|
home>News

News From RI representatives

Kunjungi Labour Camp, Dubes RI Imbau BMI di Qatar

Qatar: Duta Besar RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi memanfaatkan momen bulan suci Ramadan kali ini merayakan buka puasa bersama para Buruh Migran Indonesia (BMI) di Labour Camp (14/06).

Dubes didampingi anggota Satgas Perlindungan WNI di Qatar yang dipimpin Pelaksana Fungsi Protokol Konsuler KBRI Doha, Zaenur Rofid melakukan pertemuan dengan 450 orang pekerja migran lndonesia yang bekerja di Perusahaan Samsung Construction and Trading, Engineering & Construction Group di Qatar.

Pada pertemuan tersebut, Dubes disambut oleh Chris Choi, Project ManagerA/ice President Samsung C&T Corp serta sejumlah pihak menajemen. Mr. Choi dalam sambutannya menyampaikan appresiasinya kepada Dubes atas kunjungannya ke Labour Camp serta menjelaskan bahwa saat ini terdapat 450 orang pekerja lndonesia di perusahannya pada berbagai tingkatan pekerjaan. Disampaikan pula bahwa pekerja migran lndonesia memiliki kinerja yang baik dan mengharapkan agar kerja sama yang telah ada dapat terus terjalin.

Dubes Basri menyampaikan perasaan bahagianya dapat bertatap muka dengan warga lndonesia yang bekerja di Perusahaan Samsung dan berharap dapat menambah jumlah pekerja lndonesia setiap tahunnya. Mantan Anggota DPR ini mengharapkan agar para BMI merasakan keberadaan pemerintah dan sekaligus merasakan suasana Ramadhan meski jauh dari tanah air.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meredakan kekawatiran terhadap kondisi politik di Qatar. Sambil berbuka puasa bersama, Dubes memanfaatkan acara untuk untuk menjelaskan situasi keamanan di Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dengan beberapa negara lainnya dengan Qatar saat ini.

Mantan Irjen TNI ini menyampaikan bahwa Qatar masih stabil dan berharap seluruh WNI TKI di Qatar tetap tenang dan dapat bekerja dengan baik, tanpa harus terganggu dengan isu-isu keamanan akhir-akhir ini.

Disampaikan pula bahwa KBRI selalu berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keamanan dan keselamatan WNI di Qatar dan KBRI akan selalu ada untuk seluruh WNI-TKI di Qatar. Kunjungan tersebut merupakan upaya KBRI untuk menunjukan kepada WNI bahwa kondisi politik dan keamanan di Qatar berjalan normal seperti biasanya.

Menurut Pelaksanan Fungsi Politik KBRI Doha, Boy Dharmawan, dalam rangka mengantisipasi konflik, KBRI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memastikan kesiapan staf KBRI dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada WNI. Selain itu, KBRI juga telah memiliki Contigency Plan atau langkah antisipasi guna melindungi WNI dan aset Pemerintah RI di Qatar.

 

KBRI Doha melakukan proses pendataan WNI di Qatar secara terus menerus, mulai dari menghimpun, mengolah dan melakukan verifikasi data. Hingga 14 Juni 2017. Berdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM) jumlah WNI sekitar 43.000 orang (dengan sebaran sekitar 30.000 domestik, 13.000 lainnya profesional, semi skilled dan keluarga). Data Kementerian Luar Negeri Qatar melaporkan sampai Februari 2017, WNI berjumlah sekitar 32.635 orang, sedangkan WNI yang melapor ke KBRI Doha mencapai 29.988 orang. Selain itu, dalam rangka memperkuat pelayanan masyarakat, KBRI juga dengan menyediakan layanan Hotline KBRI Doha yang dapat dihubungi bagi WNI yang membutuhkan bantuan dan informasi pada nomor +974 3332 2875.

 (sumber : http://kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Kunjungi-Labour-Camp,-Dubes-RI-Himbau-BMI-di-Qatar.aspx )

More »

Buka Puasa Bersama Ke Tiga dan Launching Aplikasi Lapor Diri On-Line KJRI Istanbul

Pada Sabtu 10 Juni 2017, KJRI Istanbul bersama-sama dengan masyarakat Indonesia yang berada di Istanbul dalam wadah lembaga Masyarakat Indonesia di Istanbul (MII) dan Persatuan Pelajar Indonesia di Istanbul (PPI Istanbul) telah melaksanakan acara Buka Puasa Bersama yang bertempat di halaman KJRI Istanbul.

Pada kesempatan acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh sekitar 250 masyarakat Indonesia itu, Konsul Jenderal RI Istanbul Bapak Herry Sudradjat memperkenalkan sistem lapor diri online dan menyampaikan bahwa sistem lapor diri online ini akan banyak manfaatnya, selain untuk pemuktakhiran data jumlah WNI, juga menciptakan rasa perlindungan bagi WNI. Dalam sistem lapor diri online ini, terdapat pula lapor kepulangan bagi masyarakat yang tidak lagi menetap diwilayah kerja KJRI, karena telah selesai melaksanakan tugas belajar atau berkerja. Dengan sistem ini, KJRI dan masyarakat Indonesia sama-sama bisa "reachable" (terjangkau). Dalam peluncuran sistem lapor diri online KJRI Istanbul, telah diperagakan secara bersama dengan WNI yang hadir menggunakan gadget/handphone masing-masing melakukan lapor diri online, yaitu membuka website KJRI Istanbul: www.kemlu.go.id/istanbul/id/default.aspx kemudian klik icon lapor diri atau http://app.kjri.istanbul.

Selain diisi dengan peluncuran aplikasi lapor diri online, acara buka puasa bersama masyarakat Indonesia di Istanbul juga diisi dengan pembacaan ayat suci Alquran dan sari tilawah, penampilan musik islami, puisi dan shalawat oleh Siti "KDI" dan kawan-kawan, bazar kuliner Indonesia, serta tausiyah ramadhan oleh Ustadz Fadhlan Garamatan, seorang pemuka agama Islam yang berasal dari tanah Papua, yang sedang berkunjung ke Turki.

Melalui program mingguan Buka Puasa ini, maka diharapkan akan semakin terjalin persaudaraan Warga Negara Indonesia yang kini tengah tinggal di Istanbul dan sekitarnya, serta kian meningkatkan tali silaturahmi di antara warga Indonesia tersebut.

(sumber : http://www.kemlu.go.id/istanbul/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Buka-Puasa-Bersama-Ke-Tiga-dan-Launching-Aplikasi-Lapor-Diri-On-Line-KJRI-Istanbul-.aspx )

More »

Dubes RI Imbau WNI di Qatar untuk Tetap Tenang

Doha - Komunitas Indonesia di Qatar dihimbau untuk tetap tenang namun waspada serta terus mengikuti perkembangan situasi keamanan di sekitarnya melalui berbagai sarana. Tidak perlu mengambil langkah-langkah yang berlebihan mengingat situasi di Qatar masih aman dan terkendali. Dubes RI tengah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia di Qatar.

Hal tersebut disampaikan Dubes RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhamad Basri Sidehabi, terkait pemutusan hubungan diplomatik beberapa negara teluk dengan Qatar, pada saat pertemuan dengan masyarakat Indonesia di kompleks Al Khor Community (AKC), Al Khor, sekitar 60 km dari Doha (5/6).

Kunjungan ke Al Khor tersebut merupakan upaya KBRI untuk menunjukkan kepada WNI di Qatar bahwa kondisi politik dan keamanan berjalan normal seperti biasanya. Dubes RI yang didampingi Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Doha, Endang Kuswaya dan Pelaksana Fungsi Politik, Boy Dharmawan juga dalam melakukan pemantauan langsung di berbagai tempat, jalan, dan kondisi pusat pebelanjaan dan keramaian lainnya.

Sampai hari ini kondisi politik dan keamanan pada umumnya berjalan normal, tidak terdapat tanda-tanda meningkatnya eskalasi politik dan keamanan meski demikian terdapat peningkatan jumlah keamanan khususnya kawasan yang dianggap penting seperti pusat pemerintahan, tempat-tempat ibadah, bandara, stasiun, terminal bis, fasilitas publik serta pusat perbelanjaan yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat.

Menurut Dubes Basri, KBRI telah mempersiapkan langkah antisipasi guna mengantisipasi kondisi di lapangan. "Dubes adalah orang terakhir yang akan meninggalkan Qatar," ujar mantan Pilot F-16 pertama Indonesia ini guna meyakinkan masyarakat agar tetap tenang dalam menghadapi kondisi politik dan keamanan. "Kondisi politik ini sudah terjadi pada tahun 2014 lalu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," pungkasnya.

Terkait dengan situasi di kawasan, Dubes Basri menyampaikan posisi pemerintah bahwa Indonesia dengan prihatin mengikuti secara dekat perkembangan situasi di Timur Tengah saat ini. Indonesia mengharapkan semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah ini.

Indonesia menekankan kembali semua negara untuk menghormati prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing masing negara dan tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Indonesia mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dalam memerangi terorisme dan bekontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan dan global.

Mantan anggota DPR ini mengatakan, persiapan telah dilakukan KBRI mengingat jumlah WNI di Qatar yang relatif cukup besar. Berdasarkan informasi International Organisation for Migration (IOM) jumlah WNI pada tahun 2015 sekitar 43 ribu. WNI tersebut tersebar di seluruh Qatar, terutama di Al Khor, Dukhan, Umm Said, Al Shamal, Doha dan daerah di sekitarnya.

Menurut tokoh diaspora, Said Malawi, karyawan migas Qatar Gas yang bermukim dua dekade di Al Khor, sebagian besar tenaga kerja ahli Indonesia bermukim pada Al Khor Community dan komunitas ini dikatakan sebagai komunitas diaspora Indonesia terbesar di dunia.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Dubes-RI-Imbau-WNI-di-Qatar-untuk-Tenang-dan-Waspada.aspx )

More »

Menlu RI Berkomunikasi dengan para Menlu Timur Tengah mengenai Situasi Kawasan

Doha, Qatar - "Saya membahas dengan para Menlu Timur Tengah mengenai perkembangan kawasan dan menyampaikan pandangan serta kesiapan Indonesia untuk berkontribusi,"demikian disampaikan Menlu RI setelah melakukan komunikasi via telepon, antara lain dengan Menlu Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Turki dan Iran sebelum menuju ke Jakarta via Doha (6/7).

Setelah mendapatkan pandangan para Menlu Timur Tengah mengenai situasi kawasan, dalam komunikasi tersebut Menlu RI menyampaikan keprihatinan Indonesia mengenai perkembangan situasi di kawasan. Lebih lanjut, Menlu RI menekankan pentingnya agar negara-negara di Timur Tengah menahan diri dan mengambil langkah untuk mengurangi ketegangan.

Menlu RI mengharapkan negara negara yang secara langsung terlibat dalam situasi ini, mengedepankan dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi.

Dalam perjalanan kembali dari kunjungan kerja di Nigeria, Menlu RI transit di Doha untuk bertemu dengan Dubes RI untuk Qatar, guna mendapatkan laporan terkait situasi terkini dan keadaan WNI di Qatar. Pada pertemuan tersebut, Dubes RI Qatar menyampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih normal. Ketersediaan bahan makanan dan barang di supermarket dan toko juga masih normal.

Dubes RI juga telah melakukan komunikasi dengan kelompok kelompok WNI di Doha untuk memastikan kondisi WNI dan menyampaikan kesiapan KBRI untuk memberikan perlindungan. Dalam rangka meningkatkan perlindungan, telah dibentuk Satgas khusus. "Saya harapkan WNI di Qatar untuk segera melakukan komunikasi dengan KBRI jika membutuhkan bantuan," tutur Menlu Retno.

Jumlah WNI di Qatar yang telah melapor diri ke KBRI per Juni 2017 ada sekitar 29 ribu. Hotline KBRI yang dapat dihubungi bagi WNI yang membutuhkan bantuan dan informasi: +974 3332 2875.

(sumber : http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-komunikasi-dengan-para-Menlu-Timur-Tengah-mengenai-Situasi-Kawasan.aspx )

More »

RUU Taiwan terkait Perekrutan Tenaga Kerja Asing Profesional Kembali Dibahas

Taipei, (30 Mei 2017) sebagaimana diberitakan dalam laman resmi http://focustaiwan.tw bahwa Komite Legislatif Yuan akan meninjau rancangan undang-undang (RUU) pada hari Rabu yang bertujuan untuk mempermudah peraturan mengenai visa, ijin kerja, pajak dan tempat tinggal untuk pekerja asing sektor kerah putih (white collar) di Taiwan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Komite Ekonomi mengkaji Rancangan Undang-Undang terkait Perekrutan dan Pekerjaan Profesional Tenaga Kerja Asing Berbakat akan dilaksankan pada hari terakhir dari sesi pembahasan di legislatif tersebut, yang berarti bahwa siding legislatif berikutnya kemungkinan dapat dimulai paling cepat pada bulan September .

RUU yang telah disetujui oleh Kabinet pada bulan April lalu, memperpanjang ijin kerja dan tempat tinggal untuk tenaga profesional asing kerah putih dari jangka waktu maksimum tiga tahun sampai batas maksimum lima tahun.

Serta menghapus persyaratan bahwa pekerja profesional tersebut harus tetap tinggal di Taiwan selama 183 hari per tahun untuk mempertahankan status mereka.

Hal ini memungkinkan warga negara asing dapat memasuki Taiwan dengan visa mencari kerja (job-seeking visa) yang akan berlaku enam bulan, yang selama ini hanya tiga bulan, dan dapat diperpanjang enam bulan kemudian, tanpa harus meninggalkan Taiwan.

Berdasarkan peraturan yang diusulkan, kategori kerja baru yang disebut Employment Gold Card akan diperkenalkan untuk kategori pekerjaan tenaga profesional asing tertentu.

"Kartu 4 in 1" akan termasuk ijin kerja (work permit), visa tinggal (residence visa), izin tinggal di luar negeri (alien residency permit) dan izin masuk kembali (re-entry permit) yang berlaku paling sedikit tiga tahun, sebagiamana tertuang dalam draf rancangan undang-undang tersebut.

Dalam hal persyaratan umum untuk pekerjaan di luar profesi mengajar, warga negara asing dengan pengalaman kerja yang dibutuhkan harus menunjukkan bahwa mereka mendapatkan penghasilanminimal setara dengan NT$ 47.971 (US $ 1.578) atau sekitar Rp. 21.155.211 (asumsi kurs NT$ 1 = Rp. 441) per bulan sebelum datang ke Taiwan.

Mereka yang tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya akan diminta untuk menunjukkan gelar dari universitas yang berada di antara 500 teratas di dunia, sesuai dengan peraturan yang diusulkan tersebut.

Sementara itu, mahasiswa dan lulusan baru universitas asing akan diizinkan untuk mencari magang di perusahaan Taiwan. Dalam kategori seniman freelance dan artis asing, mereka akan diizinkan untuk mengajukan permohonan izin kerja sendiri dan tidak lagi meminta calon majikan untuk mensponsori mereka.

Terkait pajak, selama tiga tahun pertama bekerja di Taiwan, beberapa kategori pekerjaan profesional asing akan dikenai pajak hanya setengah dari pendapatan mereka yang melebihi NT$ 2 juta, sesuai dengan peraturan yang diusulkan.

Dalam rancangan undang-undang tersebut, pekerja profesional asing kerah putih akan memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam sistem pensiun ketenagakerjaan baru di Taiwan, dan mereka yang memiliki tempat tinggal tetap akan memiliki pilihan untuk pembayaran lumpsum atau pensiun bulanan pada saat pensiun.

Rancangan undang-undang tersebut juga mengubah peraturan yang berlaku untuk anak-anak dan pasangan pekerja asing profesional kerah putih di Taiwan. Bagi yang memiliki status tinggal permanen, pembatasan tinggal untuk anak kecil dan pasangan akan dihapus.

Selain itu, pasangan tenaga kerja asing profesional beserta anak kecilnya tidak lagi harus menunggu enam bulan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi kesehatan nasional Taiwan, sesuai dengan rancangan undang-undang tersebut.

Sebagai informasi bahwa saat ini total Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan sebanyak 252.341 orang (update April 2017) menurut data Ministry of Labor (MoL) Taiwan. Penyebaran tenaga kerja asing di Taiwan hampir diseluruh wilayah Taiwan yang terbagi dalam 22 wilayah kota dan kabupaten. Saat ini jumlah TKI di Taiwan sekitar 40 % dari total keseluruhan tenaga kerja asing lainnya (Vietnam, Filipina, Thailand serta negara lainnya). Saat ini TKI yang bekerja ke Taiwan masih didominasi oleh sektor domestik sekitar 75 %, dan non domestik 25 %.

(Sumber  : http://pengaduantkitaiwan.blogspot.co.id/2017/05/ruu-taiwan-terkait-perekrutan-tenaga.html )

More »

“KDEI CORNER”, Guna Mendekatkan Diri Kepada TKI Di Taiwan

Taipei, (21/05/17). Guna meningkatkan akses pengaduan TKI/WNI di Taiwan dan mendekatkan diri kepada pelayanan terhadap TKI di Taiwan, KDEI di Taipei kerap berkunjung di Aula Taipei Main Station. Layanan service non official atau KDEI Corner ini berupa konsultasi, sharing informasi, diskusi seputar dunia TKI di Taiwan, serta isu-isu lainnya seputar ketenagakerjaan. Diskusi ringan dan santai ini diharapkan dapat menjadi media silaturahmi maupun wadah untuk menyerap aspirasi dari TKI. Input dan aspirasi dari TKI dapat menjadi masukan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan maupun rumusan upaya preventif dalam peningkatan perlindungan TKI di Taiwan.

Layanan tersebut melibatkan Satgas TKI, sukarelawan/pemerhati TKI, serta TKI-TKI hebat lainnya yang mempunyai segudang pengalaman dan inspirasi yang dapat ditularkan ke TKI lainnya.

Dalam layanan KDEI Corner tersebut, bila ada pengaduan TKI, selanjutnya difollow up oleh bidang ketenagakerjaan. Perkembangannya akan disampaikan kepada pelapor.

Dalam kurun tiga bulan terakhir, layanan yang berpusat dan dirintis dari Taman Baca TKI tersebut mulai dikunjungi oleh pegawai konseling dari BLA Taipei City.

Di media sosial sendiri telah ada dua portal terkait perlindungan TKI Taiwan yakni Grup Facebook “Pengaduan TKI Taiwan”, serta Web Blog “pengaduantkitaiwan.blogspot.tw”.

Sinergitas dan koordinasi yang baik antar WNI/TKI, organisasi TKI, dsb dengan KDEI di Taipei semoga tetap terjalin dan berkesinambungan.

(Sumber : http://pengaduantkitaiwan.blogspot.co.id/2017/05/kdei-corner-layanan-non-official-guna.html )

More »

DHSC Taiwan berkunjung ke KDEI di Taipei bahas Perpanjangan Kontrak TKI dan Skema Direct Hiring

Taipei, KDEI (18/05/17). Pihak DHSC (Direct Hiring Service Center) Taiwan berkunjung ke KDEI di Taipei yang diwakili oleh Senior Specialist WDA, Specialist WDA, serta Deputi Director Enterprise Resource Planing Center NASME, beserta staf.

Melalui pertemuan singkat tersebut dibahas beberapa hal seputar penempatan TKI di Taiwan khusus perpanjangan kontrak tanpa pulang. DHSC mempunyai fungsi dalam membantu penempatan TKA ke Taiwan khusus yang tidak menggunakan jasa agency dan perusahaan pengirim di negara asal.

Beberapa pelayanan yang dilakukan oleh DHSC adalah :

  • Re-entry hiring : proses perpanjangan perjanjian kerja kembali pada majikan yang sama, proses pengambilan visa pada kantor TETO di Indonesia.
  • Perpanjangan Perjanjian Kerja Tanpa Pulang (PPKTP) : proses perpanjangan perjanjian kerja baik kembali pada majikan yang sama, atau pindah majikan, proses pengambilan visa di Taiwan.
  • Direct Hiring : proses penempatan langsung tanpa melalui agensi dan PPTKIS. Skema ini banyak diisi oleh Filipina, menyusul Thailand dan Vietnam. Terkait dengan skema Direct Hiring tersebut, KDEI di Taipei menyarankan kepada DHSC agar menyampaikan informasi detil terkait lowongan kerja yang tersedia (mencakup data singkat perusahaan, uraian jabatan, kualifikasi/persyaratan, gaji, benefit, dll). Informasi lowongan kerja tersebut sebagai bahan untuk pengisian portal job luar negeri BNP2TKI maupun Kemenaker. DHSC menyampaikan akan menyampaikan informasi lowongan kerja tersebut.

Skema direct hiring tersebut perlu pembahasan tersendiri dan penjajakan kerjasama lebih lanjut untuk menginiasi skema yang belum diisi oleh TKI tersebut.

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa kendala teknis yang ditemukan di lapangan, best practice, serta saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan terhadap TKI. Selanjutnya, ke depan akan terus dilakukan sharing informasi seputar ketenagakerjaan, serta pemanfaatan sistem informasi.

KDEI di Taipei juga menyarankan agar dapat dilakukan integrasi sistem dengan DHSC guna kemudahan dalam pertukaran data dan informasi TKI.

Sistem Informasi KDEI di Taipei terkait pendataan TKI yang melakukan perpanjangan kontrak dengan skema baru yakni PPKTP (Perpanjangan Perjanjian Kerja Tanpa Pulang) sedang dalam proses perancangan, dan pengembangan.

(Sumber : http://pengaduantkitaiwan.blogspot.co.id/2017/05/dhsc-taiwan-berkunjung-ke-kdei-di.html )

More »

Seminar Ketenagakerjaan Indonesia di Jepang Bahas Peluang dan Tantangan Masa Depan

Tenaga kerja dan pemagang Indonesia di Jepang antusias menghadiri Seminar Ketenagakerjaan di Luar Negeri dan Sosialisasi UU Pemagang Asing di Jepang yang diadakan oleh KJRI Osaka di Osaka dan Hiroshima, 13-14 Mei 2017. Hadir sebagai narasumber adalah Kepala BNP2TKI, Direktur Konsuler-Kemlu RI, Konsultan Hukum KJRI Osaka, dan Kepala BNI Tokyo.

Para tenaga kerja Indonesia di wilayah Jepang bagian barat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan pertemuan dan sosialisasi ini sebaik mungkin untuk berdiskusi terkait hak dan kewajiban serta hal ketenagakerjaan lainnya, demikian disampaikan Konjen RI Osaka dalam sambutan pembukaan seminar.

Sebagai pembicara utama, Kepala BNP2TKI menyampaikan kebijakan Pemerintah RI terkait penghentian penempatan TKI informal/domestik dan diarahkan pada peningkatan penempatan TKI formal/berkompetensi, dengan sektor prioritas yaitu kesehatan (perawat/caregiver), konstruksi, hospitality, dan manufaktur. Untuk itu, upaya peningkatan kompetensi para tenaga kerja Indonesia harus senantiasa dilakukan, melalui kemampuan bahasa dan teknis.

Berkenaan dengan perlindungan WNI di luar negeri, Direktur Konsuler-Kemlu RI antara lain menekankan kembali pentingnya memastikan kelengkapan dan keaslian dokumen, mengikuti prosedur bekerja yang benar, memahami peraturan negara setempat, menghindari status sebagai overstayer atau mengajukan suaka, serta selalu melakukan lapor diri kepada Perwakilan RI terdekat.

Sementara itu, Konsultan Hukum KJRI Osaka memberikan paparan terkait hak dan kewajiban pekerja asing di Jepang, termasuk pensiun, asuransi kesehatan, hak cuti, maupun hal yang perlu dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja. Adapun Kepala BNI Tokyo menyampaikan layanan BNI terkait pengelolaan keuangan, tabungan, dan remitansi bagi WNI di Jepang.

Di sela-sela kegiatan seminar, rombongan BNP2TKI dan Kemlu RI telah mengadakan pertemuan dengan beberapa mitra terkait di Jepang, antara lain Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA), Japan Indonesia Business Associastion (JIBA), dan PASONA, serta mengadakan kunjungan ke pelatihan Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS) di Osaka maupun bertemu dengan para perawat/caregiver Indonesia di Tenjinkai Nursing Home di Okayama. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan kesempatan berkarir bagi tenaga kerja Indonesia di Jepang, termasuk di sektor konstruksi dan housekeeping.

Pelayanan kekonsuleran berupa warung dan survei konsuler juga diselenggarakan di Hiroshima sebagai bagian dari upaya pembinaan dan perlindungan masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Osaka.

Kegiatan seminar ketenagakerjaan yang dihadiri oleh total lebih dari 100 orang tenaga kerja, perawat/caregiver, pekerja profesional, dan mahasiswa serta masyarakat umum Indonesia dilaksanakan sebagai upaya sosialisasi/diseminasi informasi terkait peluang ketenagakerjaan di Jepang sekaligus mengetahui proses maupun tantangan yang dihadapi para tenaga kerja Indonesia.

(sumber : http://www.kemlu.go.id/osaka/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Seminar-Ketenagakerjaan-Indonesia-di-Jepang-Bahas-Peluang-dan-Tantangan-Masa-Depan.aspx )

More »

KBRI New Delhi selenggarakan Sosialisasi Kekonsuleran dan Perlindungan WNI dan BHI di Kolkata

Sabtu, 13 Mei 2017, bertempat di Saturday Club, Kolkata,l KBRI New Delhi menyelenggarakan temu masyarakat Indonesia yang berdomisili di Kolkata dan sekitarnya dalam rangka Sosialisasi Kekonsuleran dan Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI). Sosialisasi dihadiri oleh tidak kurang dari 22 WNI yang berdomisili di Kolkata. Kegiatan dibuka oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RI New Delhi dilanjutkan dengan sambutan oleh Konsul Kehormatan RI di Kolkata, Mr Mahesh Kumar, sesi pemaparan, dan tanya jawab.

Dalam sambutan pembukaannya, KUAI RI New Delhi, Dalton Sembiring menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia senantiasa menjadikan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri menjadi salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui Kantor Perwakilan RI di luar negeri, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan kehadiran negara bagi WNI dan BHI di luar negeri, baik melalui upaya preventif maupun responsif. KBRI New Delhi juga telah menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi salah satu sasaran strategis KBRI New Delhi dan karenanya, KBRI New Delhi selalu berupaya untuk membantu para WNI dan BHI dalam pencegahan dan penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi di India.

Para peserta juga berkesempatan menyimak paparan Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI New Delhi mengenai masalah yang dihadapi oleh WNI di India, upaya perlindungan WNI dan BHI di India yang dilakukan oleh KBRI New Delhi, dan langkah preventif yang perlu menjadi perhatian WNI di India. Selama sesi diskusi, masalah pelanggaran hukum setempat yang dilakukan oleh WNI karena ketidaktahuan; usulan pembuatan grup media sosial yang beranggotakan WNI di kota/wilayah setempat untuk memudahkan konsultasi antar sesama WNI maupun dengan KBRI/KJRI; proses naturalisasi WNA; dan affidavit anak berkewarganegaraan ganda terbatas menjadi perhatian peserta dan mendominasi sesi diskusi.

Seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik. WNI peserta sosialisasi berharap kegiatan yang sama dapat dilaksanakan setiap tahun dan diikuti dengan kegiatan promosi kebudayaan Indonesia.

(sumber : http://www.kemlu.go.id/newdelhi/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KBRI-selenggarakan-temu-masyarakat-indonesia-di-kolkatta.aspx )

More »

WNI di Ruwais Sambut Kegiatan Kekonsuleran

KBRI Abu Dhabi bekerjasama dengan masyarakat Indonesia di Ruwais pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 telah menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan secara parallel dengan kegiatan pelayanan konsuler bertempat di Ruwais. Antusias masyarakat Ruwais yang terdiri dari lebih 300 keluarga dan pada umumnya bekerja di sektor minyak tersebut tercermin dari persiapan yang telah mereka buat.

Dalam acara kemasyarakatan, putra-putri Indonesia telah menunjukkan bakatnya mereka bertilawah dengan suara yang sangat merdu dan menampilkan beberapa tari-tarian nusantara. Pada kegiatan pelayanan konsuler, banyak WNI yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperpanjang pasor, meminta legalisasi dokumen dan surat keterangan.

Dubes Husin Bagis dalam kata sambutan memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dengan baik dan mentaati peraturan setempat yang berlaku serta menghubungi KBRI apabila menghadapi masalah. Dubes juga menjelaskan sekilas mengenai hubungan bilateral kedua negara.

Pada kesempatan tersebut juga berlangsung diskusi interaktif berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi mereka di Ruwais a.l. kebijakan rasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan dimana mereka bekerja dan sejauh mana KBRI dapat membantu situasi mereka, barang pindahan, perpanjangan KTP dan SIM, masalah kependudukan, waktu pelayanan konsuler, keinginan mereka agar KBRI dapat mengirimkan imam ke Ruwais untuk mendidik anak-anak mereka belajar agama, visa umrah, cara memperolah beasiswa yang diberikan sekolah-sekolah di PEA, dorongan agar tenaga medis Indonesia semakin banyak bekerja di PEA dan penyelenggaraan Indonesian Night yang dikemas dalam beberapa acara serta pengampunan pajak. Acara diakhiri dengan pemberian door prize yang diatur sendiri oleh masyarakat Indonesia di Ruwais. (sumber: KBRI Abu Dhabi)

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/MASYARAKAT-INDONESIA-DI-RUWAIS-SAMBUT-HANGAT-KEGIATAN-KEMASYARAKATAN-DAN-KEKONSULERAN-KBRI-DI-RUWAIS.aspx )

More »