|
home>News

News From RI representatives

Menlu RI Berkomunikasi dengan para Menlu Timur Tengah mengenai Situasi Kawasan

Doha, Qatar - "Saya membahas dengan para Menlu Timur Tengah mengenai perkembangan kawasan dan menyampaikan pandangan serta kesiapan Indonesia untuk berkontribusi,"demikian disampaikan Menlu RI setelah melakukan komunikasi via telepon, antara lain dengan Menlu Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Turki dan Iran sebelum menuju ke Jakarta via Doha (6/7).

Setelah mendapatkan pandangan para Menlu Timur Tengah mengenai situasi kawasan, dalam komunikasi tersebut Menlu RI menyampaikan keprihatinan Indonesia mengenai perkembangan situasi di kawasan. Lebih lanjut, Menlu RI menekankan pentingnya agar negara-negara di Timur Tengah menahan diri dan mengambil langkah untuk mengurangi ketegangan.

Menlu RI mengharapkan negara negara yang secara langsung terlibat dalam situasi ini, mengedepankan dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi.

Dalam perjalanan kembali dari kunjungan kerja di Nigeria, Menlu RI transit di Doha untuk bertemu dengan Dubes RI untuk Qatar, guna mendapatkan laporan terkait situasi terkini dan keadaan WNI di Qatar. Pada pertemuan tersebut, Dubes RI Qatar menyampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih normal. Ketersediaan bahan makanan dan barang di supermarket dan toko juga masih normal.

Dubes RI juga telah melakukan komunikasi dengan kelompok kelompok WNI di Doha untuk memastikan kondisi WNI dan menyampaikan kesiapan KBRI untuk memberikan perlindungan. Dalam rangka meningkatkan perlindungan, telah dibentuk Satgas khusus. "Saya harapkan WNI di Qatar untuk segera melakukan komunikasi dengan KBRI jika membutuhkan bantuan," tutur Menlu Retno.

Jumlah WNI di Qatar yang telah melapor diri ke KBRI per Juni 2017 ada sekitar 29 ribu. Hotline KBRI yang dapat dihubungi bagi WNI yang membutuhkan bantuan dan informasi: +974 3332 2875.

(sumber : http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-komunikasi-dengan-para-Menlu-Timur-Tengah-mengenai-Situasi-Kawasan.aspx )

More »

RUU Taiwan terkait Perekrutan Tenaga Kerja Asing Profesional Kembali Dibahas

Taipei, (30 Mei 2017) sebagaimana diberitakan dalam laman resmi http://focustaiwan.tw bahwa Komite Legislatif Yuan akan meninjau rancangan undang-undang (RUU) pada hari Rabu yang bertujuan untuk mempermudah peraturan mengenai visa, ijin kerja, pajak dan tempat tinggal untuk pekerja asing sektor kerah putih (white collar) di Taiwan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Komite Ekonomi mengkaji Rancangan Undang-Undang terkait Perekrutan dan Pekerjaan Profesional Tenaga Kerja Asing Berbakat akan dilaksankan pada hari terakhir dari sesi pembahasan di legislatif tersebut, yang berarti bahwa siding legislatif berikutnya kemungkinan dapat dimulai paling cepat pada bulan September .

RUU yang telah disetujui oleh Kabinet pada bulan April lalu, memperpanjang ijin kerja dan tempat tinggal untuk tenaga profesional asing kerah putih dari jangka waktu maksimum tiga tahun sampai batas maksimum lima tahun.

Serta menghapus persyaratan bahwa pekerja profesional tersebut harus tetap tinggal di Taiwan selama 183 hari per tahun untuk mempertahankan status mereka.

Hal ini memungkinkan warga negara asing dapat memasuki Taiwan dengan visa mencari kerja (job-seeking visa) yang akan berlaku enam bulan, yang selama ini hanya tiga bulan, dan dapat diperpanjang enam bulan kemudian, tanpa harus meninggalkan Taiwan.

Berdasarkan peraturan yang diusulkan, kategori kerja baru yang disebut Employment Gold Card akan diperkenalkan untuk kategori pekerjaan tenaga profesional asing tertentu.

"Kartu 4 in 1" akan termasuk ijin kerja (work permit), visa tinggal (residence visa), izin tinggal di luar negeri (alien residency permit) dan izin masuk kembali (re-entry permit) yang berlaku paling sedikit tiga tahun, sebagiamana tertuang dalam draf rancangan undang-undang tersebut.

Dalam hal persyaratan umum untuk pekerjaan di luar profesi mengajar, warga negara asing dengan pengalaman kerja yang dibutuhkan harus menunjukkan bahwa mereka mendapatkan penghasilanminimal setara dengan NT$ 47.971 (US $ 1.578) atau sekitar Rp. 21.155.211 (asumsi kurs NT$ 1 = Rp. 441) per bulan sebelum datang ke Taiwan.

Mereka yang tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya akan diminta untuk menunjukkan gelar dari universitas yang berada di antara 500 teratas di dunia, sesuai dengan peraturan yang diusulkan tersebut.

Sementara itu, mahasiswa dan lulusan baru universitas asing akan diizinkan untuk mencari magang di perusahaan Taiwan. Dalam kategori seniman freelance dan artis asing, mereka akan diizinkan untuk mengajukan permohonan izin kerja sendiri dan tidak lagi meminta calon majikan untuk mensponsori mereka.

Terkait pajak, selama tiga tahun pertama bekerja di Taiwan, beberapa kategori pekerjaan profesional asing akan dikenai pajak hanya setengah dari pendapatan mereka yang melebihi NT$ 2 juta, sesuai dengan peraturan yang diusulkan.

Dalam rancangan undang-undang tersebut, pekerja profesional asing kerah putih akan memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam sistem pensiun ketenagakerjaan baru di Taiwan, dan mereka yang memiliki tempat tinggal tetap akan memiliki pilihan untuk pembayaran lumpsum atau pensiun bulanan pada saat pensiun.

Rancangan undang-undang tersebut juga mengubah peraturan yang berlaku untuk anak-anak dan pasangan pekerja asing profesional kerah putih di Taiwan. Bagi yang memiliki status tinggal permanen, pembatasan tinggal untuk anak kecil dan pasangan akan dihapus.

Selain itu, pasangan tenaga kerja asing profesional beserta anak kecilnya tidak lagi harus menunggu enam bulan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi kesehatan nasional Taiwan, sesuai dengan rancangan undang-undang tersebut.

Sebagai informasi bahwa saat ini total Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan sebanyak 252.341 orang (update April 2017) menurut data Ministry of Labor (MoL) Taiwan. Penyebaran tenaga kerja asing di Taiwan hampir diseluruh wilayah Taiwan yang terbagi dalam 22 wilayah kota dan kabupaten. Saat ini jumlah TKI di Taiwan sekitar 40 % dari total keseluruhan tenaga kerja asing lainnya (Vietnam, Filipina, Thailand serta negara lainnya). Saat ini TKI yang bekerja ke Taiwan masih didominasi oleh sektor domestik sekitar 75 %, dan non domestik 25 %.

(Sumber  : http://pengaduantkitaiwan.blogspot.co.id/2017/05/ruu-taiwan-terkait-perekrutan-tenaga.html )

More »

“KDEI CORNER”, Guna Mendekatkan Diri Kepada TKI Di Taiwan

Taipei, (21/05/17). Guna meningkatkan akses pengaduan TKI/WNI di Taiwan dan mendekatkan diri kepada pelayanan terhadap TKI di Taiwan, KDEI di Taipei kerap berkunjung di Aula Taipei Main Station. Layanan service non official atau KDEI Corner ini berupa konsultasi, sharing informasi, diskusi seputar dunia TKI di Taiwan, serta isu-isu lainnya seputar ketenagakerjaan. Diskusi ringan dan santai ini diharapkan dapat menjadi media silaturahmi maupun wadah untuk menyerap aspirasi dari TKI. Input dan aspirasi dari TKI dapat menjadi masukan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan maupun rumusan upaya preventif dalam peningkatan perlindungan TKI di Taiwan.

Layanan tersebut melibatkan Satgas TKI, sukarelawan/pemerhati TKI, serta TKI-TKI hebat lainnya yang mempunyai segudang pengalaman dan inspirasi yang dapat ditularkan ke TKI lainnya.

Dalam layanan KDEI Corner tersebut, bila ada pengaduan TKI, selanjutnya difollow up oleh bidang ketenagakerjaan. Perkembangannya akan disampaikan kepada pelapor.

Dalam kurun tiga bulan terakhir, layanan yang berpusat dan dirintis dari Taman Baca TKI tersebut mulai dikunjungi oleh pegawai konseling dari BLA Taipei City.

Di media sosial sendiri telah ada dua portal terkait perlindungan TKI Taiwan yakni Grup Facebook “Pengaduan TKI Taiwan”, serta Web Blog “pengaduantkitaiwan.blogspot.tw”.

Sinergitas dan koordinasi yang baik antar WNI/TKI, organisasi TKI, dsb dengan KDEI di Taipei semoga tetap terjalin dan berkesinambungan.

(Sumber : http://pengaduantkitaiwan.blogspot.co.id/2017/05/kdei-corner-layanan-non-official-guna.html )

More »

DHSC Taiwan berkunjung ke KDEI di Taipei bahas Perpanjangan Kontrak TKI dan Skema Direct Hiring

Taipei, KDEI (18/05/17). Pihak DHSC (Direct Hiring Service Center) Taiwan berkunjung ke KDEI di Taipei yang diwakili oleh Senior Specialist WDA, Specialist WDA, serta Deputi Director Enterprise Resource Planing Center NASME, beserta staf.

Melalui pertemuan singkat tersebut dibahas beberapa hal seputar penempatan TKI di Taiwan khusus perpanjangan kontrak tanpa pulang. DHSC mempunyai fungsi dalam membantu penempatan TKA ke Taiwan khusus yang tidak menggunakan jasa agency dan perusahaan pengirim di negara asal.

Beberapa pelayanan yang dilakukan oleh DHSC adalah :

  • Re-entry hiring : proses perpanjangan perjanjian kerja kembali pada majikan yang sama, proses pengambilan visa pada kantor TETO di Indonesia.
  • Perpanjangan Perjanjian Kerja Tanpa Pulang (PPKTP) : proses perpanjangan perjanjian kerja baik kembali pada majikan yang sama, atau pindah majikan, proses pengambilan visa di Taiwan.
  • Direct Hiring : proses penempatan langsung tanpa melalui agensi dan PPTKIS. Skema ini banyak diisi oleh Filipina, menyusul Thailand dan Vietnam. Terkait dengan skema Direct Hiring tersebut, KDEI di Taipei menyarankan kepada DHSC agar menyampaikan informasi detil terkait lowongan kerja yang tersedia (mencakup data singkat perusahaan, uraian jabatan, kualifikasi/persyaratan, gaji, benefit, dll). Informasi lowongan kerja tersebut sebagai bahan untuk pengisian portal job luar negeri BNP2TKI maupun Kemenaker. DHSC menyampaikan akan menyampaikan informasi lowongan kerja tersebut.

Skema direct hiring tersebut perlu pembahasan tersendiri dan penjajakan kerjasama lebih lanjut untuk menginiasi skema yang belum diisi oleh TKI tersebut.

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa kendala teknis yang ditemukan di lapangan, best practice, serta saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan terhadap TKI. Selanjutnya, ke depan akan terus dilakukan sharing informasi seputar ketenagakerjaan, serta pemanfaatan sistem informasi.

KDEI di Taipei juga menyarankan agar dapat dilakukan integrasi sistem dengan DHSC guna kemudahan dalam pertukaran data dan informasi TKI.

Sistem Informasi KDEI di Taipei terkait pendataan TKI yang melakukan perpanjangan kontrak dengan skema baru yakni PPKTP (Perpanjangan Perjanjian Kerja Tanpa Pulang) sedang dalam proses perancangan, dan pengembangan.

(Sumber : http://pengaduantkitaiwan.blogspot.co.id/2017/05/dhsc-taiwan-berkunjung-ke-kdei-di.html )

More »

Seminar Ketenagakerjaan Indonesia di Jepang Bahas Peluang dan Tantangan Masa Depan

Tenaga kerja dan pemagang Indonesia di Jepang antusias menghadiri Seminar Ketenagakerjaan di Luar Negeri dan Sosialisasi UU Pemagang Asing di Jepang yang diadakan oleh KJRI Osaka di Osaka dan Hiroshima, 13-14 Mei 2017. Hadir sebagai narasumber adalah Kepala BNP2TKI, Direktur Konsuler-Kemlu RI, Konsultan Hukum KJRI Osaka, dan Kepala BNI Tokyo.

Para tenaga kerja Indonesia di wilayah Jepang bagian barat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan pertemuan dan sosialisasi ini sebaik mungkin untuk berdiskusi terkait hak dan kewajiban serta hal ketenagakerjaan lainnya, demikian disampaikan Konjen RI Osaka dalam sambutan pembukaan seminar.

Sebagai pembicara utama, Kepala BNP2TKI menyampaikan kebijakan Pemerintah RI terkait penghentian penempatan TKI informal/domestik dan diarahkan pada peningkatan penempatan TKI formal/berkompetensi, dengan sektor prioritas yaitu kesehatan (perawat/caregiver), konstruksi, hospitality, dan manufaktur. Untuk itu, upaya peningkatan kompetensi para tenaga kerja Indonesia harus senantiasa dilakukan, melalui kemampuan bahasa dan teknis.

Berkenaan dengan perlindungan WNI di luar negeri, Direktur Konsuler-Kemlu RI antara lain menekankan kembali pentingnya memastikan kelengkapan dan keaslian dokumen, mengikuti prosedur bekerja yang benar, memahami peraturan negara setempat, menghindari status sebagai overstayer atau mengajukan suaka, serta selalu melakukan lapor diri kepada Perwakilan RI terdekat.

Sementara itu, Konsultan Hukum KJRI Osaka memberikan paparan terkait hak dan kewajiban pekerja asing di Jepang, termasuk pensiun, asuransi kesehatan, hak cuti, maupun hal yang perlu dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja. Adapun Kepala BNI Tokyo menyampaikan layanan BNI terkait pengelolaan keuangan, tabungan, dan remitansi bagi WNI di Jepang.

Di sela-sela kegiatan seminar, rombongan BNP2TKI dan Kemlu RI telah mengadakan pertemuan dengan beberapa mitra terkait di Jepang, antara lain Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA), Japan Indonesia Business Associastion (JIBA), dan PASONA, serta mengadakan kunjungan ke pelatihan Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS) di Osaka maupun bertemu dengan para perawat/caregiver Indonesia di Tenjinkai Nursing Home di Okayama. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan kesempatan berkarir bagi tenaga kerja Indonesia di Jepang, termasuk di sektor konstruksi dan housekeeping.

Pelayanan kekonsuleran berupa warung dan survei konsuler juga diselenggarakan di Hiroshima sebagai bagian dari upaya pembinaan dan perlindungan masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Osaka.

Kegiatan seminar ketenagakerjaan yang dihadiri oleh total lebih dari 100 orang tenaga kerja, perawat/caregiver, pekerja profesional, dan mahasiswa serta masyarakat umum Indonesia dilaksanakan sebagai upaya sosialisasi/diseminasi informasi terkait peluang ketenagakerjaan di Jepang sekaligus mengetahui proses maupun tantangan yang dihadapi para tenaga kerja Indonesia.

(sumber : http://www.kemlu.go.id/osaka/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Seminar-Ketenagakerjaan-Indonesia-di-Jepang-Bahas-Peluang-dan-Tantangan-Masa-Depan.aspx )

More »

KBRI New Delhi selenggarakan Sosialisasi Kekonsuleran dan Perlindungan WNI dan BHI di Kolkata

Sabtu, 13 Mei 2017, bertempat di Saturday Club, Kolkata,l KBRI New Delhi menyelenggarakan temu masyarakat Indonesia yang berdomisili di Kolkata dan sekitarnya dalam rangka Sosialisasi Kekonsuleran dan Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI). Sosialisasi dihadiri oleh tidak kurang dari 22 WNI yang berdomisili di Kolkata. Kegiatan dibuka oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RI New Delhi dilanjutkan dengan sambutan oleh Konsul Kehormatan RI di Kolkata, Mr Mahesh Kumar, sesi pemaparan, dan tanya jawab.

Dalam sambutan pembukaannya, KUAI RI New Delhi, Dalton Sembiring menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia senantiasa menjadikan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri menjadi salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui Kantor Perwakilan RI di luar negeri, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan kehadiran negara bagi WNI dan BHI di luar negeri, baik melalui upaya preventif maupun responsif. KBRI New Delhi juga telah menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi salah satu sasaran strategis KBRI New Delhi dan karenanya, KBRI New Delhi selalu berupaya untuk membantu para WNI dan BHI dalam pencegahan dan penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi di India.

Para peserta juga berkesempatan menyimak paparan Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI New Delhi mengenai masalah yang dihadapi oleh WNI di India, upaya perlindungan WNI dan BHI di India yang dilakukan oleh KBRI New Delhi, dan langkah preventif yang perlu menjadi perhatian WNI di India. Selama sesi diskusi, masalah pelanggaran hukum setempat yang dilakukan oleh WNI karena ketidaktahuan; usulan pembuatan grup media sosial yang beranggotakan WNI di kota/wilayah setempat untuk memudahkan konsultasi antar sesama WNI maupun dengan KBRI/KJRI; proses naturalisasi WNA; dan affidavit anak berkewarganegaraan ganda terbatas menjadi perhatian peserta dan mendominasi sesi diskusi.

Seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik. WNI peserta sosialisasi berharap kegiatan yang sama dapat dilaksanakan setiap tahun dan diikuti dengan kegiatan promosi kebudayaan Indonesia.

(sumber : http://www.kemlu.go.id/newdelhi/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KBRI-selenggarakan-temu-masyarakat-indonesia-di-kolkatta.aspx )

More »

WNI di Ruwais Sambut Kegiatan Kekonsuleran

KBRI Abu Dhabi bekerjasama dengan masyarakat Indonesia di Ruwais pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 telah menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan secara parallel dengan kegiatan pelayanan konsuler bertempat di Ruwais. Antusias masyarakat Ruwais yang terdiri dari lebih 300 keluarga dan pada umumnya bekerja di sektor minyak tersebut tercermin dari persiapan yang telah mereka buat.

Dalam acara kemasyarakatan, putra-putri Indonesia telah menunjukkan bakatnya mereka bertilawah dengan suara yang sangat merdu dan menampilkan beberapa tari-tarian nusantara. Pada kegiatan pelayanan konsuler, banyak WNI yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperpanjang pasor, meminta legalisasi dokumen dan surat keterangan.

Dubes Husin Bagis dalam kata sambutan memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dengan baik dan mentaati peraturan setempat yang berlaku serta menghubungi KBRI apabila menghadapi masalah. Dubes juga menjelaskan sekilas mengenai hubungan bilateral kedua negara.

Pada kesempatan tersebut juga berlangsung diskusi interaktif berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi mereka di Ruwais a.l. kebijakan rasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan dimana mereka bekerja dan sejauh mana KBRI dapat membantu situasi mereka, barang pindahan, perpanjangan KTP dan SIM, masalah kependudukan, waktu pelayanan konsuler, keinginan mereka agar KBRI dapat mengirimkan imam ke Ruwais untuk mendidik anak-anak mereka belajar agama, visa umrah, cara memperolah beasiswa yang diberikan sekolah-sekolah di PEA, dorongan agar tenaga medis Indonesia semakin banyak bekerja di PEA dan penyelenggaraan Indonesian Night yang dikemas dalam beberapa acara serta pengampunan pajak. Acara diakhiri dengan pemberian door prize yang diatur sendiri oleh masyarakat Indonesia di Ruwais. (sumber: KBRI Abu Dhabi)

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/MASYARAKAT-INDONESIA-DI-RUWAIS-SAMBUT-HANGAT-KEGIATAN-KEMASYARAKATAN-DAN-KEKONSULERAN-KBRI-DI-RUWAIS.aspx )

More »

Penyampaian Perubahan Nomer Hotline KBRI Riyadh

Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama yang berkaitan dengan perlindungan WNI, terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 nomer hotline KBRI Riyadh yang semula +966 598881945 berubah menjadi +966 569094526.

Nomer hotline tersebut diperuntukan bagi pelayanan dan penerimaan pengaduan, konsultasi masalah ketenagakerjaan serta masalah lainnya. Selain itu KBRI Riyadh juga menyediakan nomer hotline khusus untuk pelayanan dokumen kekonsuleran dan keimigrasian (paspor, visa, legalitas, keterangan lahir,dll) yaitu +966 569173990.

 (sumber: Brafax Kedutaan Besar RI di Riyadh, Arab Saudi Nomor: B-00339?Riyadh/170327))

More »

Bertemu Vendor, KJRI Johor Bahru Jelaskan Prosedur Penerbitan Paspor Untuk Rehiring

KJRI Johor Bahru diwakili oleh Pelaksana Fungsi (P.F) Konsuler 1, PF. Kosuler 2, P.F. Pensosbud dan Staf Teknis Imigrasi pada 27 April 2017 telah mengadakan pertemuan dengan 3 perusahaan vendor/penyedia jasa yang ditunjuk pemerintah Malaysia dalam penanganan program rehiring. Dalam pertemuan ini hadir perwakilan dari IMAN Sdn. Bhd., Bukit Megah Sdn Bhd, dan MyEG Services Berhad. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur pemberian paspor bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendaftar melalui program E-KADdan selanjutnya akan mengikuti program rehiring.

PF. Konsuler 2, Argiadipa, menjelaskan bahwa KJRI Johor Bahru telah mulai melayani pembuatan paspor bagi WNI dalam program E-Kad dan rehiring. "Sebagai perwakilan Pemerintah RI, KJRI Johor Bahru memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan memastikan bahwa TKI mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya", kata Argiadipa. Dalam rangka perlindungan tersebut, untuk pembuatan paspor di KJRI Johor Bahru, peserta program E-Kad dan rehiring, terlebih dahulu harus membuat kontrak kerja dan mendaftarkan diri pada asuransi Indonesia sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pembuatan kontrak kerja oleh pekerja dan majikan dapat dilakukan di Loket 11 bagian Ketenagakerjaan KJRI Johor Bahru, setelah terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap validitas E-Kad oleh petugas. Selain pengecekan keaslian E-Kad,petugas juga akan meminta paspor asli atau salinan/fotokopi paspor danlaporankehilangan (police report) apabila paspor asli hilang. Setelah membuat kontrak kerja, TKI dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti asuransi Indonesia. Saat ini, telah ada satu konsorsium asuransi Indonesia beroperasi secara resmi dan membuka cabang di Johor Bahru.

Setelah memiliki kontrak kerja dan asuransi, TKI dapat menuju ke fungsi Imigrasi KJRI Johor Bahru. Staf Teknis Imigrasi, I Gusti Bagus, menyatakan bahwa penerbitan paspor RI merupakan wewenang penuh pemerintah Indonesia dan UU Keimigrasian mensyaratkan adanya paspor asli, ataufotokopinya yang disertai surat keterangan hilang dari kepolisian. "Apabila persyaratan terpenuhi, akan diproses untuk input data ke dalam Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM)", lanjut Gusti. Namun demikian, apabila terjadi duplikasi identitas, seperti perbedaan nama, maka paspor tidak dapat diterbitkan dan bagi WNI tersebut akan diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk dipergunakan pulang ke Indonesia."Sistem akan menolak apabila terjadi duplikasi, dan hanya bisa dilakukan perubahan data pada sistem didaerah sesuai dengan KTP nya" lanjut Gusti.Kepada vendor disampaikan pula bahwa biaya pengurusan paspor di KJRI Johor Bahru adalah RM 109 dalam waktu tiga hari kerja.

Selain menjelaskan mengenai paspor, dalam pertemuan ini juga dibahas teknis proses yang harus dilalui PATI yang akan mengikuti program E-KAD dan rehiring serta mengenai proses perpanjangan permit yang sering dikeluhkan oleh PMI.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Bertemu-Vendor,-KJRI-Johor-Bahru-Jelaskan-Prosedur--Penerbitan-Paspor-Untuk-Rehiring.aspx )

More »

KRI Tawau Selenggarakan ‘Bengkel’ Untuk Guru Ladang

(Tawau) Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan (GTK), Kemdikbud RI selenggarakan Lokakarya Guru Lokal Sabah bertema "Mengajar Menyenangkan dan Kreatif di Kelas Rangkap", di Hotel Emas, Tawau, Sabah, Malaysia (Selasa-Kamis/18-20 April 2017).Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 70 guru Indonesia yang mengajar anak-anak Buruh Migran Indonesia (BMI) di dalam perkebunan sawit di Sabah atau 'guru lokal' bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian guru lokal yang kebanyakan tidak memiliki latar belakang pendidikan keguruan.

Kegiatan ini diresmikan oleh Konsul RI, Krishna Djelani dengan dihadiri oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur Prof. Ari Purbayanto, wakil dari Direktorat Jenderal GTK, Elvira Dayana, Pelaksana Fungsi Tawau, KJRI Kota Kinabalu dan Kuching, serta utusan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Abdul Wahab.

Pada sambutan pembukanya, Konsul RI Tawau sampaikan bahwa pendidikan adalah hak semua anak. Hal ini tercantum dalam Universal Declaration for Human Rightstahun 1948 yang kemudian ditegaskan kembali dalam World Declaration on Education for All di Jomtiem, Thailand,tahun1990. Namun, pemerintah Indonesia telah lebih dulu mengutamakan pentingnya pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945. Dalam mengimplementasikan hal ini, KRI Tawau selalu mendukung berbagai kegiatan pendidikan khususnya kegiatan pendidikan untuk anak-anak BMI.

Konsul RI Tawau sampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan lancar. Konsul RI Tawau berharap agar para peserta dapat memanfaatkan kegiatan dengan baik untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi mereka sebagai pendidik.

Sementara Prof. Ari Purbayanto menyampaikan pesan agar para peserta guru ladang jangan berkecil hati karena belum mendapatkan gelar sarjana. Karena meski belum bergelar sarjana, dengan semangat, keperdulian dan pengetahuan yang didapat dalam lokakarya ini mereka diharapkan dapat membantu mendidik penerus bangsa yang sukses.

Sedangkan Abdul Wahabmenyampaikanbahwa guru Indonesia telah memberikan pengaruh yang sangat positif di Sabah, katanya "Saya kagum dengan guru dari Indonesia, selain berkemampuan baik, juga tidak pernah terlibat masalah".

Dalam kegiatan lokakarya, para peserta mendapatkan materi kecerdasan majemuk yang disampaikan oleh Munif Chatif, Direktur School of Human. Munif menekankan pentingnya memandang bahwa setiap anak adalah juara. Setiap anak tidak bisa diukur kecerdasannya dengan ukuran yang sama, karena bakat dan minat setiap anak berbeda. Beliau juga menekankan pentingnya reorientasi pembelajaran kepada student-centered learning, atau pola pengajaran melibatkan partisipasi aktif dari siswa.

Yoki Ariyana, widya iswara Kemdikbud RI, menyampaikan perubahan kebijakan Kemdikbud terkait pengembangan karir guru, dari konsep 'guru pembelajar' kembali kepengembangan profesi berkelanjutan. Meski terdapat beberapa perubahan namun esensinya sama yaitu mencapai guru yang profesional.Guna mencapai kemampuan yang profesional, guru haruslah menguasai kurikulum 2013 yang menekankan siswa pada pentingnya berfikir saintifik: mengamati, menanyakan, mengumpulkan data mengasosiasi dan mengkomunikasikan (5M).

Selain pembicara dari Jakarta, peserta akan mendapatkan pelatihan dari guru utusan Kemdikbud RI yang telah bertugas sejak 2013 di Sabah. Asep Iqbal, guru community learning centre (CLC) Pontian Fico menyampaikan tentang "Math is Fun". Guru yang sudah mendapatkan banyak penghargaan sebagai pengajar terbaik bidang matematika ini ingin mengubah persepsi tentang matematika. Dari mapel yang ditakuti guru dan siswa menjadi mapel yang digemari melalui rumus praktis dan metode pembelajaran yang praktis.

Franky Kurniawan, guru berpredikat lulusan terbaik Universitas Negeri Malang ini menyampaikan materi tentang "Digital Storytelling".Penerapan tema tersebut di CLC Jeroco pernah dipresentasikan di Jepang dan mendapatkan penghargaan sebagai pemenang kedua penulisan artikel terbaik. Kali ini Franky akan mendemonstrasikan pembuatan wayang digital dengan bahan yang sederhana dan mudah didapat seperti stik es krim.

Pada sesi berikutnya, Dewi Agus Damayanti menyajikan contoh dan aplikasi materi-materi tersebut pada pembelajaran kelas rangkap.

Penerapan teknologi informasi juga masih menjadi hambatan bagi guru-guru lokal di Sabah. Oleh karena itu, para peserta diberikan pelatihan tentang dasar-dasar penggunaan Microsoft word yang disampaikan oleh Octaviani Indria Purnamasari.

Sedangkan Mi'raj Dosen Universitas Terbuka pokja Tawau menekankan pentingnya untuk menulis dan berkarya.Dari keterampilan mengetik yang sudah didapat sebelumnya, guru diminta untuk menuliskan pengalaman mengajar di ladang.

Meski harus mengikuti pelatihan selama 3 hari penuh hingga larut malam, para peserta nampak antusias mengikuti pelatihan.

Pemerintah Indonesia telah mengirim guru Indonesia ke Sabah sejaktahun 2006 untuk mengajar materi ke-Indonesiaan. Sejak tahun 2011, Pemerintah Malaysia telah mengijinkan Pemerintah Indonesia untuk mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat atau community learning centre (CLC) di dalam perkebunan sawit di Sabah. Per April 2017, terdapat sebanyak 13000 anak Indonesia yang terdaftar di CLC-CLC yang tersebar di seluruh Sabah.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/tawau/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/lokakarya-guru-lokal-2017.aspx )

More »