|
home>news>

Berita Dari Perwakilan RI

Pemerintah Terus Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jakarta--Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memperkuat pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Hingga saat ini pemerintah telah memberikan pengawalan dan langkah-langkah optimal untuk memberikan pelindungan khususnya PMI di Arab Saudi dan negara penempatan lain yang terancam hukuman mati.
 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, publik mesti melihat sejak periode 2011-2018, sebanyak 79 dari 102 kasus PMI yang terancam hukuman mati, berhasil dibebaskan oleh pemerintah dari hukuman mati. Saat ini, ada tiga PMI yang dieksekusi dan 20 PMI lagi masih dalam proses. Dari 20 kasus di Arab Saudi, 15 diantaranya merupakan kasus pembunuhan dan 5 kasus sihir.
 

"Pemerintah tidak tinggal diam dan bukan tidak melakukan sesuatu. Bahwa masih ada kekurangan di sana sini, dan membutuhkan masukan dan kritik ya, untuk meningkatkan kualitas pelindungan PMI," kata Menteri Hanif usai mengikuti rapat kerja tim pengawas DPR terhadap pelindungan Pekerja Migran Indonesia di ruang Pansus C, gedung DPR RI Jakarta, Rabu (21/3/2018).
 

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Timwas PMI Fahri Hamzah, turut hadir Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Kementerian Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan pejabat dari Kemenlu, Kemendagri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
 

Terkait kasus PMI yang telah dieksekusi mati di Arab Saudi, pemerintah Indonesia kata Menteri Hanif, telah melakukan langkah extra ordinary untuk memberikan pelindungan bagi PMI. Sebab kalipertama pemerintah mengajukan peninjauan kembali dari keputusan inkracht di tingkat kasasi pemerintah Saudi Arabia.
 

"Jadi kasus-kasus tersisa masih ditangani pemerintah, leading sector-nya tetap Kemenlu mengingat kasus TKI labour cases urusan Kemnaker. Sementara untuk non labour cases, leading sector tetap Kemenlu, sedangkan Kemnaker BNP2TKI dan lainnya berikan support secara optimal, " kata Menteri Hanif.
 

Menteri Hanif menambahkan pada intinya untuk kasus PMI yang terancam hukuman mati, seluruh upaya dilakukan pemerintah. Mulai dari pendekatan hukum, pendampingan hukum, langkah diplomasi, non diplomasi, termasuk meminta pengampunan dari ahli waris, lembaga pengampunan, meminta jasa dari tokoh di Saudi, termasuk tokoh-tokoh nasional yang memiliki jaringan luas di negara Arab Saudi untuk melakukan lobby. “Semuanya telah dilakukan pemerintah, “ katanya.
 

Sebelumnya PMI asal Bangkalan, Jawa Timur Zaini Misrin telah dieksekusi mati oleh pemerintah kerjaan Arab Saudi pada Minggu (18/3/2018). Zaini Misrin yang bekerja sebagai sopir ditangkap pada 2004 dan divonis hukuman mati pada 2008 didakwa membunuh majikannya Abdullah bin Umar al-Sindi. Dua PMI lainnya asal Majalengka, Jawa Barat juga menunggu eksekusi setelah divonis bersalah karena kasus pembunuhan pada tahun 2010.

Butuh Penyempurnaan RPP.
 

Sementara dalam raker timwas PMI, Menteri Hanif menjelaskan Pemerintah juga saat ini sedang melakukan penyiapan regulasi turunan UU PPMI. Pertama, berdasarkan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 dan hasil simplifikasi, peraturan yang perlu disiapkan adalah 3 Peraturan Pemerintah (PP), 2 Peraturan Presiden, 4 Peraturan Menteri dan 3 Peraturan Kepala Badan.
 

Dalam perkembangannya, Pemerintah lanjut masih membutuhkan penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan kordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk PP tentang PPMI, PP tentang Pelaksanaan Penempatan PMI oleh Badan dan PP tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan.
 

Selain itu juga penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden dan kordinasi dengan K/L untuk Perpres tentang tugas dan wewenang atase ketenagakerjaan dan Perpres tentang Badan Pelayanan dan PPMI.
 

Lebih jauh Menteri Hanif menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah diantaranya melakukan sosialisasi kepada 447 PPPMI (PPTKIS), sosialisasi kepada Dinas kab/kota di Jabar, Jatim, Jateng, NTT dan rapat kordinai dengan K/L terkait fokus group discussion penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017, penyusunan perancangan peraturan pelaksanaan dan simplifikasi regulasi.
 

Sementara Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah pembentukan tim percepatan pembahasan, pembentukan tim lintas K/L terkait, penyempurnaan draf simplifikasi antar K/L dan FGD dengan K/L terkait. “Yang terus dilakukan pemerintah adalah harmonisasi PUU dan penyampaian rancangan PP/Perpres untuk dikordinasikan, “ katanya.

 

Sumber : ( http://kemnaker.go.id/berita/berita-tki/pemerintah-terus-perkuat-pelindungan-pekerja-migran-indonesia )

 

Selengkapnya »

KJRI Jeddah Bertemu Ditjen Imigrasi Bahas Isu Keimigrasian Untuk Penanganan WNI Bermasalah

Untuk penguatan koordinasi dan konsolidasi dukungan penangangan keimigrasian dalam penyelesaian kasus WNI Bermasalah di KJRI Jeddah, telah dilakukan pertemuan KJRI Jeddah dan Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 13 Oktober 2017 di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Lt. 8, pukul 10.00-12.00 WIB.

KJRI Jeddah dipimpin Mohamad Hery Saripudin, Konsul Jenderal RI Jeddah dan I. Ismoyo, Konsul Imigrasi, sedangkan Direktorat Jenderal Imigrasi langsung dipimpin Ronnie F. Sompie, Dirjen Imigrasi dengan didampingi Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Kasubdit Penindakan Keimigrasian, Kasubdit Bina Perwakilan Republik Indonesia.

Isu perkembangan kekonsuleran dan keimigrasian menjadi topik bahasan utama. M. Heri Saripudin menyampaikan peran KJRI Jeddah sebagai laboratorium pelayanan dan perlindungan WNI diluar negeri yang sangat lengkap dengan umrah dan hajinya yang tidak dimiliki Perwakilan RI lainnya. Keberadaan keimigrasian sangat instrumental mendukung penanganan WNI Bermasalah tidak hanya sisi pelayanan, perlindungan dan dukungan penegakan hukumnya di Indonesia. Mengapresiasi tim Imigrasi dalam memberi dukungan merubah wajah KJRI Jeddah sebagai Perwakilan Indonesia WNI bermasalah untuk menjadi Perwakilan RI yang memajukan perekonomian dan perdagangan negara Indonesia.

Ronnie F. Sompie, Dirjen Imigrasipun menyambut baik diskusi dan update isu permasalahan WNI di wilayah KJRI Jeddah, terutama dengan upaya pencegahan TKI Non Prosedural. KJRI Jeddah telah menjadi salah 1 pionir yang mendorong rekomendasi penanganan penegakan hukum di Indonesia dengan intensitas kasus beserta rekomendasinya. Fungsi Keimigrasian KJRI Jeddah bekerja telah sangat profesionalnya.

M. Heri Saripudin menambahkan lagi pentingnya dukungan bagi investor dan buyer untuk lebih banyak datang ke Indonesia antara lain WN Yaman overseas yang menguasai perekonomian dan perdagangan di Timur Tengah. Untuk itu merekomendasikan kemungkinan diberikan fasilitas Visa on Arrival (VoA) bagi WN Yaman overseas ini.

Akhir dari pertemuan adalah penyerahan simbolis dokumen permasalahan temuan dan rekomendasinya dari Konsul Jenderal RI Jeddah kepada Dirjen Imigrasi, dan cinderamata. Disepakati komitmen membangun komunikasi dan koordinasi untuk terus mengupayakan penanganan kasus WNI bermasalah di wilayah KJRI Jeddah. Diperkenalkan pula simbol melayani dengan senyuman melalui jepitan jari tangan menggambarkan bibir yang selalu tersenyum dan ramah dalam melayani.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pertemuan-KJRI-Jeddah-dan-Ditjen-Imigrasi-Pembahasan-Isu-Keimigrasian-untuk-Penangangan-WNI-Bermasalah-.aspx )

Selengkapnya »

KJRI Jeddah Gelar Sosialisasi Keimigrasian dan Ketenagakerjaan Dengan WNI Di Kota Madinah

Madinah—Sebanyak 80 WNI yang umumnya bekerja di Rumah Sakit Al Dar Madinah Al-Munawwarah mengikuti sosialisasi keimigrasian dan ketenagakerjaan yang digelar Tim Pelayanan dan Perlindungan (Yanlin) KJRI Jeddah Sabtu (7/10/2017) di Kantor Urusan Haji Daker Madinah.

Materi sosialisasi menitikberatkan pada pemberian data yang benar dalam penerbitan paspor RI berbasis biometrik untuk perlindungan WNI di luar negeri dan kiatnya pascapembaharuan paspor RI dan perjanjian kerja di KJRI Jeddah.

Pada kesempatan tersebut disampaikan perlunya setiap WNI untuk memberikan data yang benar dalam pengajuan paspor.

"Bila data yang disampaikan pemohon bukan data dirinya yang sebenarnya, dia harus mengubahnya di SIMKIM dengan menyertakan dokumen pendukung. Jadi, satu orang satu identitas," terang Ibnu Ismoyo, Konsul Imigrasi KJRI Jeddah.

SIMKIM adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Sistem ini mulai diterapkan di KJRI Jeddah sejak 1 Maret 2015.

Selain itu, peserta sosialiasi yang terikat dengan kontrak kerja diingatkan agar memperhatikan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja (PK). Apabila terdapat hak-hak yang tidak terpenuhi sesuai kesepakatan agar disampaikan kepada pemberi kerja atau pengguna jasa, atau bila perlu, meminta bantuan mediasi kepada KJRI Jeddah.

Masa berkaku PK yang telah habis hendaknya segera diperbaharui tanpa menunggu habisnya masa berlaku paspor. "Paspor masa berlakunya lima tahun, sedangkan PK rata-rata 2 tahun," imbuh Ismoyo.

Para pekerja juga diimbau untuk menyimpan paspornya atau fotokopi paspornya dengan baik untuk menghindari kerusakan atau kehilangan. "Bila terjadi musibah paspor hilang, atau paspor anda rusak, anda masih punya fotokopinya. Oleh sebab itu, simpanlah fotokopi paspor anda di rumah, di HP, kirimkan kepada keluarga di Indonesia," sarannya.

Dalam kesempatan tersebut setiap WNI juga diingatkan agar mematuhi peraturan pemerintah setempat agar terhindar dari masalah hukum. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," demikian bunyi pepatah.

Disampaikan bahwa banyaknya WNI yang kini berada dalam penjara disebabkan melanggar hukum negara setempat, khususnya kasus kesusilaan (akhlakiyah). Oleh karena itu, pada setiap kesempatan KJRI Jeddah mengimbau masyarakat agar tidak tergoda untuk melakukan perbuatan asusila yang dapat berakibat sanksi hukum, selain juga dapat mencoreng nama baik bangsa Indonesia yang sangat kental akan adat dan budaya ketimuran.

KMILN Anwar Musyaddad, wakil konsul Imigrasi, dalam kesempatan yang sama memaparkan mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN). Dijelaskannya latar belakang dibuatnya kebijakan mengenai tersebut, apa fungsinya, siapa saja masyarakat Indonesia luar negeri tersebut, apa saja persyaratan untuk memperolehnya dan di mana tempat untuk mengajukan KMILN di wilayah Arab Saudi.

Pada prinsipnya para pekerja menyambut baik hadirnya KMILN tersebut dan berharap agar mereka segera dapat mengajukan permohonan KMILN itu.

Dalam sesi tanya jawab, para peserta menyampaikan permasalahan-permasalahan umunya menyangkut masalah ketenagakerjaan seperti gaji, lembur yang tidak sesuai kesepakatan di PK, hak cuti yang dihambat serta langkah yang harus ditempuh apabila masa berlaku kontrak kerja telah habis dan ingin pulang atau ingin memperpanjang kerjanya.

"Kami mohon agar kegiatan seperti ini sering diadakan untuk mempererat silaturahmi, sehingga hubungan antara WNI di Arab Saudi dengan pemerintah (KJRI Jeddah) semakin dekat," usul Nurjanah selaku perawat senior yang ditunjuk sebagai koordinator para pekerja di RS Al Dar.

Selain itu, peserta menyampaikan permohonan agar diadakan Pelayanan Terpadu (YANDU) di kota Madinah dalam waktu dekat.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Jeddah-Gelar-Sosialisasi-Keimigrasian-dan-Ketenagakerjaan-Dengan-WNI-Di-Kota-Madinah.aspx )

Selengkapnya »

Kenalkan Inovasi Sistem Layanan Keimigrasian, Tim Yanlin KJRI Jeddah Hadir di Thaif

Thaif—Dalam rangka memperkenalkan pelayanan keimigrasian dengan sistem biometrik, Tim Pelayanan dan Perlindungan (Yanlin) KJRI Jeddah terus melakukan kegiatan sosialisasi pelayanan keimigrasian di berbagai kota di wilayah kerja KJRI Jeddah, salah satunya di Kota Thaif.

Konsul Imigrasi KJRI Jeddah, I. Ismoyo bersama tim, menjadi narasumber pada kegiatan yang berlangsung Jumat (6/10/2017) dan dihadiri sekitar 170 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Guna menggalang masyakarat di Kota berhawa sejuk itu, KJRI Jeddah menggandeng paguyuban masyarakat Indonesia di Thaif yang tergabung dalam organisasi Buruh Migran Indonesia atau BMI-SA.

Materi yang disampaikan meliputi pelayanan keimigrasian dengan Sistem Biometrik, kiat pascaselesainya penerbitan paspor dan pembaharuan Perjanjian Kerja (PK), Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN), tata cara pengajuannya dan inovasi layanan informasi keimigrasian.

Inovasi layanan keimigrasian KJRI Jeddah yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut antara lain SMS Gateway dan KJRI Jeddah Mobile yang peluncurannya telah dilakukan sekitar setahun silam namun belum diketahui secara luas oleh masyarakat.

Acara ini juga diisi dengan tanya jawab seputar keimigrasian dan kewarganegaraan. Beberapa perwakilan WNI mengusulkan agar acara serupa lebih sering diadakan mengingat banyaknya permasalahan yang dialami WNI yang memerlukan solusi segera.

"Kami kadang kebingungan harus mengadu kemana. Maka dari itu, kehadiran KJRI Jeddah di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan," ujar seorang peserta yang tidak menyebutkan namanya.

Acara berlangsung khidmat dan lancar, diawali pembacaan Al Quran, lantunan sholawat Nabi dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pemaparan materi dan Tanya jawab dan diakhiri dengan makan malam bersama.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Kenalkan-Inovasi-Sistem-Layanan-Keimigrasian,-Tim-Yanlin-KJRI-Jeddah-Hadir-di-Thaif-.aspx )

Selengkapnya »

KJRI Jeddah Gelar Pertemuan Konsultasi Bersama Masyarakat

Jeddah, Arab Saudi: Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan perwakilan unsur masyarakat untuk membahas kebijakan terkini pemerintah Arab Saudi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sejumlah isu dan permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat WNI di Arab Saudi (26/9).

Pertemuan berlangsung di ruang rapat KJRI Jeddah dihadiri oleh perwakilan dari unsur masyarakat yang terdiri dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Arab Saudi, Forum Masyarakat Indonesia Jeddah (FORMIDA), Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Garda Buruh Migran Indonesia (BMI), BMI-SA, Posko Perjuangan TKI (PosperTKI), Sarikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN), Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Cabang Jeddah.

Pertemuan konsultasi membahas agenda utama yaitu kabar kebijakan amnesti jilid 2 dari pemerintah Arab Saudi yang telah beredar di masyarakat. Dalam kaitan ini Konjen RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin menyatakan bahwa hingga saat ini KJRI Jeddah belum menerima pemberitahuan resmi dari otoritas terkait Arab Saudi.

"Kami sampai saat ini belum memperoleh notifikasi resmi, apalagi konfirmasi. Yang kami terima hanya bocoran selebaran untuk komunikasi internal mereka (otoritas terkait). Saya kira kebijakan amnesti ini sifatnya masih institusional belum nasional," terang Konjen di hadapan peserta pertemuan.

Namun demikian, kata Konjen, sebagai persiapan dan antisipasi, KJRI Jeddah mengharapkan masukan dari para peserta pertemuan terkait animo masyarakat untuk mengikuti program ini.

Sementara itu, peserta pertemuan menyarankan agar KJRI Jeddah melakukan test case atau menjajal kemungkinan pendampingan para WNI overstayer ke tarhil untuk proses pengurusan exit dan menyiapkan brosur yang berisi tentang program amnesti dan tahapan-tahap pengurusan exit dan menyembarkannya kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Konjen menyampaikan berbagai program KJRI Jeddah yang menyangkut perbaikan pelayanan dan perlindungan ke depan, antara lain penyempurnaan isi perjanjian kerja (job order) seperti klausul pemberian kesempatan oleh pengguna jasa bagi TKI untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, penyambutan TKI yang baru datang (welcoming session), melakukan pertemuan dengan perusahaan pengguna jasa (sponsor) dan memfasilitasi para perusahaan Arab Saudi yang berminat merekrut pekerja Indonesia untuk datang ke Jakarta dan melakukan seleksi langsung.

Di sela-sela pertemuan tersebut, dibacakan pula oleh Kris Abdurrahman pernyataan sikap bersama 12 organisasi yang terdiri dari LSM, Ormas dan Orpol yang berisi penolakan terhadap rencana pemerintah untuk membuka kembali moratorium pengiriman Tenaga Kerja perempuan untuk sektor domestik, sebagaimana diinisiasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

"Kita menolak (pengiriman-Red) TKW. Sejak 1995 tokoh-tokoh di Jeddah mengadakan simposium di kantor haji menyatakan tidak ridho pemudinya datang ke sini, ibu-ibunya datang ke sini, yang tidak ada harganya di sini, walaupun satu-dua ada yang jadi madam (istri majikan) di sini," tegas Ahmad Fuad, Ketua Tanfidziah PCINU dan sesepuh masyarakat Indonesia di Arab Saudi.

Selain itu, disinggung pula dalam pertemuan tersebut mekanisme pengaduan WNI, saluran telepon langsung (hotline), saran untuk mendata WNI/TKI yang hilang kontak dan over contract (tidak dipulangkan sesuai perjanjian kerja), mengingat kembali sejarah G30S PKI melalui pemutaran film, perbaikan perekrutan temus, mengevaluasi rasio jumlah temus dan beban kerjanya, pengenaan biaya pengurusan visa bagi calon mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari pemerintah Arab Saudi dan usulan adanya kehadiran perwakilan RI di sidang mahasiswa program S2 dan S3.

 (Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Jeddah-Gelar-Pertemuan-Konsultasi-Bersama-Masyarakat.aspx )

Selengkapnya »

KJRI Imbau WNIO Manfaatkan Perpanjangan Amnesti

Jeddah (4/7) - Konsul Jenderal KJRI Jeddah gelar pertemuan dengan elemen masyarakat dari berbagai perwakilan LSM dan Organisasi Masyarakat pada Senin (3/7) dalam rangka Sosialisasi Perpanjangan masa Amnesti yang digulirkan Pemerintah Arab Saudi, yang semula telah berakhir pada akhir Ramadhan, 1 Syawal 1438 H atau 26 Juni 2017, diperpanjang hingga tanggal 29 Syawal 1438 H atau 23 Juli 2017.

Dalam sosialisasi tersebut, Konjen Mohamad Hery Saripudin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia Jeddah khususnya para WNI non prosedural dan overstayer agar memanfaatkan kesempatan waktu perpanjangan amnesti ini dengan sebaik-baiknya. Konjen RI Jeddah juga meminta dukungan LSM selaku mitra strategis KJRI Jeddah untuk membantu mensosialisasikan perpanjangan pelayanan amnesti ini.

"KJRI sebagai salah satu representasi Pemerintah Republik Indonesia di Arab Saudi secara formatif menyampaikan segala informasi kepada WNI terkait peraturan resmi dari pemerintah setempat demi kebaikan WNI, oleh karenanya, mitra LSM dan Ormas mari bekerjasama demi kepentingan WNI dengan mendorong WNI di wilayah KJRI Jeddah agar memanfaatkan perpanjangan masa amnesti ini sehingga segera pulang ke Indonesia", himbau Konsul Jenderal.

Sehubungan dengan Perpanjangan Amnesti ini, KJRI Jeddah secara resmi membuka kembali pendaftaran amnesti bagi Warga Negara Indonesia Overstayer (WNIO) hingga tanggal 10 Juli 2017. Hal ini dilakukan karena masa perpanjangan ini juga akan memaksimalkan proses Basmah (sidik jari) bagi yang belum sempat dibasmah pada 90 hari pertama Amnesti.

Tercatat hingga saat ini, sebanyak 9.385 WNIO telah mendaftar program amnesti, dan sebanyak 6.759 orang telah menuai manfaatnya dan telah pulang ke Indonesia. Namun, setelah melalui proses basmah yang memakan waktu dan energi, hingga saat ini masih terdapat 519 SPLP yang telah mendapat Exit Permit belum diambil yang bersangkutan.

Berdasarkan pengamatan KJRI, harga tiket yang tinggi di akhir Ramadhan menjadi penyebab WNIO yang telah selesai prosesnya menunda kepulangan. Sebagian mengurungkan atau menunda kepulangan karena ingin memanfaatkan momen haji dan menganggap program amnesti Pemerintah Arab Saudi setengah hati.

Konsul Jenderal Mohamad Hery Saripudin menegaskan bahwa keseriusan Pemerintah Arab Saudi atas amnesti tahun 2017 ini tidak dapat diremehkan dan konsekuensi tegas akan diberlakukan. Masyarakat Indonesia dapat merasakan sendiri tingkat keseriusannya dengan gencarnya sosialisasi melalui SMS blast resmi hampir setiap hari yang menghimbau agar warga negara asing illegal non prosedural untuk keluar dari negara monarki absolut ini. Bersama pengumuman tersebut, Pemerintah Arab Saudi menyampaikan tiga ancaman bagi para WNA pelanggar keimigrasian dan izin kerja. Selain itu, polisi imigrasi juga gencar melakukan penangkapan. Dalam catatan KJRI sejak amnesti berlaku, sebanyak 168 orang mendekam di pusat detensi imigrasi Tarhill Syumaysi.

“WNIO yang tidak memanfaatkan amnesti ini, maka akan terancam 3 sanksi, yakni pengenaan denda uang yang dapat mencapai 100 ribu riyal, kurungan penjara, dan tidak bisa kembali ke Arab Saudi," ujar Konsul Jenderal menegaskan. Sebaliknya, terdapat tiga keuntungan amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yaitu tidak dikenai denda, tidak dikenakan kurungan penjara, dan dapat kembali ke Arab Saudi.

Program amnesti merupakan kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memberi pemaafan kepada para ekspatriat asing yang melanggar peraturan keimigrasian, ketenagakerjaan, keamanan perbatasan serta pelanggaran visa umroh dan haji untuk segera keluar dari wilayah Kerajaan Arab Saudi secara mandiri, dengan biaya kepulangan sendiri.

Hadir dalam pertemuan tersebut wakil-wakil dari lembaga social masyarakat Indonesia di Jeddah seperti PCINU, Garda BMI, BMI SA, ProsperTKI, SPMI, Reza FM dan Citizen Jurnalist.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Imbau-WNIO-Manfaatkan-Perpanjangan-Amnesti.aspx )

Selengkapnya »

Penyampaian Perubahan Nomer Hotline KBRI Riyadh

Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama yang berkaitan dengan perlindungan WNI, terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 nomer hotline KBRI Riyadh yang semula +966 598881945 berubah menjadi +966 569094526.

Nomer hotline tersebut diperuntukan bagi pelayanan dan penerimaan pengaduan, konsultasi masalah ketenagakerjaan serta masalah lainnya. Selain itu KBRI Riyadh juga menyediakan nomer hotline khusus untuk pelayanan dokumen kekonsuleran dan keimigrasian (paspor, visa, legalitas, keterangan lahir,dll) yaitu +966 569173990.

 (sumber: Brafax Kedutaan Besar RI di Riyadh, Arab Saudi Nomor: B-00339?Riyadh/170327))

Selengkapnya »

76 Dari 1.801 WNIO Ex-Amnesti Dilepas Dubes RI Riyadh

Jum'at, 5 Mei 2017, Dubes Agus Maftuh Abegebriel, Dubes RI untuk Arab Saudi dan OKI, melepas kepulangan sebanyak 76 WNI peserta Amnesti secara resmi. Para WNI tersebut selama ini tinggal dan bekerja di Arab Saudi secara ilegal dalam jangka waktu yang beragam dan kesulitan untuk pulang ke Indonesia karena statusnya yang ilegal tersebut. Dengan adanya program amnesti yang diluncurkan oleh Pemerintah Arab Saudi sejak 29 Maret 2017 hingga 26 Juni 2017, para WNI ilegal tersebut akhirnya bisa kembali ke Indonesia tanpa dikenai denda ataupun kurungan.

Ibu Maya Koyimah Bt. Sahudin, salah satu peserta amnesti yang dilepas oleh Dubes RI, dengan penuh isak haru menyampaikan kebahagiannya karena pada akhirnya dirinya akan segera bertemu dengan anak-anaknya. "Saya bekerja di majikan asli selama 9 bulan, setelah itu saya bekerja kaburan selama 4 tahun 11 bulan. Saya banting tulang disini demi anak-anak saya. Alhamdulillah semua gaji saya telah saya kirim. Dan dengan adanya amnesti ini akhirnya saya akan segera bisa berkumpul kembali dengan anak-anak saya," tutur Maya. "Terima kasih kepada bapak-bapak di KBRI yang telah membantu kami selama proses amnesti ini," sambungnya lagi.

Dubes Maftuh dalam sambutan dan wejangannya menyampaikan bahwa ucapan terima kasih kepada KBRI itu tidak perlu karena KBRI hanya menjalankan kewajibannya. "Justru adalah kebanggan dan kehormatan bagi KBRI bisa melayani para ekspatriat Indonesia yang ada di Arab Saudi, bapak-bapak di KBRI sesungguhnya sedang mengamalkan khairunnas anfa uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya," tutur Dubes Maftuh sambil menyitir sebuah hadis Nabi Muhammad SAW.

Dubes Maftuh menutup sambutannya dengan mendoakan agar kepulangan para WNI peserta amnesti ke Indonesia adalah kepulangan yang membawa berkah dan kebaikan bagi diri mereka dan keluarganya. "Jikapun terpaksa kembali ke Arab Saudi, harus melalui cara yang baik, yaitu cara yang resmi dan sesuai prosedur," pungkas Dubes Maftuh menasehati para WNI tersebut.

Selama program amnesti di Arab Saudi berjalan hingga hari ini, KBRI Riyadh telah melayani pendaftaran 1.801 WNI, dimana sebanyak 1.036 orang diantaranya telah difasililtasi pembuatan exit permit­-nya di Imigrasi Arab Saudi. Dari 1.036 orang yang telah mendapatkan exit permit, sebanyak 225 orang telah pulang ke Indonesia. Diperkirakan jumlah WNI pendaftar amnesti akan mengalami lonjakan signifikan di bulan terakhir pelaksanaan amnesti, yaitu bulan Juni 2017.

(sumber : http://www.kemlu.go.id/riyadh/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/76-Dari-1.801-WNIO-Ex-Amnesti-Dilepas-Dubes-RI-Riyadh.aspx )

Selengkapnya »