan-kdei-taipei-gandeng-bni )

More »

KJRI Jeddah Gelar Pertemuan Konsultasi Bersama Masyarakat

Jeddah, Arab Saudi: Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan perwakilan unsur masyarakat untuk membahas kebijakan terkini pemerintah Arab Saudi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sejumlah isu dan permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat WNI di Arab Saudi (26/9).

Pertemuan berlangsung di ruang rapat KJRI Jeddah dihadiri oleh perwakilan dari unsur masyarakat yang terdiri dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Arab Saudi, Forum Masyarakat Indonesia Jeddah (FORMIDA), Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Garda Buruh Migran Indonesia (BMI), BMI-SA, Posko Perjuangan TKI (PosperTKI), Sarikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN), Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Cabang Jeddah.

Pertemuan konsultasi membahas agenda utama yaitu kabar kebijakan amnesti jilid 2 dari pemerintah Arab Saudi yang telah beredar di masyarakat. Dalam kaitan ini Konjen RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin menyatakan bahwa hingga saat ini KJRI Jeddah belum menerima pemberitahuan resmi dari otoritas terkait Arab Saudi.

"Kami sampai saat ini belum memperoleh notifikasi resmi, apalagi konfirmasi. Yang kami terima hanya bocoran selebaran untuk komunikasi internal mereka (otoritas terkait). Saya kira kebijakan amnesti ini sifatnya masih institusional belum nasional," terang Konjen di hadapan peserta pertemuan.

Namun demikian, kata Konjen, sebagai persiapan dan antisipasi, KJRI Jeddah mengharapkan masukan dari para peserta pertemuan terkait animo masyarakat untuk mengikuti program ini.

Sementara itu, peserta pertemuan menyarankan agar KJRI Jeddah melakukan test case atau menjajal kemungkinan pendampingan para WNI overstayer ke tarhil untuk proses pengurusan exit dan menyiapkan brosur yang berisi tentang program amnesti dan tahapan-tahap pengurusan exit dan menyembarkannya kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Konjen menyampaikan berbagai program KJRI Jeddah yang menyangkut perbaikan pelayanan dan perlindungan ke depan, antara lain penyempurnaan isi perjanjian kerja (job order) seperti klausul pemberian kesempatan oleh pengguna jasa bagi TKI untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, penyambutan TKI yang baru datang (welcoming session), melakukan pertemuan dengan perusahaan pengguna jasa (sponsor) dan memfasilitasi para perusahaan Arab Saudi yang berminat merekrut pekerja Indonesia untuk datang ke Jakarta dan melakukan seleksi langsung.

Di sela-sela pertemuan tersebut, dibacakan pula oleh Kris Abdurrahman pernyataan sikap bersama 12 organisasi yang terdiri dari LSM, Ormas dan Orpol yang berisi penolakan terhadap rencana pemerintah untuk membuka kembali moratorium pengiriman Tenaga Kerja perempuan untuk sektor domestik, sebagaimana diinisiasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

"Kita menolak (pengiriman-Red) TKW. Sejak 1995 tokoh-tokoh di Jeddah mengadakan simposium di kantor haji menyatakan tidak ridho pemudinya datang ke sini, ibu-ibunya datang ke sini, yang tidak ada harganya di sini, walaupun satu-dua ada yang jadi madam (istri majikan) di sini," tegas Ahmad Fuad, Ketua Tanfidziah PCINU dan sesepuh masyarakat Indonesia di Arab Saudi.

Selain itu, disinggung pula dalam pertemuan tersebut mekanisme pengaduan WNI, saluran telepon langsung (hotline), saran untuk mendata WNI/TKI yang hilang kontak dan over contract (tidak dipulangkan sesuai perjanjian kerja), mengingat kembali sejarah G30S PKI melalui pemutaran film, perbaikan perekrutan temus, mengevaluasi rasio jumlah temus dan beban kerjanya, pengenaan biaya pengurusan visa bagi calon mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari pemerintah Arab Saudi dan usulan adanya kehadiran perwakilan RI di sidang mahasiswa program S2 dan S3.

 (Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Jeddah-Gelar-Pertemuan-Konsultasi-Bersama-Masyarakat.aspx )

More »

Ini Hasil Diskusi Kepala BNP2TKI dengan Asosiasi Perawat Indonesia di Sydney

Pada kesempatan kunjungan kerja ke Australia, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid bertatap muka dengan perwakilan asosiasi-asosiasi perawat Indonesia di Sydney, Australia, Senin (18/9/2017). Hadir dalam dialog tersebut, para ketua serta anggota Indonesia Muslim Nurses Association (IMNA) dan Indonesia Christian Nurses Association in Australia (ICNAA), Direktur Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI Freddy Panggabean, Kepala IIPC, dan Pejabat Fungsi Ekonomi KJRI Sydney.

"Dialog dengan pelaku di lapangan seperti ini memberikan kami first-hand insights tentang seluk-beluk pasar kerja Australia di sektor keperawatan sehingga kami dapat menyusun kebijakan yang efektif dalam menyiapkan TKI kita dan menentukan pintu masuk yang tepat ke pasar Australia," jelas Nusron.

Para perawat yang hadir membagikan pengalaman mereka mendapatkan pekerjaan di Australia serta perkembangan terkini mengenai tingginya permintaan akan tenaga perawat asing di Australia.

"Terlepas dari kemampuan Bahasa Inggris yang perlu diperkuat, kualitas tenaga perawat Indonesia tidak kalah dengan tenaga perawat asing dari negara lain", Ketua ICNAA Eranita Lamplough menjelaskan. Kesempatan bagi perawat Indonesia sangat besar karena kebutuhannya terus meningkat. Namun kompetisi juga semakin ketat karena banyaknya perawat asal negara lain yang berdatangan ke Australia.

Menurut Eranita, Pemerintah Indonesia dapat membina kemitraan antarlembaga pendidikan tinggi Indonesia dan Australia sebagai salah satu pintu gerbang bagi perawat Indonesia bekerja di Australia.

"Jalur lain yang ditempuh adalah kontak lansung dengan asosiasi perawat atau lembaga nursing home yang dapat menyalurkan tenaga perawat," demikian disampaikan Irwan Anang, perwakilan IMNA yang juga menjabat sebagai General Manager sebuah aged care di Sydney.

Nusron mengharapkan para perawat Indonesia yang telah berhasil meniti karirnya di Australia, seperti manajer nursing home, dapat membantu membuka akses bagi calon TKI Indonesia ke Australia.

Kepala BNP2TKI berkunjung ke Sydney pada 18-19 September 2017 dalam rangka menjajaki peluang penempatan TKI sektor kesehatan dan pariwisata ke Australia. Dalam kunjungan ini, Nusron juga menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan WNI yang dituanrumahi Konsulat Jenderal RI di Sydney dan mengunjungi sejumlah lembaga Pendidikan vokasi di Sydney, Australia.

 

Sydney, 20 September 2017

Fungsi Ekonomi

KJRI Sydney

Edited by: Tim Media KJRI Sydney

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/sydney/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Ini-Hasil-Diskusi-Kepala-BNP2TKI-dengan-Asosiasi-Perawat-Indonesia-di-Sydney.aspx )

More »

Perkuat Daya Saing TKI Sektor Pariwisata, Kepala BNP2TKI Kunjungi Evolution Hospitality Institute Australia

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid pada kunjungan kerjanya ke Australia mendatangi kampus lembaga pelatihan vokasi sektor pariwisata Evolution Hospitality Institute, di Sydney, Australia, Selasa (19/09/2017). Kepala BNP2TKI didampingi Duta Besar RI untuk Australia Kristiarto S. Legowo, Konsul Jenderal RI Sydney Yayan G. H. Mulyana, Kepala Indonesia Investment Promotion Center (IIPC), dan Pejabat Fungsi Ekonomi KJRI Sydney.

Dalam kunjungan ini, Delegasi RI diterima oleh CEO/Founder Mr. Stuart Page. "Kami menyambut baik peluang membangun jejaring dengan Pemerintah Indonesia, khususnya mengingat jumlah siswa Indonesia di kampus Evolution cukup banyak," ujarnya.

Dalam pertemuannya dengan pihak Evolution, Nusron membahas tentang kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh industri hospitality di Australia. Nusron juga menjajaki berbagai peluang kerja sama peningkatan keterampilan dan penempatan kerja TKI sektor pariwisata di Australia, baik di bidang tata boga (cooking) maupun tata graha (housekeeping).

"Kami ingin tingkatkan penempatan TKI sektor pariwisata ke Australia. Oleh karena itu, BNP2TKI terus menggenjot daya saing TKI sektor hospitality (pariwisata) agar dapat memenuhi kompetensi pasar kerja di Australia", Nusron menjelaskan.

Australia menjadi salah satu negara tujuan yang cukup menarik minat para pelajar Indonesia maupun TKI sektor pariwisata. Tercatat sekitar 200 siswa asal Indonesia sedang menempuh pelatihan di kampus Evolution; menempatkan Indonesia pada urutan ke-2 setelah Korea Selatan untuk jumlah siswa terbanyak di kampus tersebut. Nusron sempat bertatap muka dengan dua orang di antaranya, Nia dan Futri, yang sedang menjalankan on the job training di salah satu restoran milik Evolution.

"Kami mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan daya serap TKI, termasuk melalui peningkatan penempatan kerja ke Australia. Seluruh Perwakilan RI di Australia mendukung upaya networking seperti ini demi menjamin akses yang lebih baik bagi TKI kita di pasar kerja Australia", Dubes RI menjelaskan.

Konjen RI menambahkan, "KJRI akan memastikan hasil-hasil pertemuan dengan Evolution ditindaklanjuti".

Kepala BNP2TKI berkunjung ke Sydney pada 18-19 September 2017 dalam rangka meningkatkan akses bagi TKI sektor keperawatan dan pariwisata ke pasar kerja Australia.

 

20 September 2017

Fungsi Ekonomi KJRI Sydney

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/sydney/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Perkuat-Daya-Saing-TKI-Sektor-Pariwisata,-Kepala-BNP2TKI-Kunjungi-Evolution-Hospitality-Institute-Australia-.aspx )

More »

PBB Apresiasi Indonesia Dalam Perlindungan Hak Pekerja Migran

Jenewa, Swiss: Komite Pekerja Migran PBB menyampaikan apresiasi atas laporan komprehensif dan inklusif yang merefleksikan komitmen dan keseriusan Pemerintah Indonesia terkait Implementasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. "Kami menyambut baik proses dinamis dan berkesinambungan yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia melalui proses revisi perundang-undangan agar selaras dengan Konvensi. Hal ini bukan sesuatu yang mudah mengingat kompleksitas Indonesia," demikian ditambahkan oleh Mr. Can Unver, salah satu Country Rapporteur Komite untuk Indonesia dalam dialog hari pertama Pemerintah Indonesia dengan Komite Pekerja Migran PBB terkait laporan inisial Indonesia atas implementasi Konvensi di Kantor PBB Jenewa (5/9).

"Salah satu kemajuan monumental Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia di luar negeri adalah revisi UU No. 39/2004, yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi," demikian ditegaskan Abdul Wahab Bangkona, Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kerja Sama Internasional selaku Ketua Delegasi RI dalam sambutan pengantarnya.

Lebih lanjut ditambahkan bahwa revisi UU mengubah paradigma (shifting paradigm) rezim migrasi Indonesia dari yang sebelumnya fokus kepada penempatan menjadi aspek perlindungan. Selain itu, revisi ini juga merefleksikan upaya Indonesia yang bahkan sudah melebihi mandat perlindungan dalam Konvensi (go beyond the Convention) karena mengatur mengenai pemberdayaan keluarga yang ditinggalkan.

Dalam dialog hari pertama, Komite mengangkat sejumlah isu antara lain perkembangan terkini revisi UU No. 39/2004, pengawasan dan penanganan PPTKIS, detensi imigrasi, penghentian pengiriman Pekerja Migran ke Timur Tengah, kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan, pemberdayaan keluarga pekerja migran, upaya perlindungan oleh Perwakilan RI di luar negeri, jaminan sosial, Tindak Pidana Perdagangan Orang, MoU dan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan, dan pengelolaan remitansi.

Dialog Pemerintah Indonesia dengan Komite Pekerja Migran memiliki arti penting tidak hanya sebagai bagian dari kewajiban dan akuntabilitas Pemri dalam implementasi ICMW yang telah diratifikasi melalui UU No. 6/2012 serta tindak lanjut nyata dan langsung dari sejumlah rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) terkait, yang disampaikan kepada Indonesia pada bulan Mei 2017 lalu.

Dialog berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif yang juga dihadiri oleh kalangan masyarakat sipil Indonesia dan akan dilanjutkan pada tanggal 6 September 2017.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Komite-PBB-Apresiasi-Indonesia.aspx ).

More »

Penuhi Kebutuhan Paspor, KJRI Sydney Hadir di Tengah Masyarakat

Sydney, Australia: Puluhan warga Indonesia berkumpul di Broadbeach Gold Coast untuk membuat dan memperbaharui paspor mereka pada Sabtu, 2 September 2017. Selain itu, warga juga mendapatkan juga pelayanan kekonsuleran berupa legalisasi dokumen, pembuatan surat kuasa dan pelaporan diri. Kegiatan ini dihadiri tidak hanya oleh warga di Gold Coast tetapi juga dari Brisbane dan Byron Bay yang berjarak 1,5 jam perjalanan darat. Sehari sebelumnya, pelayanan juga dilakukan di salah satu rumah warga, untuk mempercepat proses pembuatan Paspor RI.

Acara yang sekaligus dimanfaatkan warga untuk merayakan HUT RI dimeriahkan dengan lomba-lomba tradisional Indonesia dan hiburan lain serta bazaar makanan Indonesia.

Pelayanan ini merupakan keempat kali upaya jemput bola oleh KJRI Sydney sejak diterapkannya SIMKIM Paspor RI oleh seluruh Perwakilan RI di Australia pada Juni 2017 yang lalu. Dengan persiapan yang matang, dibantu panitia dari komunitas Indonesia di Gold Coast, pendataan kebutuhan pelayanan jauh sebelum pelaksanaan, sangat membantu kelancaran proses pelayanan kepada warga.

Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)

Dalam kesempatan tersebut, KJRI Sydney juga menjelaskan secara garis besar kepada warga mengenai peluncuran Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Apa manfaatnya, siapa saja yang berhak, bagaimana prosesnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Dijelaskan bahwa pada intinya KMILN merupakan bentuk pengakuan pemerintah RI kepada masyarakat Indonesia di luar negeri. Kartu ini merupakan tanda pengenal yang dapat digunakan WNI sebagai pengganti KTP. Sifat pengajuan adalah sukarela, tidak wajib dan gratis.

Kartu sudah dapat diajukan melalui https://iocs.kemlu.go.id

Link tanya jawab mengenai KMILN: https://www.facebook.com/diaspora.ri.1/posts/1131299387004214

Sydney, 3 September 2017
Fungsi Konsuler

KJRI Sydney

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Penuhi-Kebutuhan-Paspor-Bagi-Warga-Indonesia,-KJRI-Sydney-Hadir-Di-Tengah-Masyarakat-Indonesia-di-Gold-Coast.aspx )

More »

KJRI Imbau WNI Waspadai Tropical Storm Harvey

                                                                                                 KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

                                                                                                    10900 Richmond Avenue Houston, TX 77042

                                                                                                      Phone: (713)785-1691 Fax: (713)780-9644

                                                                                       E-mail: kjrihouston@prodigy.net / info@indonesiahouston.net

Houston, AS: Sehubungan dengan bencana alam Hurricane Harvey yang melanda negara bagian Texas termasuk wilayah Houston dan sekitarnya, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  • KJRI Houston menghimbau warga Indonesia di negara bagian Texas, termasuk wilayah Houston dan sekitarnya agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, serta mentaati himbauan Pemerintah setempat untuk melakukan mandatory dan voluntary evacuation bagi warga yang tempat tinggalnya terkena dampak banjir (fbcgis.maps.arcgis.com).
  • Pemerintah setempat juga telah menyediakan shelter-shelter di wilayah Houston dan sekitarnya sebagaimana tertera pada link berikut ini: abc13.com.
  • Dalam hal WNI membutuhkan informasi dan bantuan, silahkan menghubungi hotline 24 Jam KJRI Houston: +1 346-932-728 dan hotline perlindungan WNI Kemlu RI +62 812 900 700 27.
  • KJRI Houston terus memantau keselamatan WNI melalui komunikasi intensif dengan pimpinan/tokoh organisasi masyarakat/diaspora dan mahasiswa Indonesia di Texas serta otoritas setempat.
  • Hingga saat ini tidak terdapat korban jiwa WNI, selain 5 korban jiwa warga Houston dan sekitarnya. Sebagian besar WNI dan mahasiswa masih dalam situasi aman dan terkendali. Sementara itu, beberapa keluarga WNI yang terkena banjir mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
  • KJRI Houston menyediakan shelter di gedung KJRI bagi masyarakat/diaspora Indonesia yang terkena dampak banjir.
  • Bagi masyarakat/diaspora Indonesia yang akan evakuasi ke KJRI Houston dihimbau agar melalui akses Richmond Avenue (hindari Walnut Bend Drive) dan membawa keperluan pribadi masing-masing seperti obat-obatan, dsb.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan & keselamatan bagi kita semua.

                                                                                                                                                Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston,

                                                                                                                                                                                                     28 Agustus 2017

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/HIMBAUAN-PENINGKATAN-KEWASPADAAN-MENGHADAPI-TROPICAL-STORM-HARVEY.aspx )

More »