|
home>News

News From RI representatives

Hadapi Badai Harvey, KJRI Houston Siap Bantu WNI

Texas, Amerika Serikat: Bencana Hurricane Harvey, berkategori 1-4 telah melanda negara bagian Texas menyusul dampak banjir besar yang mendera kota Houston dan wilayah sekitarnya hingga wilayah barat negara bagian Louisiana.

Badai Harvey mendarat di Corpus Christi, Texas, sekitar 330 km dari kota Houston Jumat malam, 25 Agustus 2017 hingga sabtu dini hari waktu setempat. Diperkirakan badai akan tetap berlangsung hingga 30 Agustus 2017.

Badai Harvey ini merupakan badai yang terbesar yang terjadi di Amerika Serikat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Presiden Trump telah mendeklarasikan status Federal Disaster. Sementara itu, Gubernur Texas, Greg Abbot telah mendeklarasikan State of Disaster kepada 30 counties.

Kantor-kantor pemerintah dan swasta, serta sekolah dan universitas diliburkan. Dua bandara utama Houston, George Bush International dan William P Hobby Airport ditutup sejak tanggal 27 Agustus 2017 hingga waktu yang belum ditentukan.

Menanggapi kejadian ini, KJRI Houston terus melakukan pemantauan tentang keselamatan WNI melalui komunikasi intensif dengan pimpinan/tokoh organisasi masyarakat/diaspora dan mahasiswa Indonesia di Texas serta pihak otoritas setempat.

Hingga saat ini tidak terdapat korban jiwa WNI, selain 5 korban jiwa warga Houston dan sekitarnya. Sebagian besar WNI dan mahasiswa masih dalam situasi aman, sementara beberapa keluarga WNI yang tinggal di wilayah rendah terkena banjir sehingga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

KJRI Houston siap membantu warga Indonesia yang terkena banjir dengan menyediakan shelter di gedung KJRI. Selain itu, KJRI juga dapat dihubungi melalui hotline 24 Jam KJRI Houston: +1 346-932-7284 oleh warga yang memerlukan informasi dan bantuan.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Hadapi-Badai-Harvey-KJRI-Houston-Siap-Bantu-WNI.aspx )

More »

Filipina ingin Belajar dari Indonesia dalam Menangani Tenaga Kerja dari Indonesia di Luar Negeri.

Duta Besar Filipina untuk Kuwait Renato Pedro Villa bersama dengan para pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan Filipina yang datang dari Manila ke Kuwait telah menemui Duta Besar Indonesia, Tatang Budie Utama Razak di KBRI Kuwait pada hari ini. Kedatangan Duta Besar bersama tim dari Manila menurut Duta Besar Renato adalah untuk belajar dari Indonesia yang dinilainya telah berhasil dalam menangani tenaga kerja Indonesia di Kuwait khususnya di sektor domesik. Filipina saat ini memiliki lebih dari 165 ribu tenaga kerja domestik (PRT) di Kuwait dan setiap tahunnya lebih dari 3000 kasus seperti gaji tidak dibayar, pelecehan seksual dan tindak kekerasan, serta tindakan eksploitasi lainnya.


Duta Besar Renato menyatakan bahwa ia beserta jajarannya pada Kedutaan Besar Filipina di Kuwait selama ini menghadapi masalah yang sangat serius dalam menangani tenaga kerja domestik di Kuwait walaupun berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap para pekerja tersebut. Sementara itu ia melihat bahwa Indonesia yang sebelumnya mengalami hal serupa, namun saat ini masalah tenaga kerja domestik Indonesia di Kuwait sudah dapat ditangani dengan baik terutama pasca moratorium pengiriman TKI PRT ke Kuwait tahun 2009. untuk itu kedatangan Dubes Renato bersama tim dari Manila ke KBRI ingin mempelajari kiat-kiat Pemerintah Indonesia khususnya KBRI Kuwait yang dinilainya telah berhasil mengatasi persoalan TKI PRT.


Duta Besar Tatang Budie Utama Razak menjelaskan secara runtut mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan dan perlindungan khususnya terhadap tenaga kerja domestik dari waktu ke waktu terutama pasca reformasi mulai dari lahirnya UU no 39 tahun 2004, inpres no, 6 tahun 2006, intstruksi Presiden Joko Widodo hingga peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2015 yang menghentikan pengiriman TKI PRT ke seluruh negara Timur Tengah. Dalam kesemptan tersbut Duta Besar Tatang Razak juga menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri termasuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan Kementerian Luar Negeri dari waktu ke waktu.


Langkah dan upaya pemerintah tersebut yang pada awalnya sangat complicated dan tidak mudah, karena pengiriman TKI PRT ke luar negeri yang dimulai pada tahun 1970-an merupakan bisnis besar triliunan rupiah dan melibatkan banyak pihak. Namun dengan kegigihan jajaran pemerintah termasuk Kementrian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Indonesia di luar negeri, kondisi penanganan TKI PRT saat ini jauh lebih baik walaupun masih terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi.


Sebelum diberlakukannya penghentian pengiriman TKI PRT ke Kuwait tahun 2009, jumlah TKI PRT lebih dari 70.000 orang dan lebih dari 1.500 orang TKI PRT harus ditampung oleh kbri dengan menyewa satu gedung khusus untuk shelter yang rata-rata dihuni setiap harinya tidak kurang dari 400 orang dengan anggaran yang dikeluarkan pada saat itu lebih dari 10 miliar rupiah.

Para TKI yang ditampung di Shelter KBRI Kuwait adalah mereka yang lari dari majikan karena gaji tidak dibayar selama bertahun-tahun, mengalami tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan tindakan ekspolitasi lainnya. Saat ini jumlah TKI PRT di Kuwait kurang dari 4.000 orang, namun tenaga kerja Indonesia profesional, skill dan formal meningkat secara tajam. Sementara itu KBRI kuwait telah berhasil mengukuhkan zero shelter (tidak ada lagi tki yang ditampung di KBRI, begitu pun tenaga kerja ilegal/wni overstayer yang sebelumnya jumlahnya ribuan saat ini tidak lebih dari 100 orang dan anggaran untuk perlindungan pun menyusut secara drastis dari Rp. 10 miliar saat ini kurang dari Rp. 1 miliar, bahkan diperkirakan tahun depan tidak akan lebih dari Rp. 400 juta rupiah. KBRI pun saat ini dapat bekerja lebih fokus kepada kerjasama ekonomi dalam rangka menunjang roda pembangunan Indonesia dalam upaya mensejahterakan rakyat. Sebagai catatan Kuwait merupakan salah satu negara yang paling makmur di dunia dan merupakan investor terkemuka baik di kawasan maupun di dunia dengan nilai mata uang 1 KWD (Kuwait Dinar) saat ini sama dengan Rp.45 ribu.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/kuwaitcity/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Filipina-ingin-Belajar-dari-Indonesia.aspx )

More »

Kegiatan Outreach Pelayanan Kekonsuleran dan Sosialisasi tentang Kewarganegaraan, Keimigrasian dan SIMKIM di Anchorage, Alaska

Rencana penerapan SIMKIM pada KJRI San Francisco pada tahun 2017 akan berdampak cukup signifikan bagi WNI yang tinggal di negara bagian lain di wilayah kerja KJRI San Francisco.

Sosialisasi penggunaan SIMKIM di Alaska kami lakukan pada kesempatan pertama sebagai salah satu agenda kegiatan outreachterhadap masyarakat Indonesia di wilayah kerja. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda dalam kunjungan Konsul Jenderal RI ke Anchorage, Alaska. Kegiatan outreach tersebut diadakan pada tanggal 5 Agustus 2017. Kegiatan ini berupa temu masyarakat dan sosialisasi tentang penerapan SIMKIM, kewarganegaraan, dan isu-isu terkait lainnya. Dalam pertemuan ini juga dibuka pelayanan warung konsuler.

Acara temu masyarakat dihadiri oleh kurang lebih 30 orang WNI yang sebagian merupakan ibu rumah tangga yang menikah dengan orang asing dan sebagian lainnya bekerja pada berbagai perusahaan di Anchorage. Dalam sambutan, Konsul Jenderal menyampaikan bahwa KJRI San Francisco senantiasa memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga kekompakan dan saling membantu. Terkait rencana penerapan SIMKIM, kami sampaikan bahwa SIMKIM akan mulai diterapkan di KJRI San Francisco pada bulan September/Oktober 2017 yang berdampak pada keharusan WNI untuk datang langsung ke KJRI San Francisco untuk memberikan sidik jari dan pengambilan foto apabila hendak memperpanjang paspor.

Tanggapan masyarakat terhadap penerapan SIMKIM cukup beragam diantaranya mempertanyakan mengapa menjadi sulit untuk memperpanjang paspor. Terkait hal ini kami sampaikan prosedur pengambilan sidik jari dan foto telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang diperlukan untuk memastikan tingkat keamanan dokumen negara dan menghindari pemalsuan identitas. KJRI juga menawarkan solusi pelayanan jemput bola dengan membuka warung konsuler di Alaska setiap tahun sehingga masyarakat dapat memberikan sidik jari dan foto tanpa harus datang ke San Francisco.

Kegiatan outreach serupa akan dilakukan secara rutin paling sedikit satu tahun sekali sebagai bentuk perhatian KJRI San Francisco atas kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia di Alaska dalam mendapatkan pelayanan KJRI.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/sanfrancisco/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pelayanan-masyarakat-Indonesia-di-Anchorage,-Alaska.aspx )

More »

Kemlu Wujudkan Perlindungan WNI Yang Seragam

Perlindungan WNI di luar negeri merupakan keniscayaan. Yang menjadi isu saat ini adalah standarisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

Dirjen Protokol dan Konsuler, Andri Hadi, menegaskan bahwa Kemlu beserta seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri sedang mengusahakan penyeragaman model perlindungan. Nantinya, formulir hingga aplikasi perlindungan akan sama.

"Dalam acara ini, kita bahas soal penyeragaman. Bagi yang ingin punya aplikasi perlindungan, tahan dulu. Lihat dulu aplikasi yang sudah maju seperti milik Seoul, Singapura dan perwakilan lain," ujarnya.

Demikianlah inti dari Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan WNI yang dibuka 4 Agustus 2017 di Seoul, Korsel. Hadir dalam kesempatan tersebut, Dubes RI Umar Hadi, Direktur Konsuler Didik Eko serta pejabat dari Imigrasi, Kemenag, dan lainnya.

Lebih lanjut dikatakan, bagi perwakilan yang sudah punya aplikasi maka diharapkan menyelaraskan pattern arahan Pusat. Bagi yang belum punya, agar tidak mengembangkan aplikasi sendiri melainkan memanfaatkan portal pelayanan yang sedang dikembangkan Kemlu.

"Penyeragaman dan standarisasi pelayanan memerlukan komitmen pusat dan semua perwakilan dengan tujuan menjamin mutu pelayananan, kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Dubes Umar Hadi menyatakan bahwa pasca tahun 2002, pelayanan bagi WNI sudah merupakan keharusan yang tidak butuh diskusi lagi. Untuk itulah, diperlukan revolusi mental bagi seluruh diplomat Indonesia.

"Apakah saat ini sudah baik? Mari kita merenung sejenak, zooming out, mengaca diri. Apakah dalam perlindungan sudah efisien dan tepat sasaran," katanya.

Dalam bimbingan teknis tersebut, akan dibahas juga tentang penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM), pencatatan kependudukan dan pernikahan WNI di luar negeri. Bimtek dilaksanakan selama dua hari dan diikuti 28 perwakilan RI di wilayah Asia.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Kemlu-Wujudkan-Perlindungan-WNI-Yang-Seragam.aspx )

More »

KJRI Kota Kinabalu Sosialisasi Kekonsuleran di Ladang Sawit

Kota Kinabalu, Malaysia: KJRI Kota Kinabalu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelayanan penerbitan surat tanda kelahiran bagi warga negara Indonesia yang berada di ladang Gumantong dan Ladang Reka Halus Sandakan (21-23/7).

Dalam kegiatan, tim KJRI telah melayani permohonan surat tanda kelahiran bagi 174 (seratus tujuh puluh empat) anak WNI yang lahir di wilayah Sabah, Malaysia. Selain itu, tim juga telah memberikan sosialisasi mengenai ketenagakerjaan dan perlindungan warga negara Indonesia serta konsultasi perkawinan WNI dimana terdapat peserta sosialisasi yang menyatakan keinginannya untuk dapat mengikuti sidang Itsbat Nikah di KJRI.

Disela rangkaian kegiatan, tim KJRI juga melakukan pertemuan dengan Jabatan Tenaga Kerja Kinabatangan terkait penyelesaian kasus ketenagakerjaan yang melibatkan WNI. Dalam kesempatan tersebut, diperoleh informasi bahwa kasus pengaduan ke KJRI oleh Hendrikus Davios yang diputus hubungan kerja sepihak oleh majikannya telah diproses oleh JTK Kinabatangan dan saat ini majikan dituntut sebesar RM. 44,115,50 sebagai kompensasi. Dalam kaitan ini, JTK akan mengadakan pertemuan mediasi dengan perusahaan dan pekerja pada tanggal 27 Juli 2017.

Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Akhmad DH. Irfan yang dihubungi terpisah mengatakan bahwa pertemuan KJRI Kota Kinabalu dengan Jabatan Tenaga Kerja Kinabatangan seperti yang dilakukan oleh Tim di ladang GUmantong ini adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus ketenagakerjaan yang melibatkan WNI. Kata Konjen Irfan : "Mayoritas ladang sawit di Sabah berada di wilayah Sandakan/Kinabatangan, sehingga sudah semestinya koordinasi KJRI Kota Kinabalu dengan JTK dapat dimaksimalkan sebagai sebuah upaya KJRI dalam penanganan kasus ketenagakerjaan, khususnya yang berada di wilayah Kinabatangan".

(sumber: http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-KK-Sosialisasi-Kekonsuleran-dan-Layanan-Surat-Tanda-Kelahiran-di-Ladang-Sawit.aspx )

More »

174 Anak TKI Di Sabah Ikuti Program Beasiswa Pendidikan di Indonesia

Kota Kinabalu, Malaysia: Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Ahmad DH Irfan dan Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) melepas keberangkatan 96 anak-anak TKI siswa-siswi SIKK dan Community Learning Center yang mengikuti program repatriasi pendidikan (program beasiswa) di Indonesia dan melanjutkan pendidikan tingkat SMU/SMK, Kota Kinabalu (20/7). Mereka diberangkatkan ke Jakarta, menggunakan penerbangan udara dan dibagi 3 kloter.

Achmad DH. Irfan pada saat melepas anak anak tersebut mengingatkan agar mereka memiliki kesiapan mental karena berhadapan dengan kondisi tempat dan kebiasaan yang berbeda dengan keadaan di Sabah. Selain itu, mereka diingatkan agar belajar bersungguh-sungguh untuk dapat bersaing dengan anak-anak dari daerah lainnya dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

Kepala SIKK, Istiqlal menyebutkan bahwa rombongan siswa yang berangkat adalah sebagian dari 174 orang anak-anak di Sabah yang mendapatkan beasiswa dari beberapa sekolah di Indonesia, antara lain: Permata Insani Tangerang, Islamic Village Karawaci, SMKN 2, SMA IT Alhuda Wonogiri, SMA Muhammadiah 1 Ngawi, Nunukan. Melalui program beasiswa diharapkan anak-anak TKI dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mencapai cita-cita diimpikan.

Suasana haru dan gembira tampak di wajah para orang tua saat mengantar anak-anak tersebut yang akan diberangkatkan. Beberapa orang tua dan anak terlihat menitikkan airmata karena akan berpisah untuk sementara waktu. Diantaranya seorang bapak, Rudi Ancang yang datang untuk mengantar anaknya Sitti Wan Sahira (15 thn) diterima di SMA Permata Insani. Meskipun gembira anaknya dapat melanjutkan pendidikan di Indonesia, namun mengaku rasa kekhawatiran melepas putrinya.

Rombongan siswa dan orang tua dalam jumlah besar di Bandara menarik perhatian beberapa warga setempat yang menanyakan tujuan keberangkatan mereka. Saat mengetahui adanya program repatriasi pendidikan (beasiswa) bagi anak-anak TKI di Sabah, mereka memuji upaya dan perhatian Pemerintah Indonesia terhadap warganya yang berada diluar negeri. Bahkan ada yang menyebutkan, Indonesia keliatan lebih baik berbanding Malaysia yang saat ini mulai mengurangi program beasiswa.

(sumber: http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/174-Anak-TKI-Di-Sabah-Ikuti--Program-Beasiswa-Pendidikan-di-Indonesia.aspx )

More »

BNPT Ajak WNI di Jepang Waspadai dan Antisipasi Bahaya Terorisme

Tokyo, Jepang: Di tengah semakin gencarnya upaya propaganda dan rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok teroris, BNPT mendorong masyakarat Indonesia di dalam maupun luar negeri untuk cerdas mencerna informasi yang beredar di dunia maya dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan oleh Brigjen (Mar) Yuniar Ludfi, Direktur Perangkat Hukum Internasional, dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, Kepala Biro Umum, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam acara temu masyarakat dengan masyarakat Indonesia di Tokyo dan sekitarnya di KBRI Tokyo (23/7).

Lebih lanjut disampaikan himbauan bagi masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan komunitas Pusat Media Damai (PMD) yang dapat diakses dengan mudah melalui media sosial. Diharapkan melalui penyebaran informasi pencegahan terorisme melalui PMD dapat membantu mengedukasi masyakarat mengenai terorisme.

Komunitas digital ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan dinamika propaganda dan rekrutmen terorisme yang terus mengalami perkembangan akhir-akhir ini. Di era modern yang didominasi oleh peran media sosial, rekrutmen dan propaganda terorisme diselenggarakan secara lebih terbuka dan dengan menggunakan pendekatan melalui media sosial yang populer di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan pergeseran dari metode rekrutmen di masa lalu yang umumnya dilakukan secara tertutup dan melalui pendekatan secara langsung.

Temu masyarakat kali ini merupakan bagian dari rangkaian penyebarluasan informasi mengenai bahaya terorisme dan perlindungan WNI dan kepentingan nasional yang secara aktif diselenggarakan BNPT di berbagai negara.

Kegiatan ini diselenggarakan bertepatan dengan kunjungan kerja Delegasi BNPT ke Tokyo, sekaligus juga sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan terorisme melalui program pembinaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

(Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Dalam-Temu-Masyarakat,-BNPT-Ajak-Masyarakat-Indonesia-di-Jepang-untuk-Waspadai-dan-Antisipasi-Bahaya-Terorisme.aspx )

More »

KJRI Sydney Uji Coba SIMKIM Mobile di Newcastle

Newcastle, Sydney: Bekerja sama dengan Indonesian Australian Community wilayah Newcastle dan Hunter Region, Negara Bagian New South Wales (NSW), KJRI Sydney melakukan pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian secara jemput bola bagi WNI di Newcastle dan sekitarnya, Minggu (16/7).

Kegiatan pelayanan selain merupakan bagian dari program reguler KJRI Sydney bagi WNI di NSW yang tinggal jauh dari Kota Sydney, maupun yang berdomisili di Queensland serta South Australia. Ini juga sekaligus merupakan kesempatan KJRI Sydney mengujicoba SIMKIM mobile dalam melayani aplikasi paspor bagi warga.

Pada awal Juni 2017, seluruh Perwakilan RI di Australia, sesuai amanat UU Keimigrasian RI, telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam pelayanan paspor dan visa. SIMKIM mengharuskan warga untuk datang langsung ke KJRI untuk membuat paspor. Di satu sisi, wilayah kerja KJRI Sydney yang mencakup 3 negara bagian, yaitu NSW, Queensland, dan Australia Selatan menjadi tantangan tersendiri dalam melayani warga. Namun tantangan tersebut dapat diatasi dengan adanya alat SIMKIM mobile.

Bagi warga, terobosan pelayanan SIMKIM dan pelayanan kekonsuleran jemput bola yang dilakukan KJRI ini sangat bermanfaat dan memudahkan karena mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke Sydney. Seorang warga mengungkapkan kegembiraannya karena dengan kehadiran tim KJRI ini, ia langsung dapat mengajukan pembuatan paspor, tanpa harus melakukan perjalanan lebih dari dua jam dari Newcastle ke Sydney. Sementara beberapa warga lain yang meminta pelayanan kekonsuleran menyatakan bersyukur karena tidak perlu jauh-jauh datang ke Sydney.

Melalui kegiatan pelayanan ini, SIMKIM mobile telah teruji dapat melayani kebutuhan WNI yang berdomisili jauh dari kota Sydney, maupun di negara bagian Queensland dan Australia Selatan.

(Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-SYDNEY-LAKUKAN-UJI-COBA-SIMKIM-MOBILE-DAN-PELAYANAN-KEKONSULERAN-DI-NEWCASTLE.aspx )

More »

KJRI Imbau WNIO Manfaatkan Perpanjangan Amnesti

Jeddah (4/7) - Konsul Jenderal KJRI Jeddah gelar pertemuan dengan elemen masyarakat dari berbagai perwakilan LSM dan Organisasi Masyarakat pada Senin (3/7) dalam rangka Sosialisasi Perpanjangan masa Amnesti yang digulirkan Pemerintah Arab Saudi, yang semula telah berakhir pada akhir Ramadhan, 1 Syawal 1438 H atau 26 Juni 2017, diperpanjang hingga tanggal 29 Syawal 1438 H atau 23 Juli 2017.

Dalam sosialisasi tersebut, Konjen Mohamad Hery Saripudin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia Jeddah khususnya para WNI non prosedural dan overstayer agar memanfaatkan kesempatan waktu perpanjangan amnesti ini dengan sebaik-baiknya. Konjen RI Jeddah juga meminta dukungan LSM selaku mitra strategis KJRI Jeddah untuk membantu mensosialisasikan perpanjangan pelayanan amnesti ini.

"KJRI sebagai salah satu representasi Pemerintah Republik Indonesia di Arab Saudi secara formatif menyampaikan segala informasi kepada WNI terkait peraturan resmi dari pemerintah setempat demi kebaikan WNI, oleh karenanya, mitra LSM dan Ormas mari bekerjasama demi kepentingan WNI dengan mendorong WNI di wilayah KJRI Jeddah agar memanfaatkan perpanjangan masa amnesti ini sehingga segera pulang ke Indonesia", himbau Konsul Jenderal.

Sehubungan dengan Perpanjangan Amnesti ini, KJRI Jeddah secara resmi membuka kembali pendaftaran amnesti bagi Warga Negara Indonesia Overstayer (WNIO) hingga tanggal 10 Juli 2017. Hal ini dilakukan karena masa perpanjangan ini juga akan memaksimalkan proses Basmah (sidik jari) bagi yang belum sempat dibasmah pada 90 hari pertama Amnesti.

Tercatat hingga saat ini, sebanyak 9.385 WNIO telah mendaftar program amnesti, dan sebanyak 6.759 orang telah menuai manfaatnya dan telah pulang ke Indonesia. Namun, setelah melalui proses basmah yang memakan waktu dan energi, hingga saat ini masih terdapat 519 SPLP yang telah mendapat Exit Permit belum diambil yang bersangkutan.

Berdasarkan pengamatan KJRI, harga tiket yang tinggi di akhir Ramadhan menjadi penyebab WNIO yang telah selesai prosesnya menunda kepulangan. Sebagian mengurungkan atau menunda kepulangan karena ingin memanfaatkan momen haji dan menganggap program amnesti Pemerintah Arab Saudi setengah hati.

Konsul Jenderal Mohamad Hery Saripudin menegaskan bahwa keseriusan Pemerintah Arab Saudi atas amnesti tahun 2017 ini tidak dapat diremehkan dan konsekuensi tegas akan diberlakukan. Masyarakat Indonesia dapat merasakan sendiri tingkat keseriusannya dengan gencarnya sosialisasi melalui SMS blast resmi hampir setiap hari yang menghimbau agar warga negara asing illegal non prosedural untuk keluar dari negara monarki absolut ini. Bersama pengumuman tersebut, Pemerintah Arab Saudi menyampaikan tiga ancaman bagi para WNA pelanggar keimigrasian dan izin kerja. Selain itu, polisi imigrasi juga gencar melakukan penangkapan. Dalam catatan KJRI sejak amnesti berlaku, sebanyak 168 orang mendekam di pusat detensi imigrasi Tarhill Syumaysi.

“WNIO yang tidak memanfaatkan amnesti ini, maka akan terancam 3 sanksi, yakni pengenaan denda uang yang dapat mencapai 100 ribu riyal, kurungan penjara, dan tidak bisa kembali ke Arab Saudi," ujar Konsul Jenderal menegaskan. Sebaliknya, terdapat tiga keuntungan amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yaitu tidak dikenai denda, tidak dikenakan kurungan penjara, dan dapat kembali ke Arab Saudi.

Program amnesti merupakan kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memberi pemaafan kepada para ekspatriat asing yang melanggar peraturan keimigrasian, ketenagakerjaan, keamanan perbatasan serta pelanggaran visa umroh dan haji untuk segera keluar dari wilayah Kerajaan Arab Saudi secara mandiri, dengan biaya kepulangan sendiri.

Hadir dalam pertemuan tersebut wakil-wakil dari lembaga social masyarakat Indonesia di Jeddah seperti PCINU, Garda BMI, BMI SA, ProsperTKI, SPMI, Reza FM dan Citizen Jurnalist.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Imbau-WNIO-Manfaatkan-Perpanjangan-Amnesti.aspx )

More »

Sosialisasi Kekonsuleran, Pelayanan oleh Atase Polisi, dan Buka Bersama di Kantor Wijaya Karya di Oecusse, Timor-Leste

Sebanyak hampir 70 orang hadir pada acara Sosialisasi Kekonsuleran dan Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diselenggarakan oleh KBRI Dili di kantor Wijaya Karya (WIKA) di Oecusse, Timor-Leste, pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan ceramah menjelang buka puasa bersama dari Da'i Ambassador yang ditugaskan oleh Yayasan Dompet Dhuafa di Timor-Leste. Acara tersebut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Timor-Leste dan home staff KBRI Dili, serta perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Oecusse, Timor-Leste, yaitu PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Hutama Karya.

"Dengan memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan 1438H, diharapkan kehadiran KBRI Dili dan ceramah dari Da'i Ambassador dapat memberikan dorongan semangat dan kesegaran di tengah-tengah pelaksanaan tugas di Timor-Leste," ucap Duta Besar RI untuk Timor-Leste, Sahat Sitorus, membuka acara pertemuan KBRI Dili dengan BUMN di Oecusse. Selain itu, Dubes Sahat juga mengharapkan pertemuan KBRI Dili dengan BUMN di Oecusse tersebut dapat memberikan informasi dan pendampingan yang diperlukan terkait bidang ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Dubes Sahat menggarisbawahi bahwa salah satu tugas KBRI sesuai amanat Undang-Undang dan Presiden RI adalah melaksanakan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang berada dalam wilayah akreditasi KBRI. Ditambahkan, sebanyak 16 (enam belas) BUMN ada di Timor-Leste membawa keuntungan dan tantangan yang cukup besar bagi Pemerintah Indonesia, dalam hal ini KBRI Dili.

Hadir untuk memberikan ceramah pada acara iftar tersebut adalah Da'i Ambassador dari Yayasan Dompet Dhuafa, Ustad Fatcholis. Pengiriman Da'i Ambassador adalah hasil kerja sama antara KBRI Dili, Yayasan Dompet Dhuafa, dan Yayasan Annur Timor-Leste. Ceramah dilanjutkan dengan sholat maghrib bersama dan ramah tamah sambil menikmati makanan buka bersama.

(sumber : http://www.kemlu.go.id/dili/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Sosialisasi--di-Kantor-Wijaya-Karya-di-Oecusse,-Timor-Leste.aspx )

More »