|
home>News

News From RI representatives

Lima TKI Terpilih Jadi TKI Teladan di Taipei

TAIPEI – Lima TKI di wilayah Kota Taipei, Taiwan, terpilih sebagai TKI Teladan 2017. Dalam ajang penghargaan bergengsi yang diadakan rutin oleh Depnaker Taipei City ini, tenaga kerja asal Indonesia lainnya juga menyapu bersih seluruh kategori utama berupa lomba puisi dan fotografi.

Kelima TKI yang terpilih sebagai TKI Teladan 2017 di wilayah Taipei adalah: Hemi Yuliani, Risah BT Karta Semita Karya, Munariyah, Sudisem, dan Adisti Anggraeni. Kelima TKI ini, berhasil menyisihkan ribuan tenaga kerja asing lainnya. Dalam prosesi penyerahan hadiah yang digelar di Taipei Main Station, Minggu (5/11) ini, kelima TKI tersebut tidak dapat menutupi rasa bahagia sekaligus haru.

“Saya di sini bekerja merawat kakek dengan ditemani oleh nenek, jadi di rumah hanya bertiga. Selama di sana, nenek sangat pengertian, baik, tidak pernah marah-marah. Kakek yang saya jaga sudah pikun, tapi beliau juga sangat baik,” ucapnya.

Selain prestasi gemilang kelima TKI tersebut, sejumlah TKI juga menorehkan prestasi tak kalah membanggakan. Dalam ajang serupa, untuk kategori lomba puisi dan lomba fotografi, posisi Juara I sampai dengan III bahkan disapu bersih oleh Tenaga Kerja asal Indonesia.

Adapun masing-masing pemenang lomba puisi adalah: Agus Susiyanti (Juara I), Sinta (Juara II), dan Sri Lestari (Juara III). Sedangkan pemenang lomba fotografi adalah: Rachmat Indra Gunawan (Juara I), Yohanes Arif Wibowo (Juara II), dan Yulius Fajar Nugroho (Juara III).

“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi TKI lainnya selama bekerja di Taiwan. Prestasi ini sangat membanggakan,” jelas Kepala Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei, Devriel Sogia Raflis. (*)

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1473-lima-tki-terpilih-jadi-tki-teladan-di-taipei )

More »

Sosialisasi Keimigrasian & Kekonsuleran bagi Masyarakat Indonesia di Vancouver, Kanada

Bertempat di Aula KJRI Vancouver, sekitar 80 orang warga masyarakat Indonesia menghadiri Sosialisasi Kebijakan Keimigrasian dan Kekonsuleran RI pada tanggal 3 November 2017.

Sosialisasi dimaksud bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai beberapa kebijakan keimigrasian dan kekonsuleran, seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Atase Imigrasi KJRI Los Angeles, Anggiat Napitupulu bertindak sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut khususnya terkait kebijakan keimigrasian dalam pemberlakuan SIMKIM yang nantinya akan berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia di luar negeri, terutama dalam hal pembuatan paspor RI. Aplikan paspor baru harus datang langsung untuk pengambilan data biometrik rekam wajah dan sidik jari. “Harap dimaklumi bahwa pembuatan paspor dengan SIMKIM memakan waktu yang lebih lama dari sebelumnya namun keamanan dan akurasi dokumen perjalanan RI menjadi lebih baik dan terintegrasi secara internasional”, demikian antara lain paparan yang disampaikan Anggiat Napitupulu saat pertemuan berlangsung. Pembuatan paspor dengan SIMKIM memakan waktu 6 hari setelah data diterima oleh Pusat, sedangkan sebelumnya hanya memerlukan waktu 3 hari.

Beberapa pertanyaan yang mengemuka saat sesi tanya jawab adalah upaya KJRI Vancouver dalam mengantisipasi pembuatan paspor bagi masyarakat yang bermukim cukup jauh sehingga terkendala waktu dan biaya untuk datang langsung ke kantor KJRI Vancouver. Pertanyaan ini ditanggapi dengan rencana pengadaan pelayanan SIMKIM secara mobile ke kantong-kantong masyarakat di wilayah kerja KJRI Vancouver.

Adapun kebijakan RI terkait pembuatan KMILN disampaikan oleh Fungsi Protokol Konsuler KJRI Vancouver, Afina Burhanuddin.

Pada sambutan pembukaan, Konsul Jenderal RI Vancouver, Sri Wiludjeng menghimbau agar masyarakat Indonesia yang hadir dapat memanfaatkan pertemuan dimaksud untuk menggali berbagai informasi terkait kebijakan keimigrasian kepada Atase Imigrasi KJRI LA yang hadir sebagai pembicara. Ditambahkan oleh Konjen RI bahwa, “Pemberlakuan SIMKIM bagi masyarakat Indonesia di luar negeri bukan untuk mempersulit karena harus datang langsung ke kantor KJRI Vancouver, namun dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan bagi perlindungan data pribadi dan penerbitan paspor sebagai dokumen negara”.

Saat ini tercatat sebanyak 6.017 orang Masyarakat Indonesia bermukim di wilayah kerja KJRI Vancouver, yang tersebar di Provinsi British Columbia, Alberta, Yukon dan Northwest Territories. Pada bulan Juni 2016, KJRI Vancouver telah meluncurkan aplikasi Lapor Diri online yang dapat diakses melalui smartphone, sehingga memudahkan warga yang berdomisili jauh dari Vancouver untuk mencatatkan keberadaannya

(Sumber : https://www.kemlu.go.id/vancouver/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Sosialisasi-Keimigrasian-&-Kekonsuleran-bagi-Masyarakat-Indonesia-di-Vancouver,-Kanada.aspx )

More »

KDEI Taipei kembali Dialog dengan 50 ABK Nelayan terkait Tambahan Penghasilan

Keelung, KDEI (21/10/17) – KDEI Taipei melakukan dialog terbuka dengan 50 ABK Nelayan di kawasan Keelung. Dalam forum tersebut, KDEI Taipei menyampaikan beberapa hal terkait dengan hak dan kewajiban ABK Nelayan.

ABK Nelayan sudah memadati tempat pelaksanaan dialog sekitar pukul 18.00 yang bertempat di salah satu toko indo di Keelung. Mereka datang dari berbagai penjuru pelabuhan di Keelung.

Disampaikan bahwa hendaknya ABK Nelayan memperhatikan keselamatan diri selama bekerja di Taiwan, bekerja dengan baik tentunya serta kewajiban lainnya yang tertuang di dalam kontrak kerja. Materi sosialisasi diawali dengan penyampaian tentang besaran gaji, jenis-jenis potongan, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, item kontrak kerja dan beberapa konten ketenagakerjaan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, ABK Nelayan umumnya menyampaikan pengaduan tentang penghasilan tambahan yang tidak dibayarkan serta tidak adanya insentif atau bonus hasil tangkap. Menanggapi keluhan umum para ABK Nelayan, KDEI Taipei menjelaskan bahwa memang dalam mempekerjakan ABK Nelayan dari Indonesia, majikan harus memberikan tambahan menghasilan minimal NT$ 3.000 bagi ABK baru serta NT$ 5.000 bagi ABK yang telah berpengalaman. Serta dengan penyesuaian pada bulan ke-13 (2 tahun). Terkait dengan maraknya majikan yang belum memberikan tambahan penghasilan, KDEI Taipei akan mengklarifikasi pengaduan ini ke pihak agensi.

“Yang terpenting adalah ABK Nelayan mendapat tambahan penghasilan di luar gaji, yang cara pemberiannya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak”, ujar Devriel Sogia Raflis, Kabid Naker KDEI dalam penegasannya.

Sebagai informasi bahwa penghasilan tambahan tersebut telah disepakati oleh majikan (pemilik kapal) dan agensi, sebagai salah satu syarat dalam perjanjian penempatan (humao) untuk perekrutan ABK Nelayan. Jadi dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi majikan untuk mengelak atau tidak mengetahui persyaratan tersebut.

Kilas balik sejarah penempatan ABK Nelayan bahwa dulu pernah ditutup pada 16 Maret 2015 karena banyaknya permasalahan pada saat itu yang kemudian dibuka kembali pada tanggal 29 September 2015. Namun tidak mudah untuk membuka kembali dan akhirnya disepakati terdapat beberapa persyaratan antara lain harus ada perbaikan kesejahteraan bagi ABK Nelayan. Salah satu kesepakatan bersama adalah agar ada tambahan penghasilan tersebut.

Pertimbangan pemberian kompensasi dengan penghasilan tambahan tersebut adalah karena ABK Nelayan resiko bekerja di laut lebih tinggi daripada bekerja di darat. Oleh karena itu harus ada pembedaan dengan sektor yang didarat, serta ada tambahan bonus hasil tangkapan yang berbeda-beda untuk masing-masing ABK. Kalau beruntung kapalnya dapat banyak hasil tangkap maka bonusnya banyak, sedangkan bagi yang kurang beruntung tidak menjadi masalah karena paling tidak gaji tambahannya sudah dapat.

Ketentuan ini berlaku untuk penempatan ABK Nelayan yang telah diverifikasi oleh KDEI di Taipei, dimulai awal tahun 2016. Diharapkan kepada ABK Nelayan agar dapat memahami hak tersebut serta bila ada kendala belum dibayarkan dipersilahkan untuk mempertanyakan ke agensi masing-masing maupun melaporkan ke KDEI Taipei.

ABK Nelayan tampak antusias mendengarkan penjelasan dari KDEI Taipei, yang berakhir sampai dengan pukul 21.00. Umumnya ABK Nelayan berharap ke depan agar ke depan tetap perlu upaya pemerintah dalam hal ini KDEI Taipei dalam perbaikan kesejahteraannya.

Menurut data MoL Taiwan saat ini sekitar ±8.000 TKI bekerja sebagai ABK Nelayan di seluruh Taiwan. Tentunya angka yang sangat besar, dan sangat berkontribusi dalam menggerakan sektor perikanan di Taiwan.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/component/k2/item/1462-kdei-taipei-kembali-dialog-dengan-50-abk-nelayan-terkait-tambahan-penghasilan )

More »

Sosialisasi Kekonsuleran Bagi Masyarakat Indonesia di Calgary, Kanada

Sekitar 50 orang yang mewakili berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Calgary, Provinsi Alberta, Kanada menghadiri kegiatan Sosialisasi Kekonsuleran yang diselenggarakan oleh KJRI Vancouver pada tanggal 4 Oktober 2017, bertempat di rumah makan 'Indonesian Kitchen' di Calgary.

Sosialisasi tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai beberapa kebijakan kekonsuleran, seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan himbauan mengenai pentingnya melakukan Lapor Diri, tidak hanya bagi pendatang baru melainkan juga bagi warga yang pindah alamat maupun yang berubah status. Dengan adanya data yang akurat akan memudahkan bagi KJRI dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI di wilayah kerja, demikian antara lain dikemukakan oleh Afina Burhanuddin, Fungsi Protokol Konsuler KJRI Vancouver yang bertindak sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut. Menanggapi informasi yang disampaikan, warga yang hadir secara antusias mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain terkait proses pembuatan paspor dalam masa transisi penggunaan SIMKIM, proses pembuatan dan manfaat dari KMILN.

Sebelumnya, acara sosialisasi dibuka oleh Konsul Jenderal RI Vancouver, Sri Wiludjeng, yang antara lain menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada warga masyarakat dan diaspora Indonesia di Calgary yang selama ini secara aktif telah melakukan berbagai kegiatan seni budaya yang dinilai sejalan dengan upaya promosi yang diselenggarakan oleh KJRI Vancouver, sehingga dapat lebih memperkenalkan budaya Indonesia, dan meningkatkan citra positif Indonesia di mata masyarakat setempat.

Dalam catatan KJRI Vancouver, terdapat 548 WNI yang tinggal di Calgary, dengan berbagai profesi, antara lain pelajar, engineer, pakar komputer, juru masak dan perawat. Sebagai kota terbesar di Provinsi Alberta, Calgary dikenal memiliki beberapa keunggulan, antara lain kota terbersih dunia tahun 2007, arsitektur kota yang modern, dan lokasi tempat rekreasi keluarga terbesar di wilayah Barat Kanada.

Masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Canadian Indonesian Social Club (CISC) aktif melakukan beberapa kegiatan antara lain pertunjukan kesenian dan bazaar kuliner, sebagaimana penyelenggaraan Cultural Night pada bulan Mei 2017 dengan mendatangkan seniman tari dan koreografer ternama dari Indonesia, Tom Ibnur

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/vancouver/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Sosialisasi-Kekonsuleran-Bagi-Masyarakat-Indonesia-di-Calgary,-Kanada.aspx )

More »

KJRI Jeddah Bertemu Ditjen Imigrasi Bahas Isu Keimigrasian Untuk Penanganan WNI Bermasalah

Untuk penguatan koordinasi dan konsolidasi dukungan penangangan keimigrasian dalam penyelesaian kasus WNI Bermasalah di KJRI Jeddah, telah dilakukan pertemuan KJRI Jeddah dan Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 13 Oktober 2017 di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Lt. 8, pukul 10.00-12.00 WIB.

KJRI Jeddah dipimpin Mohamad Hery Saripudin, Konsul Jenderal RI Jeddah dan I. Ismoyo, Konsul Imigrasi, sedangkan Direktorat Jenderal Imigrasi langsung dipimpin Ronnie F. Sompie, Dirjen Imigrasi dengan didampingi Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Kasubdit Penindakan Keimigrasian, Kasubdit Bina Perwakilan Republik Indonesia.

Isu perkembangan kekonsuleran dan keimigrasian menjadi topik bahasan utama. M. Heri Saripudin menyampaikan peran KJRI Jeddah sebagai laboratorium pelayanan dan perlindungan WNI diluar negeri yang sangat lengkap dengan umrah dan hajinya yang tidak dimiliki Perwakilan RI lainnya. Keberadaan keimigrasian sangat instrumental mendukung penanganan WNI Bermasalah tidak hanya sisi pelayanan, perlindungan dan dukungan penegakan hukumnya di Indonesia. Mengapresiasi tim Imigrasi dalam memberi dukungan merubah wajah KJRI Jeddah sebagai Perwakilan Indonesia WNI bermasalah untuk menjadi Perwakilan RI yang memajukan perekonomian dan perdagangan negara Indonesia.

Ronnie F. Sompie, Dirjen Imigrasipun menyambut baik diskusi dan update isu permasalahan WNI di wilayah KJRI Jeddah, terutama dengan upaya pencegahan TKI Non Prosedural. KJRI Jeddah telah menjadi salah 1 pionir yang mendorong rekomendasi penanganan penegakan hukum di Indonesia dengan intensitas kasus beserta rekomendasinya. Fungsi Keimigrasian KJRI Jeddah bekerja telah sangat profesionalnya.

M. Heri Saripudin menambahkan lagi pentingnya dukungan bagi investor dan buyer untuk lebih banyak datang ke Indonesia antara lain WN Yaman overseas yang menguasai perekonomian dan perdagangan di Timur Tengah. Untuk itu merekomendasikan kemungkinan diberikan fasilitas Visa on Arrival (VoA) bagi WN Yaman overseas ini.

Akhir dari pertemuan adalah penyerahan simbolis dokumen permasalahan temuan dan rekomendasinya dari Konsul Jenderal RI Jeddah kepada Dirjen Imigrasi, dan cinderamata. Disepakati komitmen membangun komunikasi dan koordinasi untuk terus mengupayakan penanganan kasus WNI bermasalah di wilayah KJRI Jeddah. Diperkenalkan pula simbol melayani dengan senyuman melalui jepitan jari tangan menggambarkan bibir yang selalu tersenyum dan ramah dalam melayani.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pertemuan-KJRI-Jeddah-dan-Ditjen-Imigrasi-Pembahasan-Isu-Keimigrasian-untuk-Penangangan-WNI-Bermasalah-.aspx )

More »

KJRI Jeddah Gelar Sosialisasi Keimigrasian dan Ketenagakerjaan Dengan WNI Di Kota Madinah

Madinah—Sebanyak 80 WNI yang umumnya bekerja di Rumah Sakit Al Dar Madinah Al-Munawwarah mengikuti sosialisasi keimigrasian dan ketenagakerjaan yang digelar Tim Pelayanan dan Perlindungan (Yanlin) KJRI Jeddah Sabtu (7/10/2017) di Kantor Urusan Haji Daker Madinah.

Materi sosialisasi menitikberatkan pada pemberian data yang benar dalam penerbitan paspor RI berbasis biometrik untuk perlindungan WNI di luar negeri dan kiatnya pascapembaharuan paspor RI dan perjanjian kerja di KJRI Jeddah.

Pada kesempatan tersebut disampaikan perlunya setiap WNI untuk memberikan data yang benar dalam pengajuan paspor.

"Bila data yang disampaikan pemohon bukan data dirinya yang sebenarnya, dia harus mengubahnya di SIMKIM dengan menyertakan dokumen pendukung. Jadi, satu orang satu identitas," terang Ibnu Ismoyo, Konsul Imigrasi KJRI Jeddah.

SIMKIM adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Sistem ini mulai diterapkan di KJRI Jeddah sejak 1 Maret 2015.

Selain itu, peserta sosialiasi yang terikat dengan kontrak kerja diingatkan agar memperhatikan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja (PK). Apabila terdapat hak-hak yang tidak terpenuhi sesuai kesepakatan agar disampaikan kepada pemberi kerja atau pengguna jasa, atau bila perlu, meminta bantuan mediasi kepada KJRI Jeddah.

Masa berkaku PK yang telah habis hendaknya segera diperbaharui tanpa menunggu habisnya masa berlaku paspor. "Paspor masa berlakunya lima tahun, sedangkan PK rata-rata 2 tahun," imbuh Ismoyo.

Para pekerja juga diimbau untuk menyimpan paspornya atau fotokopi paspornya dengan baik untuk menghindari kerusakan atau kehilangan. "Bila terjadi musibah paspor hilang, atau paspor anda rusak, anda masih punya fotokopinya. Oleh sebab itu, simpanlah fotokopi paspor anda di rumah, di HP, kirimkan kepada keluarga di Indonesia," sarannya.

Dalam kesempatan tersebut setiap WNI juga diingatkan agar mematuhi peraturan pemerintah setempat agar terhindar dari masalah hukum. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," demikian bunyi pepatah.

Disampaikan bahwa banyaknya WNI yang kini berada dalam penjara disebabkan melanggar hukum negara setempat, khususnya kasus kesusilaan (akhlakiyah). Oleh karena itu, pada setiap kesempatan KJRI Jeddah mengimbau masyarakat agar tidak tergoda untuk melakukan perbuatan asusila yang dapat berakibat sanksi hukum, selain juga dapat mencoreng nama baik bangsa Indonesia yang sangat kental akan adat dan budaya ketimuran.

KMILN Anwar Musyaddad, wakil konsul Imigrasi, dalam kesempatan yang sama memaparkan mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN). Dijelaskannya latar belakang dibuatnya kebijakan mengenai tersebut, apa fungsinya, siapa saja masyarakat Indonesia luar negeri tersebut, apa saja persyaratan untuk memperolehnya dan di mana tempat untuk mengajukan KMILN di wilayah Arab Saudi.

Pada prinsipnya para pekerja menyambut baik hadirnya KMILN tersebut dan berharap agar mereka segera dapat mengajukan permohonan KMILN itu.

Dalam sesi tanya jawab, para peserta menyampaikan permasalahan-permasalahan umunya menyangkut masalah ketenagakerjaan seperti gaji, lembur yang tidak sesuai kesepakatan di PK, hak cuti yang dihambat serta langkah yang harus ditempuh apabila masa berlaku kontrak kerja telah habis dan ingin pulang atau ingin memperpanjang kerjanya.

"Kami mohon agar kegiatan seperti ini sering diadakan untuk mempererat silaturahmi, sehingga hubungan antara WNI di Arab Saudi dengan pemerintah (KJRI Jeddah) semakin dekat," usul Nurjanah selaku perawat senior yang ditunjuk sebagai koordinator para pekerja di RS Al Dar.

Selain itu, peserta menyampaikan permohonan agar diadakan Pelayanan Terpadu (YANDU) di kota Madinah dalam waktu dekat.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Jeddah-Gelar-Sosialisasi-Keimigrasian-dan-Ketenagakerjaan-Dengan-WNI-Di-Kota-Madinah.aspx )

More »

Kenalkan Inovasi Sistem Layanan Keimigrasian, Tim Yanlin KJRI Jeddah Hadir di Thaif

Thaif—Dalam rangka memperkenalkan pelayanan keimigrasian dengan sistem biometrik, Tim Pelayanan dan Perlindungan (Yanlin) KJRI Jeddah terus melakukan kegiatan sosialisasi pelayanan keimigrasian di berbagai kota di wilayah kerja KJRI Jeddah, salah satunya di Kota Thaif.

Konsul Imigrasi KJRI Jeddah, I. Ismoyo bersama tim, menjadi narasumber pada kegiatan yang berlangsung Jumat (6/10/2017) dan dihadiri sekitar 170 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Guna menggalang masyakarat di Kota berhawa sejuk itu, KJRI Jeddah menggandeng paguyuban masyarakat Indonesia di Thaif yang tergabung dalam organisasi Buruh Migran Indonesia atau BMI-SA.

Materi yang disampaikan meliputi pelayanan keimigrasian dengan Sistem Biometrik, kiat pascaselesainya penerbitan paspor dan pembaharuan Perjanjian Kerja (PK), Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN), tata cara pengajuannya dan inovasi layanan informasi keimigrasian.

Inovasi layanan keimigrasian KJRI Jeddah yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut antara lain SMS Gateway dan KJRI Jeddah Mobile yang peluncurannya telah dilakukan sekitar setahun silam namun belum diketahui secara luas oleh masyarakat.

Acara ini juga diisi dengan tanya jawab seputar keimigrasian dan kewarganegaraan. Beberapa perwakilan WNI mengusulkan agar acara serupa lebih sering diadakan mengingat banyaknya permasalahan yang dialami WNI yang memerlukan solusi segera.

"Kami kadang kebingungan harus mengadu kemana. Maka dari itu, kehadiran KJRI Jeddah di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan," ujar seorang peserta yang tidak menyebutkan namanya.

Acara berlangsung khidmat dan lancar, diawali pembacaan Al Quran, lantunan sholawat Nabi dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pemaparan materi dan Tanya jawab dan diakhiri dengan makan malam bersama.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Kenalkan-Inovasi-Sistem-Layanan-Keimigrasian,-Tim-Yanlin-KJRI-Jeddah-Hadir-di-Thaif-.aspx )

More »

Galakkan Program Pemberdayaan TKI di Taiwan, KDEI Taipei gandeng BNI

Taipei, KDEI (02/10/17) — Memperingati hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2017 tahun ini, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbktelah menyelenggarakan kegiatan program pemberdayaan TKI di Taiwan. Puncak dari rangkaian kegiatan pemberdayaan dimaksud telah dilakukan pada hari Minggu 1 Oktober 2017 yaitu dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara KDEI Taipei dengan BNI tentang Layanan Jasa Perbankan bagi tenaga kerja Indonesia di Taiwan, serta ditandatangani pula Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia sekaligus Penerbitan Kartu Pekerja Indonesia (KPI) guna merealisasikan Nota Kesepahaman dimaksud.

Penanda tanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei dengan Ibu Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Bapak Herry Sudarmanto, Bapak Agusdin Subiantoro selaku Deputi Penempatan BNP2TKI dan Bapak Ilyas Lubis Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan.

Rangkaian kegiatan Pemberdayaan TKI tersebut diawali dengan Sosialisasi Program dengan pembicara dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI,BPJS Ketenagakerjaan dan BNI yang dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan TKIyang ada di Taiwan.

Dalam pemaparannya, BapakHerry Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan beberapa program yang sedang dan akan dilakukan oleh Kementerian untuk masyarakat khususnya TKI yang dimulai sebelum berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Salah satu program yang disampaikan adalah Desmigratif (Desa Migran Produktif) yang saat ini telah diimplementasikan di 120 Desa Kantong TKI di Indonesia. Semetara itu, Dari BNP2TKI yang disampaikan oleh Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan memaparkan upaya terobosan BNP2TKI untuk mendekatkan pelayanan penempatan dan perlindungan di masing-masing daerah asal TKI melalui program LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu), sehingga kedepannya, apabila TKI akan berangkat ke luar negeri, tidak perlu harus ke Jakarta tetapi dapat diberangkatkan langsung dari daerah asalnya. Disampaikan pula bahwa dalam pelaksanaan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan), BNP2TKI pun telah bekerja sama dengan BNI guna dapat menyampaikan materi terkait literasi keuangan dan pemberdayaan TKI.

Dalam kesempatan itu, Bapak Ilyas Lubis Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan program perlindungan TKIsetelah dilakukan transformasi sistem asuransi untuk TKI yang semula dikelola oleh Konsorsium Asuransi ke Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga TKI akan lebih banyak mendapatkan manfaat jika mengalami kecelakaan kerja, mulai sebelum berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Ibu Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, dalam sosialisasinya menyampaikan kembali peran dankomitmen BNI untuk selalu peduli dan mensukseskan Program Pemerintah diantaranya dengan memberikan pelayanan perbankan secara menyeluruh kepada para TKIdi luar negeri baik yang akan berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Bentuk kerjasama tersebut meliputi peningkatan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan TKImelalui pelatihan bahasa asing, wirausaha, pengembangan jaringan dan akses pembiayaan atau modal kerja. Selain itu, BNI juga akan melakukan pendampingan bidang usaha serta pengembangan kreatifitas bagi TKI yang akan pulang ke tanah air.

“Kegiatan ini terasa istimewa, karena dilakukan dengan melibatkan beberapa lembagapemerintah yang terkait dengan TKI di luar negeri yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan BUMN Perbankan yaitu BNI, dengan satu tujuan yang sama untuk memberikan kemudahan bagi TKI dalam mengakses kebutuhan informasi ketenagakerjaan dan kemudahan melakukan transaksi keuangan selama di Taiwan, hal ini sekaligus sebagai perwujudan dukungan dalam menggalakkan program Inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri.” Demikian disampaikan oleh bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei.

Pada sore harinya, pembicara dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan BNI beserta anggota delegasi mengunjungi Pelatihan Keterampilan TKI (Exit Program) yang telah terlebih dahulu telah dimulai oleh KDEI Taipei. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing pembicara menyampaikan kembali materi terkait pemberdayaan TKI.

Sebagai informasi bahwa KDEI Taipei pada tahun ini menyelenggarakan dua pelatihan dengan durasi selama 10 sesi pertemuan yakni pelatihan baking (kue/snack khas Taiwan dan negara lainnya) serta pelatihan e-commerce(bisnis online). Pelatihan tersebut diharapkan dapat membekali TKI dengan keterampilan yang berguna yang dapat diterapkan setelah kembali ke Indonesia. Dalam kesempatan ini, pihak BNI menyampaikan bahwa dapat mendukung untuk kelanjutan program pemberdayaan yang telah dimulai tersebut, antara lain akses permodalan maupun channeling marketing untuk pemasaran produk, serta jika memungkinkan dapat dibuatkan portal khusus. Acara ini mendapat respon yang positif dari peserta yang berjumlah sekitar 40 orang.

Di akhir acara, Ibu Adi Sulistyowati selaku Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI berjanji akan memberikan paket tabungan kepada 10 orang peserta pelatihan terbaik sebagai bentuk apresiasi bagi para TKI yang menjadi peserta pelatihan pemberdayaan TKI tersebut.

(Sumber : http://www.kdei-taipei.org/index.php/berita/item/1440-galakkan-program-pemberdayaan-tki-di-taiwan-kdei-taipei-gandeng-bni )

More »

KJRI Jeddah Gelar Pertemuan Konsultasi Bersama Masyarakat

Jeddah, Arab Saudi: Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan perwakilan unsur masyarakat untuk membahas kebijakan terkini pemerintah Arab Saudi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sejumlah isu dan permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat WNI di Arab Saudi (26/9).

Pertemuan berlangsung di ruang rapat KJRI Jeddah dihadiri oleh perwakilan dari unsur masyarakat yang terdiri dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Arab Saudi, Forum Masyarakat Indonesia Jeddah (FORMIDA), Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Garda Buruh Migran Indonesia (BMI), BMI-SA, Posko Perjuangan TKI (PosperTKI), Sarikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN), Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Cabang Jeddah.

Pertemuan konsultasi membahas agenda utama yaitu kabar kebijakan amnesti jilid 2 dari pemerintah Arab Saudi yang telah beredar di masyarakat. Dalam kaitan ini Konjen RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin menyatakan bahwa hingga saat ini KJRI Jeddah belum menerima pemberitahuan resmi dari otoritas terkait Arab Saudi.

"Kami sampai saat ini belum memperoleh notifikasi resmi, apalagi konfirmasi. Yang kami terima hanya bocoran selebaran untuk komunikasi internal mereka (otoritas terkait). Saya kira kebijakan amnesti ini sifatnya masih institusional belum nasional," terang Konjen di hadapan peserta pertemuan.

Namun demikian, kata Konjen, sebagai persiapan dan antisipasi, KJRI Jeddah mengharapkan masukan dari para peserta pertemuan terkait animo masyarakat untuk mengikuti program ini.

Sementara itu, peserta pertemuan menyarankan agar KJRI Jeddah melakukan test case atau menjajal kemungkinan pendampingan para WNI overstayer ke tarhil untuk proses pengurusan exit dan menyiapkan brosur yang berisi tentang program amnesti dan tahapan-tahap pengurusan exit dan menyembarkannya kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Konjen menyampaikan berbagai program KJRI Jeddah yang menyangkut perbaikan pelayanan dan perlindungan ke depan, antara lain penyempurnaan isi perjanjian kerja (job order) seperti klausul pemberian kesempatan oleh pengguna jasa bagi TKI untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, penyambutan TKI yang baru datang (welcoming session), melakukan pertemuan dengan perusahaan pengguna jasa (sponsor) dan memfasilitasi para perusahaan Arab Saudi yang berminat merekrut pekerja Indonesia untuk datang ke Jakarta dan melakukan seleksi langsung.

Di sela-sela pertemuan tersebut, dibacakan pula oleh Kris Abdurrahman pernyataan sikap bersama 12 organisasi yang terdiri dari LSM, Ormas dan Orpol yang berisi penolakan terhadap rencana pemerintah untuk membuka kembali moratorium pengiriman Tenaga Kerja perempuan untuk sektor domestik, sebagaimana diinisiasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

"Kita menolak (pengiriman-Red) TKW. Sejak 1995 tokoh-tokoh di Jeddah mengadakan simposium di kantor haji menyatakan tidak ridho pemudinya datang ke sini, ibu-ibunya datang ke sini, yang tidak ada harganya di sini, walaupun satu-dua ada yang jadi madam (istri majikan) di sini," tegas Ahmad Fuad, Ketua Tanfidziah PCINU dan sesepuh masyarakat Indonesia di Arab Saudi.

Selain itu, disinggung pula dalam pertemuan tersebut mekanisme pengaduan WNI, saluran telepon langsung (hotline), saran untuk mendata WNI/TKI yang hilang kontak dan over contract (tidak dipulangkan sesuai perjanjian kerja), mengingat kembali sejarah G30S PKI melalui pemutaran film, perbaikan perekrutan temus, mengevaluasi rasio jumlah temus dan beban kerjanya, pengenaan biaya pengurusan visa bagi calon mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari pemerintah Arab Saudi dan usulan adanya kehadiran perwakilan RI di sidang mahasiswa program S2 dan S3.

 (Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Jeddah-Gelar-Pertemuan-Konsultasi-Bersama-Masyarakat.aspx )

More »

Ini Hasil Diskusi Kepala BNP2TKI dengan Asosiasi Perawat Indonesia di Sydney

Pada kesempatan kunjungan kerja ke Australia, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid bertatap muka dengan perwakilan asosiasi-asosiasi perawat Indonesia di Sydney, Australia, Senin (18/9/2017). Hadir dalam dialog tersebut, para ketua serta anggota Indonesia Muslim Nurses Association (IMNA) dan Indonesia Christian Nurses Association in Australia (ICNAA), Direktur Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI Freddy Panggabean, Kepala IIPC, dan Pejabat Fungsi Ekonomi KJRI Sydney.

"Dialog dengan pelaku di lapangan seperti ini memberikan kami first-hand insights tentang seluk-beluk pasar kerja Australia di sektor keperawatan sehingga kami dapat menyusun kebijakan yang efektif dalam menyiapkan TKI kita dan menentukan pintu masuk yang tepat ke pasar Australia," jelas Nusron.

Para perawat yang hadir membagikan pengalaman mereka mendapatkan pekerjaan di Australia serta perkembangan terkini mengenai tingginya permintaan akan tenaga perawat asing di Australia.

"Terlepas dari kemampuan Bahasa Inggris yang perlu diperkuat, kualitas tenaga perawat Indonesia tidak kalah dengan tenaga perawat asing dari negara lain", Ketua ICNAA Eranita Lamplough menjelaskan. Kesempatan bagi perawat Indonesia sangat besar karena kebutuhannya terus meningkat. Namun kompetisi juga semakin ketat karena banyaknya perawat asal negara lain yang berdatangan ke Australia.

Menurut Eranita, Pemerintah Indonesia dapat membina kemitraan antarlembaga pendidikan tinggi Indonesia dan Australia sebagai salah satu pintu gerbang bagi perawat Indonesia bekerja di Australia.

"Jalur lain yang ditempuh adalah kontak lansung dengan asosiasi perawat atau lembaga nursing home yang dapat menyalurkan tenaga perawat," demikian disampaikan Irwan Anang, perwakilan IMNA yang juga menjabat sebagai General Manager sebuah aged care di Sydney.

Nusron mengharapkan para perawat Indonesia yang telah berhasil meniti karirnya di Australia, seperti manajer nursing home, dapat membantu membuka akses bagi calon TKI Indonesia ke Australia.

Kepala BNP2TKI berkunjung ke Sydney pada 18-19 September 2017 dalam rangka menjajaki peluang penempatan TKI sektor kesehatan dan pariwisata ke Australia. Dalam kunjungan ini, Nusron juga menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan WNI yang dituanrumahi Konsulat Jenderal RI di Sydney dan mengunjungi sejumlah lembaga Pendidikan vokasi di Sydney, Australia.

 

Sydney, 20 September 2017

Fungsi Ekonomi

KJRI Sydney

Edited by: Tim Media KJRI Sydney

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/sydney/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Ini-Hasil-Diskusi-Kepala-BNP2TKI-dengan-Asosiasi-Perawat-Indonesia-di-Sydney.aspx )

More »