|
home>News

News From RI representatives

Permudah Pelayanan, KDEI Taipei Kenalkan SIPKON (Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak PMI Taiwan)

Taipei, KDEI (25/01/18) – KDEI Taipei menyelenggarakan Sosialisasi Pengenalan Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak PMI di Taiwan (SIPKON). Acara ini dibuka langsung oleh Kepala KDEI Taipei, Robert J Bintaryo. Acara ini dihadiri oleh Gabungan Asosiasi Agensi serta Perwakilan Asosiasi Agensi dari berbagai County di Taiwan (Taipei, Kaohsiung, New Taipei City, Taoyuan dan Tainan) serta beberapa agensi terbesar yang membantu memfasilitasi PMI dalam perpanjangan kontrak di Taiwan.

Dalam sambutannya Kepala KDEI Taipei beliau menyampaikan bahwa dengan penggunaan Sistem Informasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yakni kemudahan bagi PMI, majikan maupun agensi dalam perpanjangan kontrak tanpa pulang bagi PMI di Taiwan.

“Manfaat dari sistem ini diharapkan dapat lebih mempermudah para PMI maupun majikan dan agensi dalam perpanjangan kontrak tanpa pulang di Taiwan. Dengan adanya sistem ini menjawab kekhawatiran PMI selama ini, yakni ketika cuti tidak perlu lagi mendatangi kantor BP3TKI untuk pendataan / pengurusan asuransi karena semuanya sudah dilakukan di Taiwan pada KDEI Taipei. Sistem ini juga sudah terintegrasi dengan sistem Asuransi BPJS Ketenagakerjaan & Perbankan”, ujarnya dalam sambutannya.

“Intinya bahwa kehadiran sistem ini dapat mempersingkat waktu dan lebih memudahkan bagi agensi/majikan maupun PMI di Taiwan”, tegasnya dalam mengakhiri sambutannya.

Kabidnaker, Devriel Sogia Raflis menegaskan bahwa melalui pertemuan ini diharapkan dapat mendapatkan masukan dan feedback penting dari (agency) guna penyempurnaan dalam pengembangan sistem informasi tersebut.

Analis Bidnaker, Farid Ma’ruf turut menyampaikan paparan teknis terkait Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak (SIPKON). Aplikasi online sistem tersebut dihadirkan guna memberikan kemudahan pelayanan bagi PMI tersebut direncanakan akan dilaunching bulan Februari 2018.

“Output akhir dari SIPKON yakni terdatanya PMI yang melakukan perpanjangan kontrak tanpa pulang di Taiwan ke dalam Sistem Informasi Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) serta terdaftarnya PMI sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Asuransi BPJS Ketenagakerjaan)”, ujarnya dalam paparannya.

Terdapat 4 (empat) tahap dalam pelayanan perpanjangan kontrak yang dapat dilakukan di Taiwan yakni :

  1. Persiapan (melengkapi dokumen yang diperlukan seperti alur proses selama ini)
  2. Pendaftaran (mengisi formulir online, melakukan pembayaran asuransi BPJS Ketenagakerjaan)
  3. Verifikasi (verifikasi dan pemeriksaan dokumen, endorsement)
  4. Pengecekan Status (mengecek status perpanjangan kontrak)

Tahap 1 dan 2 dilakukan oleh agensi/majikan/PMI, bila sudah selesai dilanjutkan dengan tahap 3 dan 4 yakni pada Kantor KDEI Taipei.

Dengan demikian dapat menyajikan data penempatan yang realtime serta kecepatan dalam tracking data PMI dalam penyelesaian permasalahan PMI sehingga dapat meningkatkan perlindungan PMI di Taiwan. Melalui system ini diharapkan juga dapat memudahkan klaim asuransi PMI ke depannya.

Ujicoba sistem tersebut saat ini dapat dilakukan dengan mengakses http://bit.ly/SIPKON

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Bank BNI, Ersam Richard Parura juga menyampaikan tata cara pembayaran program jaminan sosial melalui Bank BNI. Dalam materi intinya disampaikan bahwa pembayaran program jaminan sosial saat ini sudah dapat dilakukan baik di Indonesia melalui bantuan keluarga PMI maupun di Taiwan yakni menggunakan fitur produk BNI yakni KPI (Kartu Pekerja Indonesia) yang berupa fasilitasi mobile, internet dan SMS Banking.

Melalui pertemuan tersebut, perwakilan agensi yang hadir tampak antusias menyambut sistem baru tersebut serta turut menyampaikan beberapa masukan antara lain tentang perlunya kemudahan dalam pembayaran Program Jaminan Sosial, serta perlunya pengumuman dari KDEI Taipei sehingga dapat disebarkan kepada seluruh PMI serta pertanyaan menyangkut persyaratan dalam pengajuan perpanjangan kontrak.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1529-permudah-pelayanan-kdei-taipei-kenalkan-sipkon-sistem-informasi-perpanjangan-kontrak-pmi-taiwan )

More »

KBRI Phnom Penh Tingkatkan Layanan Kekonsuleran

Phnom Penh, Kamboja: Sekitar 60 masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai operator hotel entertainment di Chrey Thom, Propinsi Kandal, Kamboja menghadiri Sosialisasi Kekonsuleran yang diselenggarakan oleh KBRI Phnom Penh (20/12).

KBRI Phnom Penh menyelenggarakan Sosialisasi Kekonsuleran ini untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), pengenalan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN), dan sekilas informasi terkait persiapan Pemilu 2019.

Dalam Pertemuan tersebut, disampaikan kembali mengenai pentingnya Lapor Diri bagi mereka yang baru tiba di Kamboja ke KBRI Phnom Penh. Hal ini akan memudahkan bagi KBRI dalam memberikan bantuan kekonsuleran dan perlindungan kepada masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi KBRI Phnom Penh.

Disamping itu, KBRI juga mendorong kepada masyarakat Indonesia yang berdomisili di Kamboja untuk dapat mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari berbagai permasalahan.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat Indonesia yang hadir menyampaikan beberapa pertanyaan seputar perbedaan antara aplikasi SIMKIM dengan layanan pembuatan paspor manual selama ini, jangka waktu, dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemohon WNI; informasi mengenai prosedur pembuatan KMILN dan manfaatnya; serta tahapan-tahapan persiapan menjelang Pemilu 2019.

Berdasarkan data KBRI Phnom Penh, terdapat sekirat 700 WNI yang tinggal di Chrey Thom, yang secara umum berprofesi sebagai operator hotel entertainment. Jarak tempuh Kota Chrey Thom dengan Phnom Penh sekitar 2 jam perjalanan darat.

(Sumber : https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Reach-Out-KBRI-Phnom-Penh-tentang-Layanan-Kekonsuleran-kepada-WNI-di-Kamboja.aspx )

More »

KJRI Cape Town Selenggarakan Sosialisasi KMILN

Setelah Pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 lalu, KJRI Cape Town telah menyelenggarakan acara sosialisasi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Kegiatan yang dilangsungkan di aula KJRI Cape Town tersebut telah dihadiri oleh sekitar 50 orang peserta yang terdiri atas WNI, WNA yang merupakan pasangan dan anak para WNI, serta keluarga besar KJRI Cape Town.

Dalam pemaparannya, Konsul Jenderal Krishna A. Poetranto menyampaikan antara lain mengenai pentingnya KMILN, selain sebagai tanda pengenal bagi WNI dan masyarakat Indonesia di luar negeri, juga untuk memetakan dan memberdayakan potensi masyarakat Indonesia di luar negeri untuk memajukan Indonesia. Kartu yang berlaku selama dua tahun ini diberikan kepada empat kalangan, yaitu (i) WNI yang telah berdomisili di luar negeri selama minimal dua tahun, (ii) WNA mantan WNI, (iii) WNA anak mantan WNI, serta (iv)WNA yang salah satu atau kedua orangtuanya adalah WNI.

Konjen Krishna juga menjelaskan mengenai berbagai kemudahan yang akan diperoleh oleh para pemegang KMILN, yang mana akan semakin membuka kesempatan seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang secara bertahap akan diikuti oleh peraturan-peraturan lain dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memberikan berbagai keuntungan bagi pemegang KMILN. Selain itu, turut dijelaskan persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan KMILN, yang diikuti dengan simulasi pengajuan permohonan serta sesi tanya-jawab.

Permohonan untuk mendapatkan KMILN harus diajukan secara online di laman iocs.kemlu.go.id. Kartu ini tidak memiliki bentuk fisik, melainkan berupa tanda pengenal virtual yang dapat ditunjukkan kepada petugas berwenang di Indonesia lewat layar telepon seluler. Pengajuan KMILN sendiri bersifat sukarela dan tidak diwajibkan.

(Sumber : https://www.kemlu.go.id/capetown/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Cape-Town-Selenggarakan-Sosialisasi-KMILN.aspx )

More »

KDEI Taipei menerima kunjungan Organisasi TKI, Herox Ngawi

Taipei (03/12/17), Kepala KDEI di Taipei menerima kunjungan dari organisasi TKI yang ada di Taichung. Dalam pertemuan singkat tersebut dibahas beberapa hal seputar isu ketenagakerjaan khususnya yang dialami oleh rekan-rekan TKI di Taiwan, serta usulan-usulan kegiatan positif yang bermanfaat bagi TKI. Menyikapi berbagai permasalahan tersebut dengan pemberitaan-pemberitaan di media social diharapkan TKI dapat lebih bersikap dewasa, agar tidak langsung mempercayai kabar yang beredar melalui media social.

Dalam kunjunganya Herox Ngawi sebagai salah satu organisasi TKI yang bergerak di bidang social yang resmi berdiri pada tahun 2010 tersebut, menyampaikan maksud kedatangannya yakni perihal rencana pelaksanaan kegiatan perkumpulan anggota organisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2018 di Taichung. Organisasi meminta masukan dan kehadiran KDEI Taipei dalam kegiatan tersebut.

Organisasi yang berbasis di Taichung dengan anggota ratusan orang TKI tersebut meminta waktu dalam acara tersebut terkait dengan beberapa hal yang belum dipahami secara utuh oleh TKI antara lain seputar kebijakan perpanjangan kontrak tanpa pulang, asuransi TKI, tata cara menikah resmi di Taiwan, legalisasi dokumen serta hal-hal terkait lainnya.

Menanggapi permintaan dari pihak organisasi TKI tersebut, Kepala KDEI Taipei menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Disampaikannya bahwa nantinya acara tersebut akan didukung oleh Full Team Pelayanan WNI/TKI oleh KDEI Taipei khususnya dalam sosialisasi ketenagakerjaan, hukum, keimigrasian, kekonsuleran serta peraturan terkait lainnya sebagaimana biasanya yang dilakukan oleh KDEI Taipei selama ini dalam acara Mobile Service KDEI.

Diharapkan nantinya WNI/TKI yang berada di sekitar Taichung dapat memanfaatkan momen yang baik tersebut.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1499-kdei-taipei-menerima-kunjungan-organisasi-tki-herox-ngawi )

More »

Beri Solusi TKI Bermasalah: KBRI KL Luncurkan “Saya Mau Sukses”

Duta Besar RI Kuala Lumpur, Rusdi Kirana, luncurkan secara resmi program “Saya Mau Sukses” bagi TKI yang ada di penampungan (shelter) KBRI Kuala Lumpur (4/12). Peluncuran berlangsung di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat, Ciracas, Jakarta Timur, dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pembangunan Desa, Kepala BNP2TKI, Duta Besar RI Kuala Lumpur, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu serta Direktur Utama BRI.

Program ini didukung juga oleh BRI dalam bentuk pembiayaan pelatihan hingga pinjaman modal melalui KUR TKI. Selama 14 hari belajar, puluhan TKI angkatan pertama tersebut akan dilatih keterampilan pengolahan makanan (food processing) dan kerajinan tangan (handycraft).

“Setiap hari sekurangnya 4 TKI bermasalah masuk ke penampungan di KBRI. Jika tidak diberi keterampilan mereka akan menjadi beban sosial di kampung halamannya dan akan kembali lagi mencari pekerjaan di luar negeri.

Karena itu kita menawarkan solusi bagi mereka agar menjadi wirausahan-wirausahawan baru.”, ujar Rusdi Kirana, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia yang juga pengusaha sukses di Indonesia.

Program ini akan menjadi salah satu program prioritas KBRI Kuala Lumpur dan juga KJRI/KRI di Malaysia. Direncanakan BRI dan perusahaan Lion Group akan membuka kesempatan untuk menyerap produk yang dihasilkan oleh para TKI peserta pelatihan ini.

“Teman-teman TKI bisa menjadikan inisiator program ini, Rusdi Kirana, sebagai salah satu inspirasi. Beliau mulai dari tidak ada menjadi pemilik perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia. Kalau beliau bisa, kalian pasti bisa.”, nasehat Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

Sepanjang tahun 2016, KBRI Kuala Lumpur telah memulangkan 1.334 TKI bermasalah dari penampungan KBRI, atau rata-rata 111 TKI setiap bulannya. Proses pemulangan dilakukan bekerjasama dengan BNP2TKI dan instansi terkait lainnya.

(Sumber : https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Beri-Solusi-TKI-Bermasalah.aspx )

More »

Lima TKI Terpilih Jadi TKI Teladan di Taipei

TAIPEI – Lima TKI di wilayah Kota Taipei, Taiwan, terpilih sebagai TKI Teladan 2017. Dalam ajang penghargaan bergengsi yang diadakan rutin oleh Depnaker Taipei City ini, tenaga kerja asal Indonesia lainnya juga menyapu bersih seluruh kategori utama berupa lomba puisi dan fotografi.

Kelima TKI yang terpilih sebagai TKI Teladan 2017 di wilayah Taipei adalah: Hemi Yuliani, Risah BT Karta Semita Karya, Munariyah, Sudisem, dan Adisti Anggraeni. Kelima TKI ini, berhasil menyisihkan ribuan tenaga kerja asing lainnya. Dalam prosesi penyerahan hadiah yang digelar di Taipei Main Station, Minggu (5/11) ini, kelima TKI tersebut tidak dapat menutupi rasa bahagia sekaligus haru.

“Saya di sini bekerja merawat kakek dengan ditemani oleh nenek, jadi di rumah hanya bertiga. Selama di sana, nenek sangat pengertian, baik, tidak pernah marah-marah. Kakek yang saya jaga sudah pikun, tapi beliau juga sangat baik,” ucapnya.

Selain prestasi gemilang kelima TKI tersebut, sejumlah TKI juga menorehkan prestasi tak kalah membanggakan. Dalam ajang serupa, untuk kategori lomba puisi dan lomba fotografi, posisi Juara I sampai dengan III bahkan disapu bersih oleh Tenaga Kerja asal Indonesia.

Adapun masing-masing pemenang lomba puisi adalah: Agus Susiyanti (Juara I), Sinta (Juara II), dan Sri Lestari (Juara III). Sedangkan pemenang lomba fotografi adalah: Rachmat Indra Gunawan (Juara I), Yohanes Arif Wibowo (Juara II), dan Yulius Fajar Nugroho (Juara III).

“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi TKI lainnya selama bekerja di Taiwan. Prestasi ini sangat membanggakan,” jelas Kepala Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei, Devriel Sogia Raflis. (*)

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1473-lima-tki-terpilih-jadi-tki-teladan-di-taipei )

More »

Sosialisasi Keimigrasian & Kekonsuleran bagi Masyarakat Indonesia di Vancouver, Kanada

Bertempat di Aula KJRI Vancouver, sekitar 80 orang warga masyarakat Indonesia menghadiri Sosialisasi Kebijakan Keimigrasian dan Kekonsuleran RI pada tanggal 3 November 2017.

Sosialisasi dimaksud bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai beberapa kebijakan keimigrasian dan kekonsuleran, seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Atase Imigrasi KJRI Los Angeles, Anggiat Napitupulu bertindak sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut khususnya terkait kebijakan keimigrasian dalam pemberlakuan SIMKIM yang nantinya akan berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia di luar negeri, terutama dalam hal pembuatan paspor RI. Aplikan paspor baru harus datang langsung untuk pengambilan data biometrik rekam wajah dan sidik jari. “Harap dimaklumi bahwa pembuatan paspor dengan SIMKIM memakan waktu yang lebih lama dari sebelumnya namun keamanan dan akurasi dokumen perjalanan RI menjadi lebih baik dan terintegrasi secara internasional”, demikian antara lain paparan yang disampaikan Anggiat Napitupulu saat pertemuan berlangsung. Pembuatan paspor dengan SIMKIM memakan waktu 6 hari setelah data diterima oleh Pusat, sedangkan sebelumnya hanya memerlukan waktu 3 hari.

Beberapa pertanyaan yang mengemuka saat sesi tanya jawab adalah upaya KJRI Vancouver dalam mengantisipasi pembuatan paspor bagi masyarakat yang bermukim cukup jauh sehingga terkendala waktu dan biaya untuk datang langsung ke kantor KJRI Vancouver. Pertanyaan ini ditanggapi dengan rencana pengadaan pelayanan SIMKIM secara mobile ke kantong-kantong masyarakat di wilayah kerja KJRI Vancouver.

Adapun kebijakan RI terkait pembuatan KMILN disampaikan oleh Fungsi Protokol Konsuler KJRI Vancouver, Afina Burhanuddin.

Pada sambutan pembukaan, Konsul Jenderal RI Vancouver, Sri Wiludjeng menghimbau agar masyarakat Indonesia yang hadir dapat memanfaatkan pertemuan dimaksud untuk menggali berbagai informasi terkait kebijakan keimigrasian kepada Atase Imigrasi KJRI LA yang hadir sebagai pembicara. Ditambahkan oleh Konjen RI bahwa, “Pemberlakuan SIMKIM bagi masyarakat Indonesia di luar negeri bukan untuk mempersulit karena harus datang langsung ke kantor KJRI Vancouver, namun dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan bagi perlindungan data pribadi dan penerbitan paspor sebagai dokumen negara”.

Saat ini tercatat sebanyak 6.017 orang Masyarakat Indonesia bermukim di wilayah kerja KJRI Vancouver, yang tersebar di Provinsi British Columbia, Alberta, Yukon dan Northwest Territories. Pada bulan Juni 2016, KJRI Vancouver telah meluncurkan aplikasi Lapor Diri online yang dapat diakses melalui smartphone, sehingga memudahkan warga yang berdomisili jauh dari Vancouver untuk mencatatkan keberadaannya

(Sumber : https://www.kemlu.go.id/vancouver/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Sosialisasi-Keimigrasian-&-Kekonsuleran-bagi-Masyarakat-Indonesia-di-Vancouver,-Kanada.aspx )

More »

KDEI Taipei kembali Dialog dengan 50 ABK Nelayan terkait Tambahan Penghasilan

Keelung, KDEI (21/10/17) – KDEI Taipei melakukan dialog terbuka dengan 50 ABK Nelayan di kawasan Keelung. Dalam forum tersebut, KDEI Taipei menyampaikan beberapa hal terkait dengan hak dan kewajiban ABK Nelayan.

ABK Nelayan sudah memadati tempat pelaksanaan dialog sekitar pukul 18.00 yang bertempat di salah satu toko indo di Keelung. Mereka datang dari berbagai penjuru pelabuhan di Keelung.

Disampaikan bahwa hendaknya ABK Nelayan memperhatikan keselamatan diri selama bekerja di Taiwan, bekerja dengan baik tentunya serta kewajiban lainnya yang tertuang di dalam kontrak kerja. Materi sosialisasi diawali dengan penyampaian tentang besaran gaji, jenis-jenis potongan, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, item kontrak kerja dan beberapa konten ketenagakerjaan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, ABK Nelayan umumnya menyampaikan pengaduan tentang penghasilan tambahan yang tidak dibayarkan serta tidak adanya insentif atau bonus hasil tangkap. Menanggapi keluhan umum para ABK Nelayan, KDEI Taipei menjelaskan bahwa memang dalam mempekerjakan ABK Nelayan dari Indonesia, majikan harus memberikan tambahan menghasilan minimal NT$ 3.000 bagi ABK baru serta NT$ 5.000 bagi ABK yang telah berpengalaman. Serta dengan penyesuaian pada bulan ke-13 (2 tahun). Terkait dengan maraknya majikan yang belum memberikan tambahan penghasilan, KDEI Taipei akan mengklarifikasi pengaduan ini ke pihak agensi.

“Yang terpenting adalah ABK Nelayan mendapat tambahan penghasilan di luar gaji, yang cara pemberiannya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak”, ujar Devriel Sogia Raflis, Kabid Naker KDEI dalam penegasannya.

Sebagai informasi bahwa penghasilan tambahan tersebut telah disepakati oleh majikan (pemilik kapal) dan agensi, sebagai salah satu syarat dalam perjanjian penempatan (humao) untuk perekrutan ABK Nelayan. Jadi dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi majikan untuk mengelak atau tidak mengetahui persyaratan tersebut.

Kilas balik sejarah penempatan ABK Nelayan bahwa dulu pernah ditutup pada 16 Maret 2015 karena banyaknya permasalahan pada saat itu yang kemudian dibuka kembali pada tanggal 29 September 2015. Namun tidak mudah untuk membuka kembali dan akhirnya disepakati terdapat beberapa persyaratan antara lain harus ada perbaikan kesejahteraan bagi ABK Nelayan. Salah satu kesepakatan bersama adalah agar ada tambahan penghasilan tersebut.

Pertimbangan pemberian kompensasi dengan penghasilan tambahan tersebut adalah karena ABK Nelayan resiko bekerja di laut lebih tinggi daripada bekerja di darat. Oleh karena itu harus ada pembedaan dengan sektor yang didarat, serta ada tambahan bonus hasil tangkapan yang berbeda-beda untuk masing-masing ABK. Kalau beruntung kapalnya dapat banyak hasil tangkap maka bonusnya banyak, sedangkan bagi yang kurang beruntung tidak menjadi masalah karena paling tidak gaji tambahannya sudah dapat.

Ketentuan ini berlaku untuk penempatan ABK Nelayan yang telah diverifikasi oleh KDEI di Taipei, dimulai awal tahun 2016. Diharapkan kepada ABK Nelayan agar dapat memahami hak tersebut serta bila ada kendala belum dibayarkan dipersilahkan untuk mempertanyakan ke agensi masing-masing maupun melaporkan ke KDEI Taipei.

ABK Nelayan tampak antusias mendengarkan penjelasan dari KDEI Taipei, yang berakhir sampai dengan pukul 21.00. Umumnya ABK Nelayan berharap ke depan agar ke depan tetap perlu upaya pemerintah dalam hal ini KDEI Taipei dalam perbaikan kesejahteraannya.

Menurut data MoL Taiwan saat ini sekitar ±8.000 TKI bekerja sebagai ABK Nelayan di seluruh Taiwan. Tentunya angka yang sangat besar, dan sangat berkontribusi dalam menggerakan sektor perikanan di Taiwan.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1462-kdei-taipei-kembali-dialog-dengan-50-abk-nelayan-terkait-tambahan-penghasilan )

More »

Sosialisasi Kekonsuleran Bagi Masyarakat Indonesia di Calgary, Kanada

Sekitar 50 orang yang mewakili berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Calgary, Provinsi Alberta, Kanada menghadiri kegiatan Sosialisasi Kekonsuleran yang diselenggarakan oleh KJRI Vancouver pada tanggal 4 Oktober 2017, bertempat di rumah makan 'Indonesian Kitchen' di Calgary.

Sosialisasi tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai beberapa kebijakan kekonsuleran, seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan himbauan mengenai pentingnya melakukan Lapor Diri, tidak hanya bagi pendatang baru melainkan juga bagi warga yang pindah alamat maupun yang berubah status. Dengan adanya data yang akurat akan memudahkan bagi KJRI dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI di wilayah kerja, demikian antara lain dikemukakan oleh Afina Burhanuddin, Fungsi Protokol Konsuler KJRI Vancouver yang bertindak sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut. Menanggapi informasi yang disampaikan, warga yang hadir secara antusias mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain terkait proses pembuatan paspor dalam masa transisi penggunaan SIMKIM, proses pembuatan dan manfaat dari KMILN.

Sebelumnya, acara sosialisasi dibuka oleh Konsul Jenderal RI Vancouver, Sri Wiludjeng, yang antara lain menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada warga masyarakat dan diaspora Indonesia di Calgary yang selama ini secara aktif telah melakukan berbagai kegiatan seni budaya yang dinilai sejalan dengan upaya promosi yang diselenggarakan oleh KJRI Vancouver, sehingga dapat lebih memperkenalkan budaya Indonesia, dan meningkatkan citra positif Indonesia di mata masyarakat setempat.

Dalam catatan KJRI Vancouver, terdapat 548 WNI yang tinggal di Calgary, dengan berbagai profesi, antara lain pelajar, engineer, pakar komputer, juru masak dan perawat. Sebagai kota terbesar di Provinsi Alberta, Calgary dikenal memiliki beberapa keunggulan, antara lain kota terbersih dunia tahun 2007, arsitektur kota yang modern, dan lokasi tempat rekreasi keluarga terbesar di wilayah Barat Kanada.

Masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Canadian Indonesian Social Club (CISC) aktif melakukan beberapa kegiatan antara lain pertunjukan kesenian dan bazaar kuliner, sebagaimana penyelenggaraan Cultural Night pada bulan Mei 2017 dengan mendatangkan seniman tari dan koreografer ternama dari Indonesia, Tom Ibnur

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/vancouver/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Sosialisasi-Kekonsuleran-Bagi-Masyarakat-Indonesia-di-Calgary,-Kanada.aspx )

More »

KJRI Jeddah Bertemu Ditjen Imigrasi Bahas Isu Keimigrasian Untuk Penanganan WNI Bermasalah

Untuk penguatan koordinasi dan konsolidasi dukungan penangangan keimigrasian dalam penyelesaian kasus WNI Bermasalah di KJRI Jeddah, telah dilakukan pertemuan KJRI Jeddah dan Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 13 Oktober 2017 di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Lt. 8, pukul 10.00-12.00 WIB.

KJRI Jeddah dipimpin Mohamad Hery Saripudin, Konsul Jenderal RI Jeddah dan I. Ismoyo, Konsul Imigrasi, sedangkan Direktorat Jenderal Imigrasi langsung dipimpin Ronnie F. Sompie, Dirjen Imigrasi dengan didampingi Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Kasubdit Penindakan Keimigrasian, Kasubdit Bina Perwakilan Republik Indonesia.

Isu perkembangan kekonsuleran dan keimigrasian menjadi topik bahasan utama. M. Heri Saripudin menyampaikan peran KJRI Jeddah sebagai laboratorium pelayanan dan perlindungan WNI diluar negeri yang sangat lengkap dengan umrah dan hajinya yang tidak dimiliki Perwakilan RI lainnya. Keberadaan keimigrasian sangat instrumental mendukung penanganan WNI Bermasalah tidak hanya sisi pelayanan, perlindungan dan dukungan penegakan hukumnya di Indonesia. Mengapresiasi tim Imigrasi dalam memberi dukungan merubah wajah KJRI Jeddah sebagai Perwakilan Indonesia WNI bermasalah untuk menjadi Perwakilan RI yang memajukan perekonomian dan perdagangan negara Indonesia.

Ronnie F. Sompie, Dirjen Imigrasipun menyambut baik diskusi dan update isu permasalahan WNI di wilayah KJRI Jeddah, terutama dengan upaya pencegahan TKI Non Prosedural. KJRI Jeddah telah menjadi salah 1 pionir yang mendorong rekomendasi penanganan penegakan hukum di Indonesia dengan intensitas kasus beserta rekomendasinya. Fungsi Keimigrasian KJRI Jeddah bekerja telah sangat profesionalnya.

M. Heri Saripudin menambahkan lagi pentingnya dukungan bagi investor dan buyer untuk lebih banyak datang ke Indonesia antara lain WN Yaman overseas yang menguasai perekonomian dan perdagangan di Timur Tengah. Untuk itu merekomendasikan kemungkinan diberikan fasilitas Visa on Arrival (VoA) bagi WN Yaman overseas ini.

Akhir dari pertemuan adalah penyerahan simbolis dokumen permasalahan temuan dan rekomendasinya dari Konsul Jenderal RI Jeddah kepada Dirjen Imigrasi, dan cinderamata. Disepakati komitmen membangun komunikasi dan koordinasi untuk terus mengupayakan penanganan kasus WNI bermasalah di wilayah KJRI Jeddah. Diperkenalkan pula simbol melayani dengan senyuman melalui jepitan jari tangan menggambarkan bibir yang selalu tersenyum dan ramah dalam melayani.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pertemuan-KJRI-Jeddah-dan-Ditjen-Imigrasi-Pembahasan-Isu-Keimigrasian-untuk-Penangangan-WNI-Bermasalah-.aspx )

More »