|
home>news>

Berita Dari Perwakilan RI

Permudah Pelayanan, KDEI Taipei Kenalkan SIPKON (Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak PMI Taiwan)

Taipei, KDEI (25/01/18) – KDEI Taipei menyelenggarakan Sosialisasi Pengenalan Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak PMI di Taiwan (SIPKON). Acara ini dibuka langsung oleh Kepala KDEI Taipei, Robert J Bintaryo. Acara ini dihadiri oleh Gabungan Asosiasi Agensi serta Perwakilan Asosiasi Agensi dari berbagai County di Taiwan (Taipei, Kaohsiung, New Taipei City, Taoyuan dan Tainan) serta beberapa agensi terbesar yang membantu memfasilitasi PMI dalam perpanjangan kontrak di Taiwan.

Dalam sambutannya Kepala KDEI Taipei beliau menyampaikan bahwa dengan penggunaan Sistem Informasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yakni kemudahan bagi PMI, majikan maupun agensi dalam perpanjangan kontrak tanpa pulang bagi PMI di Taiwan.

“Manfaat dari sistem ini diharapkan dapat lebih mempermudah para PMI maupun majikan dan agensi dalam perpanjangan kontrak tanpa pulang di Taiwan. Dengan adanya sistem ini menjawab kekhawatiran PMI selama ini, yakni ketika cuti tidak perlu lagi mendatangi kantor BP3TKI untuk pendataan / pengurusan asuransi karena semuanya sudah dilakukan di Taiwan pada KDEI Taipei. Sistem ini juga sudah terintegrasi dengan sistem Asuransi BPJS Ketenagakerjaan & Perbankan”, ujarnya dalam sambutannya.

“Intinya bahwa kehadiran sistem ini dapat mempersingkat waktu dan lebih memudahkan bagi agensi/majikan maupun PMI di Taiwan”, tegasnya dalam mengakhiri sambutannya.

Kabidnaker, Devriel Sogia Raflis menegaskan bahwa melalui pertemuan ini diharapkan dapat mendapatkan masukan dan feedback penting dari (agency) guna penyempurnaan dalam pengembangan sistem informasi tersebut.

Analis Bidnaker, Farid Ma’ruf turut menyampaikan paparan teknis terkait Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak (SIPKON). Aplikasi online sistem tersebut dihadirkan guna memberikan kemudahan pelayanan bagi PMI tersebut direncanakan akan dilaunching bulan Februari 2018.

“Output akhir dari SIPKON yakni terdatanya PMI yang melakukan perpanjangan kontrak tanpa pulang di Taiwan ke dalam Sistem Informasi Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) serta terdaftarnya PMI sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Asuransi BPJS Ketenagakerjaan)”, ujarnya dalam paparannya.

Terdapat 4 (empat) tahap dalam pelayanan perpanjangan kontrak yang dapat dilakukan di Taiwan yakni :

  1. Persiapan (melengkapi dokumen yang diperlukan seperti alur proses selama ini)
  2. Pendaftaran (mengisi formulir online, melakukan pembayaran asuransi BPJS Ketenagakerjaan)
  3. Verifikasi (verifikasi dan pemeriksaan dokumen, endorsement)
  4. Pengecekan Status (mengecek status perpanjangan kontrak)

Tahap 1 dan 2 dilakukan oleh agensi/majikan/PMI, bila sudah selesai dilanjutkan dengan tahap 3 dan 4 yakni pada Kantor KDEI Taipei.

Dengan demikian dapat menyajikan data penempatan yang realtime serta kecepatan dalam tracking data PMI dalam penyelesaian permasalahan PMI sehingga dapat meningkatkan perlindungan PMI di Taiwan. Melalui system ini diharapkan juga dapat memudahkan klaim asuransi PMI ke depannya.

Ujicoba sistem tersebut saat ini dapat dilakukan dengan mengakses http://bit.ly/SIPKON

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Bank BNI, Ersam Richard Parura juga menyampaikan tata cara pembayaran program jaminan sosial melalui Bank BNI. Dalam materi intinya disampaikan bahwa pembayaran program jaminan sosial saat ini sudah dapat dilakukan baik di Indonesia melalui bantuan keluarga PMI maupun di Taiwan yakni menggunakan fitur produk BNI yakni KPI (Kartu Pekerja Indonesia) yang berupa fasilitasi mobile, internet dan SMS Banking.

Melalui pertemuan tersebut, perwakilan agensi yang hadir tampak antusias menyambut sistem baru tersebut serta turut menyampaikan beberapa masukan antara lain tentang perlunya kemudahan dalam pembayaran Program Jaminan Sosial, serta perlunya pengumuman dari KDEI Taipei sehingga dapat disebarkan kepada seluruh PMI serta pertanyaan menyangkut persyaratan dalam pengajuan perpanjangan kontrak.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1529-permudah-pelayanan-kdei-taipei-kenalkan-sipkon-sistem-informasi-perpanjangan-kontrak-pmi-taiwan )

Selengkapnya »

KDEI Taipei menerima kunjungan Organisasi TKI, Herox Ngawi

Taipei (03/12/17), Kepala KDEI di Taipei menerima kunjungan dari organisasi TKI yang ada di Taichung. Dalam pertemuan singkat tersebut dibahas beberapa hal seputar isu ketenagakerjaan khususnya yang dialami oleh rekan-rekan TKI di Taiwan, serta usulan-usulan kegiatan positif yang bermanfaat bagi TKI. Menyikapi berbagai permasalahan tersebut dengan pemberitaan-pemberitaan di media social diharapkan TKI dapat lebih bersikap dewasa, agar tidak langsung mempercayai kabar yang beredar melalui media social.

Dalam kunjunganya Herox Ngawi sebagai salah satu organisasi TKI yang bergerak di bidang social yang resmi berdiri pada tahun 2010 tersebut, menyampaikan maksud kedatangannya yakni perihal rencana pelaksanaan kegiatan perkumpulan anggota organisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2018 di Taichung. Organisasi meminta masukan dan kehadiran KDEI Taipei dalam kegiatan tersebut.

Organisasi yang berbasis di Taichung dengan anggota ratusan orang TKI tersebut meminta waktu dalam acara tersebut terkait dengan beberapa hal yang belum dipahami secara utuh oleh TKI antara lain seputar kebijakan perpanjangan kontrak tanpa pulang, asuransi TKI, tata cara menikah resmi di Taiwan, legalisasi dokumen serta hal-hal terkait lainnya.

Menanggapi permintaan dari pihak organisasi TKI tersebut, Kepala KDEI Taipei menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Disampaikannya bahwa nantinya acara tersebut akan didukung oleh Full Team Pelayanan WNI/TKI oleh KDEI Taipei khususnya dalam sosialisasi ketenagakerjaan, hukum, keimigrasian, kekonsuleran serta peraturan terkait lainnya sebagaimana biasanya yang dilakukan oleh KDEI Taipei selama ini dalam acara Mobile Service KDEI.

Diharapkan nantinya WNI/TKI yang berada di sekitar Taichung dapat memanfaatkan momen yang baik tersebut.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1499-kdei-taipei-menerima-kunjungan-organisasi-tki-herox-ngawi )

Selengkapnya »

Lima TKI Terpilih Jadi TKI Teladan di Taipei

TAIPEI – Lima TKI di wilayah Kota Taipei, Taiwan, terpilih sebagai TKI Teladan 2017. Dalam ajang penghargaan bergengsi yang diadakan rutin oleh Depnaker Taipei City ini, tenaga kerja asal Indonesia lainnya juga menyapu bersih seluruh kategori utama berupa lomba puisi dan fotografi.

Kelima TKI yang terpilih sebagai TKI Teladan 2017 di wilayah Taipei adalah: Hemi Yuliani, Risah BT Karta Semita Karya, Munariyah, Sudisem, dan Adisti Anggraeni. Kelima TKI ini, berhasil menyisihkan ribuan tenaga kerja asing lainnya. Dalam prosesi penyerahan hadiah yang digelar di Taipei Main Station, Minggu (5/11) ini, kelima TKI tersebut tidak dapat menutupi rasa bahagia sekaligus haru.

“Saya di sini bekerja merawat kakek dengan ditemani oleh nenek, jadi di rumah hanya bertiga. Selama di sana, nenek sangat pengertian, baik, tidak pernah marah-marah. Kakek yang saya jaga sudah pikun, tapi beliau juga sangat baik,” ucapnya.

Selain prestasi gemilang kelima TKI tersebut, sejumlah TKI juga menorehkan prestasi tak kalah membanggakan. Dalam ajang serupa, untuk kategori lomba puisi dan lomba fotografi, posisi Juara I sampai dengan III bahkan disapu bersih oleh Tenaga Kerja asal Indonesia.

Adapun masing-masing pemenang lomba puisi adalah: Agus Susiyanti (Juara I), Sinta (Juara II), dan Sri Lestari (Juara III). Sedangkan pemenang lomba fotografi adalah: Rachmat Indra Gunawan (Juara I), Yohanes Arif Wibowo (Juara II), dan Yulius Fajar Nugroho (Juara III).

“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi TKI lainnya selama bekerja di Taiwan. Prestasi ini sangat membanggakan,” jelas Kepala Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei, Devriel Sogia Raflis. (*)

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1473-lima-tki-terpilih-jadi-tki-teladan-di-taipei )

Selengkapnya »

KDEI Taipei kembali Dialog dengan 50 ABK Nelayan terkait Tambahan Penghasilan

Keelung, KDEI (21/10/17) – KDEI Taipei melakukan dialog terbuka dengan 50 ABK Nelayan di kawasan Keelung. Dalam forum tersebut, KDEI Taipei menyampaikan beberapa hal terkait dengan hak dan kewajiban ABK Nelayan.

ABK Nelayan sudah memadati tempat pelaksanaan dialog sekitar pukul 18.00 yang bertempat di salah satu toko indo di Keelung. Mereka datang dari berbagai penjuru pelabuhan di Keelung.

Disampaikan bahwa hendaknya ABK Nelayan memperhatikan keselamatan diri selama bekerja di Taiwan, bekerja dengan baik tentunya serta kewajiban lainnya yang tertuang di dalam kontrak kerja. Materi sosialisasi diawali dengan penyampaian tentang besaran gaji, jenis-jenis potongan, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, item kontrak kerja dan beberapa konten ketenagakerjaan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, ABK Nelayan umumnya menyampaikan pengaduan tentang penghasilan tambahan yang tidak dibayarkan serta tidak adanya insentif atau bonus hasil tangkap. Menanggapi keluhan umum para ABK Nelayan, KDEI Taipei menjelaskan bahwa memang dalam mempekerjakan ABK Nelayan dari Indonesia, majikan harus memberikan tambahan menghasilan minimal NT$ 3.000 bagi ABK baru serta NT$ 5.000 bagi ABK yang telah berpengalaman. Serta dengan penyesuaian pada bulan ke-13 (2 tahun). Terkait dengan maraknya majikan yang belum memberikan tambahan penghasilan, KDEI Taipei akan mengklarifikasi pengaduan ini ke pihak agensi.

“Yang terpenting adalah ABK Nelayan mendapat tambahan penghasilan di luar gaji, yang cara pemberiannya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak”, ujar Devriel Sogia Raflis, Kabid Naker KDEI dalam penegasannya.

Sebagai informasi bahwa penghasilan tambahan tersebut telah disepakati oleh majikan (pemilik kapal) dan agensi, sebagai salah satu syarat dalam perjanjian penempatan (humao) untuk perekrutan ABK Nelayan. Jadi dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi majikan untuk mengelak atau tidak mengetahui persyaratan tersebut.

Kilas balik sejarah penempatan ABK Nelayan bahwa dulu pernah ditutup pada 16 Maret 2015 karena banyaknya permasalahan pada saat itu yang kemudian dibuka kembali pada tanggal 29 September 2015. Namun tidak mudah untuk membuka kembali dan akhirnya disepakati terdapat beberapa persyaratan antara lain harus ada perbaikan kesejahteraan bagi ABK Nelayan. Salah satu kesepakatan bersama adalah agar ada tambahan penghasilan tersebut.

Pertimbangan pemberian kompensasi dengan penghasilan tambahan tersebut adalah karena ABK Nelayan resiko bekerja di laut lebih tinggi daripada bekerja di darat. Oleh karena itu harus ada pembedaan dengan sektor yang didarat, serta ada tambahan bonus hasil tangkapan yang berbeda-beda untuk masing-masing ABK. Kalau beruntung kapalnya dapat banyak hasil tangkap maka bonusnya banyak, sedangkan bagi yang kurang beruntung tidak menjadi masalah karena paling tidak gaji tambahannya sudah dapat.

Ketentuan ini berlaku untuk penempatan ABK Nelayan yang telah diverifikasi oleh KDEI di Taipei, dimulai awal tahun 2016. Diharapkan kepada ABK Nelayan agar dapat memahami hak tersebut serta bila ada kendala belum dibayarkan dipersilahkan untuk mempertanyakan ke agensi masing-masing maupun melaporkan ke KDEI Taipei.

ABK Nelayan tampak antusias mendengarkan penjelasan dari KDEI Taipei, yang berakhir sampai dengan pukul 21.00. Umumnya ABK Nelayan berharap ke depan agar ke depan tetap perlu upaya pemerintah dalam hal ini KDEI Taipei dalam perbaikan kesejahteraannya.

Menurut data MoL Taiwan saat ini sekitar ±8.000 TKI bekerja sebagai ABK Nelayan di seluruh Taiwan. Tentunya angka yang sangat besar, dan sangat berkontribusi dalam menggerakan sektor perikanan di Taiwan.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1462-kdei-taipei-kembali-dialog-dengan-50-abk-nelayan-terkait-tambahan-penghasilan )

Selengkapnya »

Galakkan Program Pemberdayaan TKI di Taiwan, KDEI Taipei gandeng BNI

Taipei, KDEI (02/10/17) — Memperingati hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2017 tahun ini, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbktelah menyelenggarakan kegiatan program pemberdayaan TKI di Taiwan. Puncak dari rangkaian kegiatan pemberdayaan dimaksud telah dilakukan pada hari Minggu 1 Oktober 2017 yaitu dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara KDEI Taipei dengan BNI tentang Layanan Jasa Perbankan bagi tenaga kerja Indonesia di Taiwan, serta ditandatangani pula Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia sekaligus Penerbitan Kartu Pekerja Indonesia (KPI) guna merealisasikan Nota Kesepahaman dimaksud.

Penanda tanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei dengan Ibu Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Bapak Herry Sudarmanto, Bapak Agusdin Subiantoro selaku Deputi Penempatan BNP2TKI dan Bapak Ilyas Lubis Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan.

Rangkaian kegiatan Pemberdayaan TKI tersebut diawali dengan Sosialisasi Program dengan pembicara dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI,BPJS Ketenagakerjaan dan BNI yang dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan TKIyang ada di Taiwan.

Dalam pemaparannya, BapakHerry Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan beberapa program yang sedang dan akan dilakukan oleh Kementerian untuk masyarakat khususnya TKI yang dimulai sebelum berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Salah satu program yang disampaikan adalah Desmigratif (Desa Migran Produktif) yang saat ini telah diimplementasikan di 120 Desa Kantong TKI di Indonesia. Semetara itu, Dari BNP2TKI yang disampaikan oleh Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan memaparkan upaya terobosan BNP2TKI untuk mendekatkan pelayanan penempatan dan perlindungan di masing-masing daerah asal TKI melalui program LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu), sehingga kedepannya, apabila TKI akan berangkat ke luar negeri, tidak perlu harus ke Jakarta tetapi dapat diberangkatkan langsung dari daerah asalnya. Disampaikan pula bahwa dalam pelaksanaan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan), BNP2TKI pun telah bekerja sama dengan BNI guna dapat menyampaikan materi terkait literasi keuangan dan pemberdayaan TKI.

Dalam kesempatan itu, Bapak Ilyas Lubis Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan program perlindungan TKIsetelah dilakukan transformasi sistem asuransi untuk TKI yang semula dikelola oleh Konsorsium Asuransi ke Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga TKI akan lebih banyak mendapatkan manfaat jika mengalami kecelakaan kerja, mulai sebelum berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Ibu Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, dalam sosialisasinya menyampaikan kembali peran dankomitmen BNI untuk selalu peduli dan mensukseskan Program Pemerintah diantaranya dengan memberikan pelayanan perbankan secara menyeluruh kepada para TKIdi luar negeri baik yang akan berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Bentuk kerjasama tersebut meliputi peningkatan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan TKImelalui pelatihan bahasa asing, wirausaha, pengembangan jaringan dan akses pembiayaan atau modal kerja. Selain itu, BNI juga akan melakukan pendampingan bidang usaha serta pengembangan kreatifitas bagi TKI yang akan pulang ke tanah air.

“Kegiatan ini terasa istimewa, karena dilakukan dengan melibatkan beberapa lembagapemerintah yang terkait dengan TKI di luar negeri yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan BUMN Perbankan yaitu BNI, dengan satu tujuan yang sama untuk memberikan kemudahan bagi TKI dalam mengakses kebutuhan informasi ketenagakerjaan dan kemudahan melakukan transaksi keuangan selama di Taiwan, hal ini sekaligus sebagai perwujudan dukungan dalam menggalakkan program Inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri.” Demikian disampaikan oleh bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei.

Pada sore harinya, pembicara dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan BNI beserta anggota delegasi mengunjungi Pelatihan Keterampilan TKI (Exit Program) yang telah terlebih dahulu telah dimulai oleh KDEI Taipei. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing pembicara menyampaikan kembali materi terkait pemberdayaan TKI.

Sebagai informasi bahwa KDEI Taipei pada tahun ini menyelenggarakan dua pelatihan dengan durasi selama 10 sesi pertemuan yakni pelatihan baking (kue/snack khas Taiwan dan negara lainnya) serta pelatihan e-commerce(bisnis online). Pelatihan tersebut diharapkan dapat membekali TKI dengan keterampilan yang berguna yang dapat diterapkan setelah kembali ke Indonesia. Dalam kesempatan ini, pihak BNI menyampaikan bahwa dapat mendukung untuk kelanjutan program pemberdayaan yang telah dimulai tersebut, antara lain akses permodalan maupun channeling marketing untuk pemasaran produk, serta jika memungkinkan dapat dibuatkan portal khusus. Acara ini mendapat respon yang positif dari peserta yang berjumlah sekitar 40 orang.

Di akhir acara, Ibu Adi Sulistyowati selaku Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI berjanji akan memberikan paket tabungan kepada 10 orang peserta pelatihan terbaik sebagai bentuk apresiasi bagi para TKI yang menjadi peserta pelatihan pemberdayaan TKI tersebut.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/berita/item/1440-galakkan-program-pemberdayaan-tki-di-taiwan-kdei-taipei-gandeng-bni )

Selengkapnya »

RUU Taiwan terkait Perekrutan Tenaga Kerja Asing Profesional Kembali Dibahas

Taipei, (30 Mei 2017) sebagaimana diberitakan dalam laman resmi http://focustaiwan.tw bahwa Komite Legislatif Yuan akan meninjau rancangan undang-undang (RUU) pada hari Rabu yang bertujuan untuk mempermudah peraturan mengenai visa, ijin kerja, pajak dan tempat tinggal untuk pekerja asing sektor kerah putih (white collar) di Taiwan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Komite Ekonomi mengkaji Rancangan Undang-Undang terkait Perekrutan dan Pekerjaan Profesional Tenaga Kerja Asing Berbakat akan dilaksankan pada hari terakhir dari sesi pembahasan di legislatif tersebut, yang berarti bahwa siding legislatif berikutnya kemungkinan dapat dimulai paling cepat pada bulan September .

RUU yang telah disetujui oleh Kabinet pada bulan April lalu, memperpanjang ijin kerja dan tempat tinggal untuk tenaga profesional asing kerah putih dari jangka waktu maksimum tiga tahun sampai batas maksimum lima tahun.

Serta menghapus persyaratan bahwa pekerja profesional tersebut harus tetap tinggal di Taiwan selama 183 hari per tahun untuk mempertahankan status mereka.

Hal ini memungkinkan warga negara asing dapat memasuki Taiwan dengan visa mencari kerja (job-seeking visa) yang akan berlaku enam bulan, yang selama ini hanya tiga bulan, dan dapat diperpanjang enam bulan kemudian, tanpa harus meninggalkan Taiwan.

Berdasarkan peraturan yang diusulkan, kategori kerja baru yang disebut Employment Gold Card akan diperkenalkan untuk kategori pekerjaan tenaga profesional asing tertentu.

"Kartu 4 in 1" akan termasuk ijin kerja (work permit), visa tinggal (residence visa), izin tinggal di luar negeri (alien residency permit) dan izin masuk kembali (re-entry permit) yang berlaku paling sedikit tiga tahun, sebagiamana tertuang dalam draf rancangan undang-undang tersebut.

Dalam hal persyaratan umum untuk pekerjaan di luar profesi mengajar, warga negara asing dengan pengalaman kerja yang dibutuhkan harus menunjukkan bahwa mereka mendapatkan penghasilanminimal setara dengan NT$ 47.971 (US $ 1.578) atau sekitar Rp. 21.155.211 (asumsi kurs NT$ 1 = Rp. 441) per bulan sebelum datang ke Taiwan.

Mereka yang tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya akan diminta untuk menunjukkan gelar dari universitas yang berada di antara 500 teratas di dunia, sesuai dengan peraturan yang diusulkan tersebut.

Sementara itu, mahasiswa dan lulusan baru universitas asing akan diizinkan untuk mencari magang di perusahaan Taiwan. Dalam kategori seniman freelance dan artis asing, mereka akan diizinkan untuk mengajukan permohonan izin kerja sendiri dan tidak lagi meminta calon majikan untuk mensponsori mereka.

Terkait pajak, selama tiga tahun pertama bekerja di Taiwan, beberapa kategori pekerjaan profesional asing akan dikenai pajak hanya setengah dari pendapatan mereka yang melebihi NT$ 2 juta, sesuai dengan peraturan yang diusulkan.

Dalam rancangan undang-undang tersebut, pekerja profesional asing kerah putih akan memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam sistem pensiun ketenagakerjaan baru di Taiwan, dan mereka yang memiliki tempat tinggal tetap akan memiliki pilihan untuk pembayaran lumpsum atau pensiun bulanan pada saat pensiun.

Rancangan undang-undang tersebut juga mengubah peraturan yang berlaku untuk anak-anak dan pasangan pekerja asing profesional kerah putih di Taiwan. Bagi yang memiliki status tinggal permanen, pembatasan tinggal untuk anak kecil dan pasangan akan dihapus.

Selain itu, pasangan tenaga kerja asing profesional beserta anak kecilnya tidak lagi harus menunggu enam bulan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi kesehatan nasional Taiwan, sesuai dengan rancangan undang-undang tersebut.

Sebagai informasi bahwa saat ini total Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan sebanyak 252.341 orang (update April 2017) menurut data Ministry of Labor (MoL) Taiwan. Penyebaran tenaga kerja asing di Taiwan hampir diseluruh wilayah Taiwan yang terbagi dalam 22 wilayah kota dan kabupaten. Saat ini jumlah TKI di Taiwan sekitar 40 % dari total keseluruhan tenaga kerja asing lainnya (Vietnam, Filipina, Thailand serta negara lainnya). Saat ini TKI yang bekerja ke Taiwan masih didominasi oleh sektor domestik sekitar 75 %, dan non domestik 25 %.

(Sumber  : http://pengaduantkitaiwan.blogspot.co.id/2017/05/ruu-taiwan-terkait-perekrutan-tenaga.html )

Selengkapnya »

“KDEI CORNER”, Guna Mendekatkan Diri Kepada TKI Di Taiwan

Taipei, (21/05/17). Guna meningkatkan akses pengaduan TKI/WNI di Taiwan dan mendekatkan diri kepada pelayanan terhadap TKI di Taiwan, KDEI di Taipei kerap berkunjung di Aula Taipei Main Station. Layanan service non official atau KDEI Corner ini berupa konsultasi, sharing informasi, diskusi seputar dunia TKI di Taiwan, serta isu-isu lainnya seputar ketenagakerjaan. Diskusi ringan dan santai ini diharapkan dapat menjadi media silaturahmi maupun wadah untuk menyerap aspirasi dari TKI. Input dan aspirasi dari TKI dapat menjadi masukan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan maupun rumusan upaya preventif dalam peningkatan perlindungan TKI di Taiwan.

Layanan tersebut melibatkan Satgas TKI, sukarelawan/pemerhati TKI, serta TKI-TKI hebat lainnya yang mempunyai segudang pengalaman dan inspirasi yang dapat ditularkan ke TKI lainnya.

Dalam layanan KDEI Corner tersebut, bila ada pengaduan TKI, selanjutnya difollow up oleh bidang ketenagakerjaan. Perkembangannya akan disampaikan kepada pelapor.

Dalam kurun tiga bulan terakhir, layanan yang berpusat dan dirintis dari Taman Baca TKI tersebut mulai dikunjungi oleh pegawai konseling dari BLA Taipei City.

Di media sosial sendiri telah ada dua portal terkait perlindungan TKI Taiwan yakni Grup Facebook “Pengaduan TKI Taiwan”, serta Web Blog “pengaduantkitaiwan.blogspot.tw”.

Sinergitas dan koordinasi yang baik antar WNI/TKI, organisasi TKI, dsb dengan KDEI di Taipei semoga tetap terjalin dan berkesinambungan.

(Sumber : http://pengaduantkitaiwan.blogspot.co.id/2017/05/kdei-corner-layanan-non-official-guna.html )

Selengkapnya »

DHSC Taiwan berkunjung ke KDEI di Taipei bahas Perpanjangan Kontrak TKI dan Skema Direct Hiring

Taipei, KDEI (18/05/17). Pihak DHSC (Direct Hiring Service Center) Taiwan berkunjung ke KDEI di Taipei yang diwakili oleh Senior Specialist WDA, Specialist WDA, serta Deputi Director Enterprise Resource Planing Center NASME, beserta staf.

Melalui pertemuan singkat tersebut dibahas beberapa hal seputar penempatan TKI di Taiwan khusus perpanjangan kontrak tanpa pulang. DHSC mempunyai fungsi dalam membantu penempatan TKA ke Taiwan khusus yang tidak menggunakan jasa agency dan perusahaan pengirim di negara asal.

Beberapa pelayanan yang dilakukan oleh DHSC adalah :

  • Re-entry hiring : proses perpanjangan perjanjian kerja kembali pada majikan yang sama, proses pengambilan visa pada kantor TETO di Indonesia.
  • Perpanjangan Perjanjian Kerja Tanpa Pulang (PPKTP) : proses perpanjangan perjanjian kerja baik kembali pada majikan yang sama, atau pindah majikan, proses pengambilan visa di Taiwan.
  • Direct Hiring : proses penempatan langsung tanpa melalui agensi dan PPTKIS. Skema ini banyak diisi oleh Filipina, menyusul Thailand dan Vietnam. Terkait dengan skema Direct Hiring tersebut, KDEI di Taipei menyarankan kepada DHSC agar menyampaikan informasi detil terkait lowongan kerja yang tersedia (mencakup data singkat perusahaan, uraian jabatan, kualifikasi/persyaratan, gaji, benefit, dll). Informasi lowongan kerja tersebut sebagai bahan untuk pengisian portal job luar negeri BNP2TKI maupun Kemenaker. DHSC menyampaikan akan menyampaikan informasi lowongan kerja tersebut.

Skema direct hiring tersebut perlu pembahasan tersendiri dan penjajakan kerjasama lebih lanjut untuk menginiasi skema yang belum diisi oleh TKI tersebut.

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa kendala teknis yang ditemukan di lapangan, best practice, serta saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan terhadap TKI. Selanjutnya, ke depan akan terus dilakukan sharing informasi seputar ketenagakerjaan, serta pemanfaatan sistem informasi.

KDEI di Taipei juga menyarankan agar dapat dilakukan integrasi sistem dengan DHSC guna kemudahan dalam pertukaran data dan informasi TKI.

Sistem Informasi KDEI di Taipei terkait pendataan TKI yang melakukan perpanjangan kontrak dengan skema baru yakni PPKTP (Perpanjangan Perjanjian Kerja Tanpa Pulang) sedang dalam proses perancangan, dan pengembangan.

(Sumber : http://pengaduantkitaiwan.blogspot.co.id/2017/05/dhsc-taiwan-berkunjung-ke-kdei-di.html )

Selengkapnya »

KDEI-Taipei Menyapa ABK Nelayan Indonesia di Pelabuhan Donggang.

Donggang, 26 November 2016, Ka KDEI-Taipei, Bapak Robert James Bintaryo, bersama dengan Kepala Bidang Tenaga Kerja, Kepala Bidang Pariwisata dan Perhubungan, dan Kepala Subbagian Protokol dan Konsuler, melakukan silaturahmi ke Sekretariat Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia (FOSPI) di Donggang.

Dalam kesempatan tersebut, selain memperkenalkan diri sebagai Kepala KDEI-Taipei yang baru, juga dilakukan sosialisasi informasi dan diskusi dengan para ABK Nelayan terkait isu-isu ketenagakerjaan di Taiwan, meliputi respon kebijakan baru Taiwan mengenai perpanjangan masa kerja, prosedur verifikasi ABK Nelayan, dan penanganan jenazah TKI.

Di akhir kunjungan, tim KDEI-Taipei berkesempatan melihat bangunan yang akan digunakan sebagai masjid, yang pembeliannya diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara sukarela oleh ABK Nelayan di wilayah Donggang dan hasil sumbangan dari para Donatur.

Selengkapnya »