|
home>News

News From RI representatives

Diperbanyak, Jumlah Pekerja Migran Sektor Formal di Singapura

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperbanyak jumlah penempatan pekerja migran skilled workers yang bekerja di berbagai sektor formal di Singapura.

Namun hal ini harus diiringi dengan peningkatan keterampilan kerja dan penguasaan bahasa yang baik agar tidak kalah bersaing dengan pekerja-pekerja migran dari negara lain.

Demikian diungkapkan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sudarmanto seusai mengadakan pertemuan dengan Dubes RI untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya di KBRI Singapura.
 

"Pasar kerja di sektor formal masih terbuka luas di Singapura. Kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan dengan penyiapan pekerja migran yang kompeten, terampil dan penguasaan bahasa yang baik, " kata Sekjen Hery dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Kamis (5/4).
 

Sekjen Hery mengatakan kebutuhan pasar kerja sektor formal di Singapura diprediksi akan terus bertambah akibat pertumbuhan investasi dan sektor riil yang meningkat beberapa tahun ke depan.
 

Selama ini jenis lowongan dan peluang kerja bagi formal yang tersedia di berbagai negara penempatan antara lain konstruksi, perminyakan, pertambangan, transportasi, jasa (services), perhotelan dan turisme, nurse dan caregiver, pelayan supermarket, pekerja perkebunan, pertanian serta perikanan

"Kita harus bisa memenuhi lowongan kerja dengan menyiapkan dan memperbanyak pekerja migran berkualitas di Singapura. Kita juga terus memperkuat proses pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja," kata Sekjen Hery.

Dalam pertemuan ini dibicarakan juga upaya-upaya dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja di Singapura serta mencegah masuknya pekerja migran ilegal yang unprosedural dan undocumented.

Mengenai kerja sama ditingkat ASEAN, kata Hery diharapkan implementasi semua dokumen Action Plan ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) dapat terwujud dan semua negara ASEAN berkomitmen melaksanakannya.

"Bagi pemerintah ini adalah upaya konkrit untuk memastikan dokumen tersebut terimplementasi secara legally-binding agar perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran di kawasan ASEAN dapat terwujud lebih baik," kata Sekjen Hery.

Biro Humas Kemnaker

Sumber : ( http://kemnaker.go.id/berita/berita-tki/diperbanyak-jumlah-pekerja-migran-sektor-formal-di-singapura )

More »

Pemerintah Terus Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jakarta--Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memperkuat pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Hingga saat ini pemerintah telah memberikan pengawalan dan langkah-langkah optimal untuk memberikan pelindungan khususnya PMI di Arab Saudi dan negara penempatan lain yang terancam hukuman mati.
 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, publik mesti melihat sejak periode 2011-2018, sebanyak 79 dari 102 kasus PMI yang terancam hukuman mati, berhasil dibebaskan oleh pemerintah dari hukuman mati. Saat ini, ada tiga PMI yang dieksekusi dan 20 PMI lagi masih dalam proses. Dari 20 kasus di Arab Saudi, 15 diantaranya merupakan kasus pembunuhan dan 5 kasus sihir.
 

"Pemerintah tidak tinggal diam dan bukan tidak melakukan sesuatu. Bahwa masih ada kekurangan di sana sini, dan membutuhkan masukan dan kritik ya, untuk meningkatkan kualitas pelindungan PMI," kata Menteri Hanif usai mengikuti rapat kerja tim pengawas DPR terhadap pelindungan Pekerja Migran Indonesia di ruang Pansus C, gedung DPR RI Jakarta, Rabu (21/3/2018).
 

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Timwas PMI Fahri Hamzah, turut hadir Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Kementerian Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan pejabat dari Kemenlu, Kemendagri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
 

Terkait kasus PMI yang telah dieksekusi mati di Arab Saudi, pemerintah Indonesia kata Menteri Hanif, telah melakukan langkah extra ordinary untuk memberikan pelindungan bagi PMI. Sebab kalipertama pemerintah mengajukan peninjauan kembali dari keputusan inkracht di tingkat kasasi pemerintah Saudi Arabia.
 

"Jadi kasus-kasus tersisa masih ditangani pemerintah, leading sector-nya tetap Kemenlu mengingat kasus TKI labour cases urusan Kemnaker. Sementara untuk non labour cases, leading sector tetap Kemenlu, sedangkan Kemnaker BNP2TKI dan lainnya berikan support secara optimal, " kata Menteri Hanif.
 

Menteri Hanif menambahkan pada intinya untuk kasus PMI yang terancam hukuman mati, seluruh upaya dilakukan pemerintah. Mulai dari pendekatan hukum, pendampingan hukum, langkah diplomasi, non diplomasi, termasuk meminta pengampunan dari ahli waris, lembaga pengampunan, meminta jasa dari tokoh di Saudi, termasuk tokoh-tokoh nasional yang memiliki jaringan luas di negara Arab Saudi untuk melakukan lobby. “Semuanya telah dilakukan pemerintah, “ katanya.
 

Sebelumnya PMI asal Bangkalan, Jawa Timur Zaini Misrin telah dieksekusi mati oleh pemerintah kerjaan Arab Saudi pada Minggu (18/3/2018). Zaini Misrin yang bekerja sebagai sopir ditangkap pada 2004 dan divonis hukuman mati pada 2008 didakwa membunuh majikannya Abdullah bin Umar al-Sindi. Dua PMI lainnya asal Majalengka, Jawa Barat juga menunggu eksekusi setelah divonis bersalah karena kasus pembunuhan pada tahun 2010.

Butuh Penyempurnaan RPP.
 

Sementara dalam raker timwas PMI, Menteri Hanif menjelaskan Pemerintah juga saat ini sedang melakukan penyiapan regulasi turunan UU PPMI. Pertama, berdasarkan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 dan hasil simplifikasi, peraturan yang perlu disiapkan adalah 3 Peraturan Pemerintah (PP), 2 Peraturan Presiden, 4 Peraturan Menteri dan 3 Peraturan Kepala Badan.
 

Dalam perkembangannya, Pemerintah lanjut masih membutuhkan penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan kordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk PP tentang PPMI, PP tentang Pelaksanaan Penempatan PMI oleh Badan dan PP tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan.
 

Selain itu juga penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden dan kordinasi dengan K/L untuk Perpres tentang tugas dan wewenang atase ketenagakerjaan dan Perpres tentang Badan Pelayanan dan PPMI.
 

Lebih jauh Menteri Hanif menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah diantaranya melakukan sosialisasi kepada 447 PPPMI (PPTKIS), sosialisasi kepada Dinas kab/kota di Jabar, Jatim, Jateng, NTT dan rapat kordinai dengan K/L terkait fokus group discussion penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017, penyusunan perancangan peraturan pelaksanaan dan simplifikasi regulasi.
 

Sementara Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah pembentukan tim percepatan pembahasan, pembentukan tim lintas K/L terkait, penyempurnaan draf simplifikasi antar K/L dan FGD dengan K/L terkait. “Yang terus dilakukan pemerintah adalah harmonisasi PUU dan penyampaian rancangan PP/Perpres untuk dikordinasikan, “ katanya.

 

Sumber : ( http://kemnaker.go.id/berita/berita-tki/pemerintah-terus-perkuat-pelindungan-pekerja-migran-indonesia )

 

More »

Duta Besar RI Dorong Peran WNI dalam Meningkatkan Citra Indonesia di Provinsi New Brunswick, Kanada

MONCTON, NB - Sebanyak 15 dari 56 WNI yang bermukim di Provinsi New Brunswick bertemu Duta Besar RI, Dr. Teuku Faizasyah dan Ibu Andis Faizasyah serta Sdri. Dinie Arief, Sekretaris Kedua (diplomat muda di KBRI Ottawa) di Moncton, New Brunswick pada 22 Maret 2018.

Duta Besar RI menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang datang memenuhi undangan, meskipun badai salju besar sedang menghantam provinsi tersebut.

Kota Moncton adalah salah satu kota bisnis di Provinsi New Brunswick, Kanada dan merupakan kota dengan konsentrasi WNI terbanyak.

Meski jumlahnya masih terbatas, masyarakat Indonesia di New Brunswick aktif mengikuti berbagai kegiatan kebudayaan tahunan dalam rangka mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat Kanada di provinsi tersebut. Setiap tahun kota Moncton, New Brunswick, menjadi “base camp” bertemunya masyarakat Indonesia yang tinggal di Provinsi Nova Scotia dan Provinsi Prince Edward Island.

“Tiap tahun, sekitar bulan Mei-Juli, kami berkumpul dan menikmati musim panas bersama. Selain itu kita turut aktif mempromosikan budaya Indonesia pada acara Cultural Expressions Festival di Fredericton, ibu kota Provinsi New Brunswick” kata Arlin Gurnadi yg sudah lebih dari 5 tahun tinggal di Moncton, NB.

Duta Besar RI menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di New Brunswick untuk terus menjaga tali silaturahmi dan aktif dalam mempromosikan Indonesia kepada masyarakat Kanada. Dubes Faizasyah juga menegaskan bahwa setiap WNI dimanapun berada adalah “duta“ Indonesia, dan untuk itu diharapkan dapat senantiasa menampilkan citra positif yang mengakar pada nilai-nilai budaya Indonesia.

“Kami senang sekali bertemu dengan Duta Besar RI beserta Ibu Andis Faizasyah, selain bisa ‘ngobrol’, kami menerima banyak informasi baru dan dapat konsultasi langsung mengenai berbagai isu kekonsuleran” kata Shinta Johanna yang tinggal di kota Saint John, NB.

Selain tatap muka dengan masyarakat, acara silaturahmi juga sekaligus dimanfaatkan untuk mensosialisasikan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Kartu Diaspora), Sistem Informasi Managemen Keimigrasian (SIMKIM), dan persiapan Pemilu 2019. (d.arief ed)

Sumber : ( http://www.indonesia-ottawa.org/2018/03/duta-besar-ri-dorong-peran-wni-dalam-meningkatkan-citra-indonesia-di-provinsi-new-brunswick-kanada/ )

 

More »

Duta Besar RI Cari Peluang Masuknya SDM Indonesia ke Kanada

FREDERICTON,NB – Beberapa sektor utama yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi New Brunswick, Kanada adalah pada sektor hospitality, IT (termasuk call centre), dan keperawatan (nurse dan caregiver).

“SDM bidang keperawatan di Provinsi New Brunswick mengalami defisit karena peningkatan penduduk usia lanjut. Kami ingin makin banyak masuknya TKA untuk mengisi posisi kerja tersebut” kata Menteri Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi New Brunswick Gilles Lepage.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan di Indonesia yang mengalami surplus profesi nurse dan caregiver. “Dari 43ribu lulusan pendidikan keperawatan di seluruh Indonesia per tahun, hanya 15-17% terserap dalam angkatan kerja. Surplus keahlian tersebut diyakini dapat mengisi kebutuhan untuk profesi tersebut di luar negeri. Perawat Indonesia tergolong berkualitas dengan reputasi yang baik serta diakui sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara ” kata Dubes RI Teuku Faizasyah kepada Menteri Lepage saat kunjungan resmi ke Fredericton, NB tanggal 22 Maret 2018.

“Tantangan utama bagi masuknya profesi perawat asing ke Kanada (selain faktor bahasa) adalah kebutuhan penyetaraan/akreditasi profesi”, ungkap VP Academics University of New Brunswick, Dr. George Maclean saat menemui Dubes RI. Menyikapi persyaratan tersebut, diekplorasi beberapa solusi yang dapat diupayakan yaitu dimungkinkannya formulasi program keperawatan antara institusi pendidikan Indonesia dengan Universitas New Brunswick sehingga setelah lulus, dapat langsung bergabung dalam angkatan kerja Kanada.

Opsi lainnya adalah lulusan keperawatan Indonesia mengawali berkarir di Provinsi tersebut sebagai care giver dan selanjutnya mengambil akreditasi sektor keperawatan.

Tertarik dengan potensi kerja sama ketenaga kerjaan dengan Indonesia, Menteri Lepage berniat mengirim misi ketenagakerjaan ke Indonesia tahun ini guna mengekplorasi peningkatan tenaga kerja Indonesia ke Kanada dengan kolaborasi G-to-G dengan Kementerian/Lembaga Indonesia (Kementerian Ketenaga Kerjaan dan BNP2TKI).

Saat ini terdapat sekitar 56 WNI yang tinggal di Provinsi New Brunswick (sebagian besar adalah pekerja profesional dan ibu tumah tangga). Satu diantaranya adalah siswa yang berstudi mengambil program Business Administration di University of New Brunswick. Khairunnisa Intiar, salah satu WNI yang bekerja di kota Moncton, New Brunswick mengatakan masih banyak peluang untuk berhasil di New Brunswick – Itulah alasannya memutuskan untuk menetap di Provinsi ini.

Permasalahan demografi dan pertumbuhan ekonomi yang terbatas dihadapi Provinsi Atlantik Kanada lainnya. New Brunswick dengan penduduk sebanyak 715 ribu, PDB sebesar CA$ 34 juta, dan pertumbuhan PDB sebesar 1,4%, sangat memerlukan masuknya tenaga kerja asing/imigran guna menopang perekonomiannya.

Dua program untuk memudahkan tenaga kerja asing masuk ke New Brunswick adalah melalui Atlantic Immigration Pilot Programme (target masuknya 2000 imigran per tahun) dan Provincial Nominee Programme. Kedua program tersebut mempercepat masuknya TKA dengan waktu proses penerbitan Izin tinggal Permanent Residence (PR) berkisar 6 bulan. Duta Besar RI mengharapkan melalui identifikasi sektor kebutuhan utama TKA dimaksud, dapat lebih banyak WNI yang tertarik untuk berkarir di New Brunswick.

Saat kunjungan resmi, Duta Besar RI juga bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Jasa New Brunswick Serge Rousselle, Walikota Fredericton Mike O’Brian, dan Fredericton Chamber of Commerce guna meningkatkan kerja sama bilateral dalam berbagai bidang. (d.arief ed)

Sumber : ( http://www.indonesia-ottawa.org/2018/03/duta-besar-ri-cari-peluang-masuknya-sdm-indonesia-ke-kanada/ )

More »

4000 Tenaga Kerja Indonesia di Singapura Sambut Peluncuran 3 Inovasi Pelayanan Publik

Singapura, Singapura: Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, meluncurkan 3 inovasi pelayanan publik di KBRI Singapura, Minggu (11/3). Peluncuran dilakukan di depan sekitar 4000 TKI yang sebagian besar perempuan. 3 Inovasi tersebut meliputi Kartu Pekerja Indonesia Pelaut, BPJS Ketenagakerjaan Online dan Akreditasi Agen Online.

"Sesuai arahan Presiden, Kemlu akan terus lakukan inovasi pelayanan publik bagi WNI di luar negeri. 3 inovasi KBRI Singapura ini adalah salah satu bukti komitmen kami," ujar Menlu Retno.

Lebih lanjut Menlu Retno meminta TKI di Singapura agar fokus bekerja sebaik mungkin.

"Mbak-mbak semua silahkan bekerja sebaik mungkin. Pemerintah akan fokus berikan perlindungan terbaik bagi mbak-mbak sekalian," ujarnya.

Dubes RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya, menambahkan bahwa diharapkan dengan ketiga inovasi tersebut para TKI dapat menikmati berbagai pelayanan dengan lebih mudah dan cepat.

"KBRI Singapura akan selalu berusaha hadirkan pelayanan terbaik bagi teman-teman pekerja migran," ujar Dubes Ngurah Swajaya dalam sambutan pengantarnya.

Pada peluncuran tersebut Menlu Retno juga menyumbangkan lagu Terajana yang disambut antusias oleh para TKI. Sekitar 4000 TKI yang hadir ikut bergoyang ria.

Ikut meramaikan acara peluncuran tersebut, artis Via Vallen yang khusus didatangkan untuk menghibur TKI yang hadir. (Kemlu RI)

 

(sumber : https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/4500-Tenaga-Kerja-Indonesia-di-Singapura-Sambut-Peluncuran-3-Inovasi-Pelayanan-Publik.aspx )

More »

Permudah Pelayanan, KDEI Taipei Kenalkan SIPKON (Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak PMI Taiwan)

Taipei, KDEI (25/01/18) – KDEI Taipei menyelenggarakan Sosialisasi Pengenalan Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak PMI di Taiwan (SIPKON). Acara ini dibuka langsung oleh Kepala KDEI Taipei, Robert J Bintaryo. Acara ini dihadiri oleh Gabungan Asosiasi Agensi serta Perwakilan Asosiasi Agensi dari berbagai County di Taiwan (Taipei, Kaohsiung, New Taipei City, Taoyuan dan Tainan) serta beberapa agensi terbesar yang membantu memfasilitasi PMI dalam perpanjangan kontrak di Taiwan.

Dalam sambutannya Kepala KDEI Taipei beliau menyampaikan bahwa dengan penggunaan Sistem Informasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yakni kemudahan bagi PMI, majikan maupun agensi dalam perpanjangan kontrak tanpa pulang bagi PMI di Taiwan.

“Manfaat dari sistem ini diharapkan dapat lebih mempermudah para PMI maupun majikan dan agensi dalam perpanjangan kontrak tanpa pulang di Taiwan. Dengan adanya sistem ini menjawab kekhawatiran PMI selama ini, yakni ketika cuti tidak perlu lagi mendatangi kantor BP3TKI untuk pendataan / pengurusan asuransi karena semuanya sudah dilakukan di Taiwan pada KDEI Taipei. Sistem ini juga sudah terintegrasi dengan sistem Asuransi BPJS Ketenagakerjaan & Perbankan”, ujarnya dalam sambutannya.

“Intinya bahwa kehadiran sistem ini dapat mempersingkat waktu dan lebih memudahkan bagi agensi/majikan maupun PMI di Taiwan”, tegasnya dalam mengakhiri sambutannya.

Kabidnaker, Devriel Sogia Raflis menegaskan bahwa melalui pertemuan ini diharapkan dapat mendapatkan masukan dan feedback penting dari (agency) guna penyempurnaan dalam pengembangan sistem informasi tersebut.

Analis Bidnaker, Farid Ma’ruf turut menyampaikan paparan teknis terkait Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak (SIPKON). Aplikasi online sistem tersebut dihadirkan guna memberikan kemudahan pelayanan bagi PMI tersebut direncanakan akan dilaunching bulan Februari 2018.

“Output akhir dari SIPKON yakni terdatanya PMI yang melakukan perpanjangan kontrak tanpa pulang di Taiwan ke dalam Sistem Informasi Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) serta terdaftarnya PMI sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Asuransi BPJS Ketenagakerjaan)”, ujarnya dalam paparannya.

Terdapat 4 (empat) tahap dalam pelayanan perpanjangan kontrak yang dapat dilakukan di Taiwan yakni :

  1. Persiapan (melengkapi dokumen yang diperlukan seperti alur proses selama ini)
  2. Pendaftaran (mengisi formulir online, melakukan pembayaran asuransi BPJS Ketenagakerjaan)
  3. Verifikasi (verifikasi dan pemeriksaan dokumen, endorsement)
  4. Pengecekan Status (mengecek status perpanjangan kontrak)

Tahap 1 dan 2 dilakukan oleh agensi/majikan/PMI, bila sudah selesai dilanjutkan dengan tahap 3 dan 4 yakni pada Kantor KDEI Taipei.

Dengan demikian dapat menyajikan data penempatan yang realtime serta kecepatan dalam tracking data PMI dalam penyelesaian permasalahan PMI sehingga dapat meningkatkan perlindungan PMI di Taiwan. Melalui system ini diharapkan juga dapat memudahkan klaim asuransi PMI ke depannya.

Ujicoba sistem tersebut saat ini dapat dilakukan dengan mengakses http://bit.ly/SIPKON

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Bank BNI, Ersam Richard Parura juga menyampaikan tata cara pembayaran program jaminan sosial melalui Bank BNI. Dalam materi intinya disampaikan bahwa pembayaran program jaminan sosial saat ini sudah dapat dilakukan baik di Indonesia melalui bantuan keluarga PMI maupun di Taiwan yakni menggunakan fitur produk BNI yakni KPI (Kartu Pekerja Indonesia) yang berupa fasilitasi mobile, internet dan SMS Banking.

Melalui pertemuan tersebut, perwakilan agensi yang hadir tampak antusias menyambut sistem baru tersebut serta turut menyampaikan beberapa masukan antara lain tentang perlunya kemudahan dalam pembayaran Program Jaminan Sosial, serta perlunya pengumuman dari KDEI Taipei sehingga dapat disebarkan kepada seluruh PMI serta pertanyaan menyangkut persyaratan dalam pengajuan perpanjangan kontrak.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1529-permudah-pelayanan-kdei-taipei-kenalkan-sipkon-sistem-informasi-perpanjangan-kontrak-pmi-taiwan )

More »

KBRI Phnom Penh Tingkatkan Layanan Kekonsuleran

Phnom Penh, Kamboja: Sekitar 60 masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai operator hotel entertainment di Chrey Thom, Propinsi Kandal, Kamboja menghadiri Sosialisasi Kekonsuleran yang diselenggarakan oleh KBRI Phnom Penh (20/12).

KBRI Phnom Penh menyelenggarakan Sosialisasi Kekonsuleran ini untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), pengenalan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN), dan sekilas informasi terkait persiapan Pemilu 2019.

Dalam Pertemuan tersebut, disampaikan kembali mengenai pentingnya Lapor Diri bagi mereka yang baru tiba di Kamboja ke KBRI Phnom Penh. Hal ini akan memudahkan bagi KBRI dalam memberikan bantuan kekonsuleran dan perlindungan kepada masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi KBRI Phnom Penh.

Disamping itu, KBRI juga mendorong kepada masyarakat Indonesia yang berdomisili di Kamboja untuk dapat mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari berbagai permasalahan.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat Indonesia yang hadir menyampaikan beberapa pertanyaan seputar perbedaan antara aplikasi SIMKIM dengan layanan pembuatan paspor manual selama ini, jangka waktu, dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemohon WNI; informasi mengenai prosedur pembuatan KMILN dan manfaatnya; serta tahapan-tahapan persiapan menjelang Pemilu 2019.

Berdasarkan data KBRI Phnom Penh, terdapat sekirat 700 WNI yang tinggal di Chrey Thom, yang secara umum berprofesi sebagai operator hotel entertainment. Jarak tempuh Kota Chrey Thom dengan Phnom Penh sekitar 2 jam perjalanan darat.

(Sumber : https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Reach-Out-KBRI-Phnom-Penh-tentang-Layanan-Kekonsuleran-kepada-WNI-di-Kamboja.aspx )

More »

KJRI Cape Town Selenggarakan Sosialisasi KMILN

Setelah Pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 lalu, KJRI Cape Town telah menyelenggarakan acara sosialisasi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Kegiatan yang dilangsungkan di aula KJRI Cape Town tersebut telah dihadiri oleh sekitar 50 orang peserta yang terdiri atas WNI, WNA yang merupakan pasangan dan anak para WNI, serta keluarga besar KJRI Cape Town.

Dalam pemaparannya, Konsul Jenderal Krishna A. Poetranto menyampaikan antara lain mengenai pentingnya KMILN, selain sebagai tanda pengenal bagi WNI dan masyarakat Indonesia di luar negeri, juga untuk memetakan dan memberdayakan potensi masyarakat Indonesia di luar negeri untuk memajukan Indonesia. Kartu yang berlaku selama dua tahun ini diberikan kepada empat kalangan, yaitu (i) WNI yang telah berdomisili di luar negeri selama minimal dua tahun, (ii) WNA mantan WNI, (iii) WNA anak mantan WNI, serta (iv)WNA yang salah satu atau kedua orangtuanya adalah WNI.

Konjen Krishna juga menjelaskan mengenai berbagai kemudahan yang akan diperoleh oleh para pemegang KMILN, yang mana akan semakin membuka kesempatan seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang secara bertahap akan diikuti oleh peraturan-peraturan lain dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memberikan berbagai keuntungan bagi pemegang KMILN. Selain itu, turut dijelaskan persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan KMILN, yang diikuti dengan simulasi pengajuan permohonan serta sesi tanya-jawab.

Permohonan untuk mendapatkan KMILN harus diajukan secara online di laman iocs.kemlu.go.id. Kartu ini tidak memiliki bentuk fisik, melainkan berupa tanda pengenal virtual yang dapat ditunjukkan kepada petugas berwenang di Indonesia lewat layar telepon seluler. Pengajuan KMILN sendiri bersifat sukarela dan tidak diwajibkan.

(Sumber : https://www.kemlu.go.id/capetown/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Cape-Town-Selenggarakan-Sosialisasi-KMILN.aspx )

More »

KDEI Taipei menerima kunjungan Organisasi TKI, Herox Ngawi

Taipei (03/12/17), Kepala KDEI di Taipei menerima kunjungan dari organisasi TKI yang ada di Taichung. Dalam pertemuan singkat tersebut dibahas beberapa hal seputar isu ketenagakerjaan khususnya yang dialami oleh rekan-rekan TKI di Taiwan, serta usulan-usulan kegiatan positif yang bermanfaat bagi TKI. Menyikapi berbagai permasalahan tersebut dengan pemberitaan-pemberitaan di media social diharapkan TKI dapat lebih bersikap dewasa, agar tidak langsung mempercayai kabar yang beredar melalui media social.

Dalam kunjunganya Herox Ngawi sebagai salah satu organisasi TKI yang bergerak di bidang social yang resmi berdiri pada tahun 2010 tersebut, menyampaikan maksud kedatangannya yakni perihal rencana pelaksanaan kegiatan perkumpulan anggota organisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2018 di Taichung. Organisasi meminta masukan dan kehadiran KDEI Taipei dalam kegiatan tersebut.

Organisasi yang berbasis di Taichung dengan anggota ratusan orang TKI tersebut meminta waktu dalam acara tersebut terkait dengan beberapa hal yang belum dipahami secara utuh oleh TKI antara lain seputar kebijakan perpanjangan kontrak tanpa pulang, asuransi TKI, tata cara menikah resmi di Taiwan, legalisasi dokumen serta hal-hal terkait lainnya.

Menanggapi permintaan dari pihak organisasi TKI tersebut, Kepala KDEI Taipei menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Disampaikannya bahwa nantinya acara tersebut akan didukung oleh Full Team Pelayanan WNI/TKI oleh KDEI Taipei khususnya dalam sosialisasi ketenagakerjaan, hukum, keimigrasian, kekonsuleran serta peraturan terkait lainnya sebagaimana biasanya yang dilakukan oleh KDEI Taipei selama ini dalam acara Mobile Service KDEI.

Diharapkan nantinya WNI/TKI yang berada di sekitar Taichung dapat memanfaatkan momen yang baik tersebut.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1499-kdei-taipei-menerima-kunjungan-organisasi-tki-herox-ngawi )

More »

Beri Solusi TKI Bermasalah: KBRI KL Luncurkan “Saya Mau Sukses”

Duta Besar RI Kuala Lumpur, Rusdi Kirana, luncurkan secara resmi program “Saya Mau Sukses” bagi TKI yang ada di penampungan (shelter) KBRI Kuala Lumpur (4/12). Peluncuran berlangsung di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat, Ciracas, Jakarta Timur, dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pembangunan Desa, Kepala BNP2TKI, Duta Besar RI Kuala Lumpur, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu serta Direktur Utama BRI.

Program ini didukung juga oleh BRI dalam bentuk pembiayaan pelatihan hingga pinjaman modal melalui KUR TKI. Selama 14 hari belajar, puluhan TKI angkatan pertama tersebut akan dilatih keterampilan pengolahan makanan (food processing) dan kerajinan tangan (handycraft).

“Setiap hari sekurangnya 4 TKI bermasalah masuk ke penampungan di KBRI. Jika tidak diberi keterampilan mereka akan menjadi beban sosial di kampung halamannya dan akan kembali lagi mencari pekerjaan di luar negeri.

Karena itu kita menawarkan solusi bagi mereka agar menjadi wirausahan-wirausahawan baru.”, ujar Rusdi Kirana, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia yang juga pengusaha sukses di Indonesia.

Program ini akan menjadi salah satu program prioritas KBRI Kuala Lumpur dan juga KJRI/KRI di Malaysia. Direncanakan BRI dan perusahaan Lion Group akan membuka kesempatan untuk menyerap produk yang dihasilkan oleh para TKI peserta pelatihan ini.

“Teman-teman TKI bisa menjadikan inisiator program ini, Rusdi Kirana, sebagai salah satu inspirasi. Beliau mulai dari tidak ada menjadi pemilik perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia. Kalau beliau bisa, kalian pasti bisa.”, nasehat Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

Sepanjang tahun 2016, KBRI Kuala Lumpur telah memulangkan 1.334 TKI bermasalah dari penampungan KBRI, atau rata-rata 111 TKI setiap bulannya. Proses pemulangan dilakukan bekerjasama dengan BNP2TKI dan instansi terkait lainnya.

(Sumber : https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Beri-Solusi-TKI-Bermasalah.aspx )

More »