|
home>News

News From RI representatives

BNPT Ajak WNI di Jepang Waspadai dan Antisipasi Bahaya Terorisme

Tokyo, Jepang: Di tengah semakin gencarnya upaya propaganda dan rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok teroris, BNPT mendorong masyakarat Indonesia di dalam maupun luar negeri untuk cerdas mencerna informasi yang beredar di dunia maya dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan oleh Brigjen (Mar) Yuniar Ludfi, Direktur Perangkat Hukum Internasional, dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, Kepala Biro Umum, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam acara temu masyarakat dengan masyarakat Indonesia di Tokyo dan sekitarnya di KBRI Tokyo (23/7).

Lebih lanjut disampaikan himbauan bagi masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan komunitas Pusat Media Damai (PMD) yang dapat diakses dengan mudah melalui media sosial. Diharapkan melalui penyebaran informasi pencegahan terorisme melalui PMD dapat membantu mengedukasi masyakarat mengenai terorisme.

Komunitas digital ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan dinamika propaganda dan rekrutmen terorisme yang terus mengalami perkembangan akhir-akhir ini. Di era modern yang didominasi oleh peran media sosial, rekrutmen dan propaganda terorisme diselenggarakan secara lebih terbuka dan dengan menggunakan pendekatan melalui media sosial yang populer di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan pergeseran dari metode rekrutmen di masa lalu yang umumnya dilakukan secara tertutup dan melalui pendekatan secara langsung.

Temu masyarakat kali ini merupakan bagian dari rangkaian penyebarluasan informasi mengenai bahaya terorisme dan perlindungan WNI dan kepentingan nasional yang secara aktif diselenggarakan BNPT di berbagai negara.

Kegiatan ini diselenggarakan bertepatan dengan kunjungan kerja Delegasi BNPT ke Tokyo, sekaligus juga sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan terorisme melalui program pembinaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

(Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Dalam-Temu-Masyarakat,-BNPT-Ajak-Masyarakat-Indonesia-di-Jepang-untuk-Waspadai-dan-Antisipasi-Bahaya-Terorisme.aspx )

More »

KJRI Sydney Uji Coba SIMKIM Mobile di Newcastle

Newcastle, Sydney: Bekerja sama dengan Indonesian Australian Community wilayah Newcastle dan Hunter Region, Negara Bagian New South Wales (NSW), KJRI Sydney melakukan pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian secara jemput bola bagi WNI di Newcastle dan sekitarnya, Minggu (16/7).

Kegiatan pelayanan selain merupakan bagian dari program reguler KJRI Sydney bagi WNI di NSW yang tinggal jauh dari Kota Sydney, maupun yang berdomisili di Queensland serta South Australia. Ini juga sekaligus merupakan kesempatan KJRI Sydney mengujicoba SIMKIM mobile dalam melayani aplikasi paspor bagi warga.

Pada awal Juni 2017, seluruh Perwakilan RI di Australia, sesuai amanat UU Keimigrasian RI, telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam pelayanan paspor dan visa. SIMKIM mengharuskan warga untuk datang langsung ke KJRI untuk membuat paspor. Di satu sisi, wilayah kerja KJRI Sydney yang mencakup 3 negara bagian, yaitu NSW, Queensland, dan Australia Selatan menjadi tantangan tersendiri dalam melayani warga. Namun tantangan tersebut dapat diatasi dengan adanya alat SIMKIM mobile.

Bagi warga, terobosan pelayanan SIMKIM dan pelayanan kekonsuleran jemput bola yang dilakukan KJRI ini sangat bermanfaat dan memudahkan karena mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke Sydney. Seorang warga mengungkapkan kegembiraannya karena dengan kehadiran tim KJRI ini, ia langsung dapat mengajukan pembuatan paspor, tanpa harus melakukan perjalanan lebih dari dua jam dari Newcastle ke Sydney. Sementara beberapa warga lain yang meminta pelayanan kekonsuleran menyatakan bersyukur karena tidak perlu jauh-jauh datang ke Sydney.

Melalui kegiatan pelayanan ini, SIMKIM mobile telah teruji dapat melayani kebutuhan WNI yang berdomisili jauh dari kota Sydney, maupun di negara bagian Queensland dan Australia Selatan.

(Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-SYDNEY-LAKUKAN-UJI-COBA-SIMKIM-MOBILE-DAN-PELAYANAN-KEKONSULERAN-DI-NEWCASTLE.aspx )

More »

KJRI Imbau WNIO Manfaatkan Perpanjangan Amnesti

Jeddah (4/7) - Konsul Jenderal KJRI Jeddah gelar pertemuan dengan elemen masyarakat dari berbagai perwakilan LSM dan Organisasi Masyarakat pada Senin (3/7) dalam rangka Sosialisasi Perpanjangan masa Amnesti yang digulirkan Pemerintah Arab Saudi, yang semula telah berakhir pada akhir Ramadhan, 1 Syawal 1438 H atau 26 Juni 2017, diperpanjang hingga tanggal 29 Syawal 1438 H atau 23 Juli 2017.

Dalam sosialisasi tersebut, Konjen Mohamad Hery Saripudin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia Jeddah khususnya para WNI non prosedural dan overstayer agar memanfaatkan kesempatan waktu perpanjangan amnesti ini dengan sebaik-baiknya. Konjen RI Jeddah juga meminta dukungan LSM selaku mitra strategis KJRI Jeddah untuk membantu mensosialisasikan perpanjangan pelayanan amnesti ini.

"KJRI sebagai salah satu representasi Pemerintah Republik Indonesia di Arab Saudi secara formatif menyampaikan segala informasi kepada WNI terkait peraturan resmi dari pemerintah setempat demi kebaikan WNI, oleh karenanya, mitra LSM dan Ormas mari bekerjasama demi kepentingan WNI dengan mendorong WNI di wilayah KJRI Jeddah agar memanfaatkan perpanjangan masa amnesti ini sehingga segera pulang ke Indonesia", himbau Konsul Jenderal.

Sehubungan dengan Perpanjangan Amnesti ini, KJRI Jeddah secara resmi membuka kembali pendaftaran amnesti bagi Warga Negara Indonesia Overstayer (WNIO) hingga tanggal 10 Juli 2017. Hal ini dilakukan karena masa perpanjangan ini juga akan memaksimalkan proses Basmah (sidik jari) bagi yang belum sempat dibasmah pada 90 hari pertama Amnesti.

Tercatat hingga saat ini, sebanyak 9.385 WNIO telah mendaftar program amnesti, dan sebanyak 6.759 orang telah menuai manfaatnya dan telah pulang ke Indonesia. Namun, setelah melalui proses basmah yang memakan waktu dan energi, hingga saat ini masih terdapat 519 SPLP yang telah mendapat Exit Permit belum diambil yang bersangkutan.

Berdasarkan pengamatan KJRI, harga tiket yang tinggi di akhir Ramadhan menjadi penyebab WNIO yang telah selesai prosesnya menunda kepulangan. Sebagian mengurungkan atau menunda kepulangan karena ingin memanfaatkan momen haji dan menganggap program amnesti Pemerintah Arab Saudi setengah hati.

Konsul Jenderal Mohamad Hery Saripudin menegaskan bahwa keseriusan Pemerintah Arab Saudi atas amnesti tahun 2017 ini tidak dapat diremehkan dan konsekuensi tegas akan diberlakukan. Masyarakat Indonesia dapat merasakan sendiri tingkat keseriusannya dengan gencarnya sosialisasi melalui SMS blast resmi hampir setiap hari yang menghimbau agar warga negara asing illegal non prosedural untuk keluar dari negara monarki absolut ini. Bersama pengumuman tersebut, Pemerintah Arab Saudi menyampaikan tiga ancaman bagi para WNA pelanggar keimigrasian dan izin kerja. Selain itu, polisi imigrasi juga gencar melakukan penangkapan. Dalam catatan KJRI sejak amnesti berlaku, sebanyak 168 orang mendekam di pusat detensi imigrasi Tarhill Syumaysi.

“WNIO yang tidak memanfaatkan amnesti ini, maka akan terancam 3 sanksi, yakni pengenaan denda uang yang dapat mencapai 100 ribu riyal, kurungan penjara, dan tidak bisa kembali ke Arab Saudi," ujar Konsul Jenderal menegaskan. Sebaliknya, terdapat tiga keuntungan amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yaitu tidak dikenai denda, tidak dikenakan kurungan penjara, dan dapat kembali ke Arab Saudi.

Program amnesti merupakan kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memberi pemaafan kepada para ekspatriat asing yang melanggar peraturan keimigrasian, ketenagakerjaan, keamanan perbatasan serta pelanggaran visa umroh dan haji untuk segera keluar dari wilayah Kerajaan Arab Saudi secara mandiri, dengan biaya kepulangan sendiri.

Hadir dalam pertemuan tersebut wakil-wakil dari lembaga social masyarakat Indonesia di Jeddah seperti PCINU, Garda BMI, BMI SA, ProsperTKI, SPMI, Reza FM dan Citizen Jurnalist.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/jeddah/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Imbau-WNIO-Manfaatkan-Perpanjangan-Amnesti.aspx )

More »

Sosialisasi Kekonsuleran, Pelayanan oleh Atase Polisi, dan Buka Bersama di Kantor Wijaya Karya di Oecusse, Timor-Leste

Sebanyak hampir 70 orang hadir pada acara Sosialisasi Kekonsuleran dan Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diselenggarakan oleh KBRI Dili di kantor Wijaya Karya (WIKA) di Oecusse, Timor-Leste, pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan ceramah menjelang buka puasa bersama dari Da'i Ambassador yang ditugaskan oleh Yayasan Dompet Dhuafa di Timor-Leste. Acara tersebut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Timor-Leste dan home staff KBRI Dili, serta perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Oecusse, Timor-Leste, yaitu PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Hutama Karya.

"Dengan memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan 1438H, diharapkan kehadiran KBRI Dili dan ceramah dari Da'i Ambassador dapat memberikan dorongan semangat dan kesegaran di tengah-tengah pelaksanaan tugas di Timor-Leste," ucap Duta Besar RI untuk Timor-Leste, Sahat Sitorus, membuka acara pertemuan KBRI Dili dengan BUMN di Oecusse. Selain itu, Dubes Sahat juga mengharapkan pertemuan KBRI Dili dengan BUMN di Oecusse tersebut dapat memberikan informasi dan pendampingan yang diperlukan terkait bidang ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Dubes Sahat menggarisbawahi bahwa salah satu tugas KBRI sesuai amanat Undang-Undang dan Presiden RI adalah melaksanakan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang berada dalam wilayah akreditasi KBRI. Ditambahkan, sebanyak 16 (enam belas) BUMN ada di Timor-Leste membawa keuntungan dan tantangan yang cukup besar bagi Pemerintah Indonesia, dalam hal ini KBRI Dili.

Hadir untuk memberikan ceramah pada acara iftar tersebut adalah Da'i Ambassador dari Yayasan Dompet Dhuafa, Ustad Fatcholis. Pengiriman Da'i Ambassador adalah hasil kerja sama antara KBRI Dili, Yayasan Dompet Dhuafa, dan Yayasan Annur Timor-Leste. Ceramah dilanjutkan dengan sholat maghrib bersama dan ramah tamah sambil menikmati makanan buka bersama.

(sumber : http://www.kemlu.go.id/dili/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Sosialisasi--di-Kantor-Wijaya-Karya-di-Oecusse,-Timor-Leste.aspx )

More »

Kunjungi Labour Camp, Dubes RI Imbau BMI di Qatar

Qatar: Duta Besar RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi memanfaatkan momen bulan suci Ramadan kali ini merayakan buka puasa bersama para Buruh Migran Indonesia (BMI) di Labour Camp (14/06).

Dubes didampingi anggota Satgas Perlindungan WNI di Qatar yang dipimpin Pelaksana Fungsi Protokol Konsuler KBRI Doha, Zaenur Rofid melakukan pertemuan dengan 450 orang pekerja migran lndonesia yang bekerja di Perusahaan Samsung Construction and Trading, Engineering & Construction Group di Qatar.

Pada pertemuan tersebut, Dubes disambut oleh Chris Choi, Project ManagerA/ice President Samsung C&T Corp serta sejumlah pihak menajemen. Mr. Choi dalam sambutannya menyampaikan appresiasinya kepada Dubes atas kunjungannya ke Labour Camp serta menjelaskan bahwa saat ini terdapat 450 orang pekerja lndonesia di perusahannya pada berbagai tingkatan pekerjaan. Disampaikan pula bahwa pekerja migran lndonesia memiliki kinerja yang baik dan mengharapkan agar kerja sama yang telah ada dapat terus terjalin.

Dubes Basri menyampaikan perasaan bahagianya dapat bertatap muka dengan warga lndonesia yang bekerja di Perusahaan Samsung dan berharap dapat menambah jumlah pekerja lndonesia setiap tahunnya. Mantan Anggota DPR ini mengharapkan agar para BMI merasakan keberadaan pemerintah dan sekaligus merasakan suasana Ramadhan meski jauh dari tanah air.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meredakan kekawatiran terhadap kondisi politik di Qatar. Sambil berbuka puasa bersama, Dubes memanfaatkan acara untuk untuk menjelaskan situasi keamanan di Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dengan beberapa negara lainnya dengan Qatar saat ini.

Mantan Irjen TNI ini menyampaikan bahwa Qatar masih stabil dan berharap seluruh WNI TKI di Qatar tetap tenang dan dapat bekerja dengan baik, tanpa harus terganggu dengan isu-isu keamanan akhir-akhir ini.

Disampaikan pula bahwa KBRI selalu berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keamanan dan keselamatan WNI di Qatar dan KBRI akan selalu ada untuk seluruh WNI-TKI di Qatar. Kunjungan tersebut merupakan upaya KBRI untuk menunjukan kepada WNI bahwa kondisi politik dan keamanan di Qatar berjalan normal seperti biasanya.

Menurut Pelaksanan Fungsi Politik KBRI Doha, Boy Dharmawan, dalam rangka mengantisipasi konflik, KBRI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memastikan kesiapan staf KBRI dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada WNI. Selain itu, KBRI juga telah memiliki Contigency Plan atau langkah antisipasi guna melindungi WNI dan aset Pemerintah RI di Qatar.

 

KBRI Doha melakukan proses pendataan WNI di Qatar secara terus menerus, mulai dari menghimpun, mengolah dan melakukan verifikasi data. Hingga 14 Juni 2017. Berdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM) jumlah WNI sekitar 43.000 orang (dengan sebaran sekitar 30.000 domestik, 13.000 lainnya profesional, semi skilled dan keluarga). Data Kementerian Luar Negeri Qatar melaporkan sampai Februari 2017, WNI berjumlah sekitar 32.635 orang, sedangkan WNI yang melapor ke KBRI Doha mencapai 29.988 orang. Selain itu, dalam rangka memperkuat pelayanan masyarakat, KBRI juga dengan menyediakan layanan Hotline KBRI Doha yang dapat dihubungi bagi WNI yang membutuhkan bantuan dan informasi pada nomor +974 3332 2875.

 (sumber : http://kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Kunjungi-Labour-Camp,-Dubes-RI-Himbau-BMI-di-Qatar.aspx )

More »

Buka Puasa Bersama Ke Tiga dan Launching Aplikasi Lapor Diri On-Line KJRI Istanbul

Pada Sabtu 10 Juni 2017, KJRI Istanbul bersama-sama dengan masyarakat Indonesia yang berada di Istanbul dalam wadah lembaga Masyarakat Indonesia di Istanbul (MII) dan Persatuan Pelajar Indonesia di Istanbul (PPI Istanbul) telah melaksanakan acara Buka Puasa Bersama yang bertempat di halaman KJRI Istanbul.

Pada kesempatan acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh sekitar 250 masyarakat Indonesia itu, Konsul Jenderal RI Istanbul Bapak Herry Sudradjat memperkenalkan sistem lapor diri online dan menyampaikan bahwa sistem lapor diri online ini akan banyak manfaatnya, selain untuk pemuktakhiran data jumlah WNI, juga menciptakan rasa perlindungan bagi WNI. Dalam sistem lapor diri online ini, terdapat pula lapor kepulangan bagi masyarakat yang tidak lagi menetap diwilayah kerja KJRI, karena telah selesai melaksanakan tugas belajar atau berkerja. Dengan sistem ini, KJRI dan masyarakat Indonesia sama-sama bisa "reachable" (terjangkau). Dalam peluncuran sistem lapor diri online KJRI Istanbul, telah diperagakan secara bersama dengan WNI yang hadir menggunakan gadget/handphone masing-masing melakukan lapor diri online, yaitu membuka website KJRI Istanbul: www.kemlu.go.id/istanbul/id/default.aspx kemudian klik icon lapor diri atau http://app.kjri.istanbul.

Selain diisi dengan peluncuran aplikasi lapor diri online, acara buka puasa bersama masyarakat Indonesia di Istanbul juga diisi dengan pembacaan ayat suci Alquran dan sari tilawah, penampilan musik islami, puisi dan shalawat oleh Siti "KDI" dan kawan-kawan, bazar kuliner Indonesia, serta tausiyah ramadhan oleh Ustadz Fadhlan Garamatan, seorang pemuka agama Islam yang berasal dari tanah Papua, yang sedang berkunjung ke Turki.

Melalui program mingguan Buka Puasa ini, maka diharapkan akan semakin terjalin persaudaraan Warga Negara Indonesia yang kini tengah tinggal di Istanbul dan sekitarnya, serta kian meningkatkan tali silaturahmi di antara warga Indonesia tersebut.

(sumber : http://www.kemlu.go.id/istanbul/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Buka-Puasa-Bersama-Ke-Tiga-dan-Launching-Aplikasi-Lapor-Diri-On-Line-KJRI-Istanbul-.aspx )

More »

Dubes RI Imbau WNI di Qatar untuk Tetap Tenang

Doha - Komunitas Indonesia di Qatar dihimbau untuk tetap tenang namun waspada serta terus mengikuti perkembangan situasi keamanan di sekitarnya melalui berbagai sarana. Tidak perlu mengambil langkah-langkah yang berlebihan mengingat situasi di Qatar masih aman dan terkendali. Dubes RI tengah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia di Qatar.

Hal tersebut disampaikan Dubes RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhamad Basri Sidehabi, terkait pemutusan hubungan diplomatik beberapa negara teluk dengan Qatar, pada saat pertemuan dengan masyarakat Indonesia di kompleks Al Khor Community (AKC), Al Khor, sekitar 60 km dari Doha (5/6).

Kunjungan ke Al Khor tersebut merupakan upaya KBRI untuk menunjukkan kepada WNI di Qatar bahwa kondisi politik dan keamanan berjalan normal seperti biasanya. Dubes RI yang didampingi Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Doha, Endang Kuswaya dan Pelaksana Fungsi Politik, Boy Dharmawan juga dalam melakukan pemantauan langsung di berbagai tempat, jalan, dan kondisi pusat pebelanjaan dan keramaian lainnya.

Sampai hari ini kondisi politik dan keamanan pada umumnya berjalan normal, tidak terdapat tanda-tanda meningkatnya eskalasi politik dan keamanan meski demikian terdapat peningkatan jumlah keamanan khususnya kawasan yang dianggap penting seperti pusat pemerintahan, tempat-tempat ibadah, bandara, stasiun, terminal bis, fasilitas publik serta pusat perbelanjaan yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat.

Menurut Dubes Basri, KBRI telah mempersiapkan langkah antisipasi guna mengantisipasi kondisi di lapangan. "Dubes adalah orang terakhir yang akan meninggalkan Qatar," ujar mantan Pilot F-16 pertama Indonesia ini guna meyakinkan masyarakat agar tetap tenang dalam menghadapi kondisi politik dan keamanan. "Kondisi politik ini sudah terjadi pada tahun 2014 lalu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," pungkasnya.

Terkait dengan situasi di kawasan, Dubes Basri menyampaikan posisi pemerintah bahwa Indonesia dengan prihatin mengikuti secara dekat perkembangan situasi di Timur Tengah saat ini. Indonesia mengharapkan semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah ini.

Indonesia menekankan kembali semua negara untuk menghormati prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing masing negara dan tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Indonesia mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dalam memerangi terorisme dan bekontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan dan global.

Mantan anggota DPR ini mengatakan, persiapan telah dilakukan KBRI mengingat jumlah WNI di Qatar yang relatif cukup besar. Berdasarkan informasi International Organisation for Migration (IOM) jumlah WNI pada tahun 2015 sekitar 43 ribu. WNI tersebut tersebar di seluruh Qatar, terutama di Al Khor, Dukhan, Umm Said, Al Shamal, Doha dan daerah di sekitarnya.

Menurut tokoh diaspora, Said Malawi, karyawan migas Qatar Gas yang bermukim dua dekade di Al Khor, sebagian besar tenaga kerja ahli Indonesia bermukim pada Al Khor Community dan komunitas ini dikatakan sebagai komunitas diaspora Indonesia terbesar di dunia.

(Sumber : http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Dubes-RI-Imbau-WNI-di-Qatar-untuk-Tenang-dan-Waspada.aspx )

More »

Menlu RI Berkomunikasi dengan para Menlu Timur Tengah mengenai Situasi Kawasan

Doha, Qatar - "Saya membahas dengan para Menlu Timur Tengah mengenai perkembangan kawasan dan menyampaikan pandangan serta kesiapan Indonesia untuk berkontribusi,"demikian disampaikan Menlu RI setelah melakukan komunikasi via telepon, antara lain dengan Menlu Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Turki dan Iran sebelum menuju ke Jakarta via Doha (6/7).

Setelah mendapatkan pandangan para Menlu Timur Tengah mengenai situasi kawasan, dalam komunikasi tersebut Menlu RI menyampaikan keprihatinan Indonesia mengenai perkembangan situasi di kawasan. Lebih lanjut, Menlu RI menekankan pentingnya agar negara-negara di Timur Tengah menahan diri dan mengambil langkah untuk mengurangi ketegangan.

Menlu RI mengharapkan negara negara yang secara langsung terlibat dalam situasi ini, mengedepankan dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi.

Dalam perjalanan kembali dari kunjungan kerja di Nigeria, Menlu RI transit di Doha untuk bertemu dengan Dubes RI untuk Qatar, guna mendapatkan laporan terkait situasi terkini dan keadaan WNI di Qatar. Pada pertemuan tersebut, Dubes RI Qatar menyampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih normal. Ketersediaan bahan makanan dan barang di supermarket dan toko juga masih normal.

Dubes RI juga telah melakukan komunikasi dengan kelompok kelompok WNI di Doha untuk memastikan kondisi WNI dan menyampaikan kesiapan KBRI untuk memberikan perlindungan. Dalam rangka meningkatkan perlindungan, telah dibentuk Satgas khusus. "Saya harapkan WNI di Qatar untuk segera melakukan komunikasi dengan KBRI jika membutuhkan bantuan," tutur Menlu Retno.

Jumlah WNI di Qatar yang telah melapor diri ke KBRI per Juni 2017 ada sekitar 29 ribu. Hotline KBRI yang dapat dihubungi bagi WNI yang membutuhkan bantuan dan informasi: +974 3332 2875.

(sumber : http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-komunikasi-dengan-para-Menlu-Timur-Tengah-mengenai-Situasi-Kawasan.aspx )

More »

RUU Taiwan terkait Perekrutan Tenaga Kerja Asing Profesional Kembali Dibahas

Taipei, (30 Mei 2017) sebagaimana diberitakan dalam laman resmi http://focustaiwan.tw bahwa Komite Legislatif Yuan akan meninjau rancangan undang-undang (RUU) pada hari Rabu yang bertujuan untuk mempermudah peraturan mengenai visa, ijin kerja, pajak dan tempat tinggal untuk pekerja asing sektor kerah putih (white collar) di Taiwan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Komite Ekonomi mengkaji Rancangan Undang-Undang terkait Perekrutan dan Pekerjaan Profesional Tenaga Kerja Asing Berbakat akan dilaksankan pada hari terakhir dari sesi pembahasan di legislatif tersebut, yang berarti bahwa siding legislatif berikutnya kemungkinan dapat dimulai paling cepat pada bulan September .

RUU yang telah disetujui oleh Kabinet pada bulan April lalu, memperpanjang ijin kerja dan tempat tinggal untuk tenaga profesional asing kerah putih dari jangka waktu maksimum tiga tahun sampai batas maksimum lima tahun.

Serta menghapus persyaratan bahwa pekerja profesional tersebut harus tetap tinggal di Taiwan selama 183 hari per tahun untuk mempertahankan status mereka.

Hal ini memungkinkan warga negara asing dapat memasuki Taiwan dengan visa mencari kerja (job-seeking visa) yang akan berlaku enam bulan, yang selama ini hanya tiga bulan, dan dapat diperpanjang enam bulan kemudian, tanpa harus meninggalkan Taiwan.

Berdasarkan peraturan yang diusulkan, kategori kerja baru yang disebut Employment Gold Card akan diperkenalkan untuk kategori pekerjaan tenaga profesional asing tertentu.

"Kartu 4 in 1" akan termasuk ijin kerja (work permit), visa tinggal (residence visa), izin tinggal di luar negeri (alien residency permit) dan izin masuk kembali (re-entry permit) yang berlaku paling sedikit tiga tahun, sebagiamana tertuang dalam draf rancangan undang-undang tersebut.

Dalam hal persyaratan umum untuk pekerjaan di luar profesi mengajar, warga negara asing dengan pengalaman kerja yang dibutuhkan harus menunjukkan bahwa mereka mendapatkan penghasilanminimal setara dengan NT$ 47.971 (US $ 1.578) atau sekitar Rp. 21.155.211 (asumsi kurs NT$ 1 = Rp. 441) per bulan sebelum datang ke Taiwan.

Mereka yang tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya akan diminta untuk menunjukkan gelar dari universitas yang berada di antara 500 teratas di dunia, sesuai dengan peraturan yang diusulkan tersebut.

Sementara itu, mahasiswa dan lulusan baru universitas asing akan diizinkan untuk mencari magang di perusahaan Taiwan. Dalam kategori seniman freelance dan artis asing, mereka akan diizinkan untuk mengajukan permohonan izin kerja sendiri dan tidak lagi meminta calon majikan untuk mensponsori mereka.

Terkait pajak, selama tiga tahun pertama bekerja di Taiwan, beberapa kategori pekerjaan profesional asing akan dikenai pajak hanya setengah dari pendapatan mereka yang melebihi NT$ 2 juta, sesuai dengan peraturan yang diusulkan.

Dalam rancangan undang-undang tersebut, pekerja profesional asing kerah putih akan memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam sistem pensiun ketenagakerjaan baru di Taiwan, dan mereka yang memiliki tempat tinggal tetap akan memiliki pilihan untuk pembayaran lumpsum atau pensiun bulanan pada saat pensiun.

Rancangan undang-undang tersebut juga mengubah peraturan yang berlaku untuk anak-anak dan pasangan pekerja asing profesional kerah putih di Taiwan. Bagi yang memiliki status tinggal permanen, pembatasan tinggal untuk anak kecil dan pasangan akan dihapus.

Selain itu, pasangan tenaga kerja asing profesional beserta anak kecilnya tidak lagi harus menunggu enam bulan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi kesehatan nasional Taiwan, sesuai dengan rancangan undang-undang tersebut.

Sebagai informasi bahwa saat ini total Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan sebanyak 252.341 orang (update April 2017) menurut data Ministry of Labor (MoL) Taiwan. Penyebaran tenaga kerja asing di Taiwan hampir diseluruh wilayah Taiwan yang terbagi dalam 22 wilayah kota dan kabupaten. Saat ini jumlah TKI di Taiwan sekitar 40 % dari total keseluruhan tenaga kerja asing lainnya (Vietnam, Filipina, Thailand serta negara lainnya). Saat ini TKI yang bekerja ke Taiwan masih didominasi oleh sektor domestik sekitar 75 %, dan non domestik 25 %.

(Sumber  : http://pengaduantkitaiwan.blogspot.co.id/2017/05/ruu-taiwan-terkait-perekrutan-tenaga.html )

More »

“KDEI CORNER”, Guna Mendekatkan Diri Kepada TKI Di Taiwan

Taipei, (21/05/17). Guna meningkatkan akses pengaduan TKI/WNI di Taiwan dan mendekatkan diri kepada pelayanan terhadap TKI di Taiwan, KDEI di Taipei kerap berkunjung di Aula Taipei Main Station. Layanan service non official atau KDEI Corner ini berupa konsultasi, sharing informasi, diskusi seputar dunia TKI di Taiwan, serta isu-isu lainnya seputar ketenagakerjaan. Diskusi ringan dan santai ini diharapkan dapat menjadi media silaturahmi maupun wadah untuk menyerap aspirasi dari TKI. Input dan aspirasi dari TKI dapat menjadi masukan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan maupun rumusan upaya preventif dalam peningkatan perlindungan TKI di Taiwan.

Layanan tersebut melibatkan Satgas TKI, sukarelawan/pemerhati TKI, serta TKI-TKI hebat lainnya yang mempunyai segudang pengalaman dan inspirasi yang dapat ditularkan ke TKI lainnya.

Dalam layanan KDEI Corner tersebut, bila ada pengaduan TKI, selanjutnya difollow up oleh bidang ketenagakerjaan. Perkembangannya akan disampaikan kepada pelapor.

Dalam kurun tiga bulan terakhir, layanan yang berpusat dan dirintis dari Taman Baca TKI tersebut mulai dikunjungi oleh pegawai konseling dari BLA Taipei City.

Di media sosial sendiri telah ada dua portal terkait perlindungan TKI Taiwan yakni Grup Facebook “Pengaduan TKI Taiwan”, serta Web Blog “pengaduantkitaiwan.blogspot.tw”.

Sinergitas dan koordinasi yang baik antar WNI/TKI, organisasi TKI, dsb dengan KDEI di Taipei semoga tetap terjalin dan berkesinambungan.

(Sumber : http://pengaduantkitaiwan.blogspot.co.id/2017/05/kdei-corner-layanan-non-official-guna.html )

More »