|
home>news>berita:32/SAUDI ARABIA>

KJRI Jeddah Gelar Pertemuan Konsultasi Bersama Masyarakat

Jeddah, Arab Saudi: Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan perwakilan unsur masyarakat untuk membahas kebijakan terkini pemerintah Arab Saudi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sejumlah isu dan permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat WNI di Arab Saudi (26/9).

Pertemuan berlangsung di ruang rapat KJRI Jeddah dihadiri oleh perwakilan dari unsur masyarakat yang terdiri dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Arab Saudi, Forum Masyarakat Indonesia Jeddah (FORMIDA), Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Garda Buruh Migran Indonesia (BMI), BMI-SA, Posko Perjuangan TKI (PosperTKI), Sarikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN), Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Cabang Jeddah.

Pertemuan konsultasi membahas agenda utama yaitu kabar kebijakan amnesti jilid 2 dari pemerintah Arab Saudi yang telah beredar di masyarakat. Dalam kaitan ini Konjen RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin menyatakan bahwa hingga saat ini KJRI Jeddah belum menerima pemberitahuan resmi dari otoritas terkait Arab Saudi.

"Kami sampai saat ini belum memperoleh notifikasi resmi, apalagi konfirmasi. Yang kami terima hanya bocoran selebaran untuk komunikasi internal mereka (otoritas terkait). Saya kira kebijakan amnesti ini sifatnya masih institusional belum nasional," terang Konjen di hadapan peserta pertemuan.

Namun demikian, kata Konjen, sebagai persiapan dan antisipasi, KJRI Jeddah mengharapkan masukan dari para peserta pertemuan terkait animo masyarakat untuk mengikuti program ini.

Sementara itu, peserta pertemuan menyarankan agar KJRI Jeddah melakukan test case atau menjajal kemungkinan pendampingan para WNI overstayer ke tarhil untuk proses pengurusan exit dan menyiapkan brosur yang berisi tentang program amnesti dan tahapan-tahap pengurusan exit dan menyembarkannya kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Konjen menyampaikan berbagai program KJRI Jeddah yang menyangkut perbaikan pelayanan dan perlindungan ke depan, antara lain penyempurnaan isi perjanjian kerja (job order) seperti klausul pemberian kesempatan oleh pengguna jasa bagi TKI untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, penyambutan TKI yang baru datang (welcoming session), melakukan pertemuan dengan perusahaan pengguna jasa (sponsor) dan memfasilitasi para perusahaan Arab Saudi yang berminat merekrut pekerja Indonesia untuk datang ke Jakarta dan melakukan seleksi langsung.

Di sela-sela pertemuan tersebut, dibacakan pula oleh Kris Abdurrahman pernyataan sikap bersama 12 organisasi yang terdiri dari LSM, Ormas dan Orpol yang berisi penolakan terhadap rencana pemerintah untuk membuka kembali moratorium pengiriman Tenaga Kerja perempuan untuk sektor domestik, sebagaimana diinisiasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

"Kita menolak (pengiriman-Red) TKW. Sejak 1995 tokoh-tokoh di Jeddah mengadakan simposium di kantor haji menyatakan tidak ridho pemudinya datang ke sini, ibu-ibunya datang ke sini, yang tidak ada harganya di sini, walaupun satu-dua ada yang jadi madam (istri majikan) di sini," tegas Ahmad Fuad, Ketua Tanfidziah PCINU dan sesepuh masyarakat Indonesia di Arab Saudi.

Selain itu, disinggung pula dalam pertemuan tersebut mekanisme pengaduan WNI, saluran telepon langsung (hotline), saran untuk mendata WNI/TKI yang hilang kontak dan over contract (tidak dipulangkan sesuai perjanjian kerja), mengingat kembali sejarah G30S PKI melalui pemutaran film, perbaikan perekrutan temus, mengevaluasi rasio jumlah temus dan beban kerjanya, pengenaan biaya pengurusan visa bagi calon mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari pemerintah Arab Saudi dan usulan adanya kehadiran perwakilan RI di sidang mahasiswa program S2 dan S3.

 (Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Jeddah-Gelar-Pertemuan-Konsultasi-Bersama-Masyarakat.aspx )